.
Setwan DPRD Pekanbaru Digeledah Kejaksaan Terkait Dugaan SPPD Fiktif
Mataxpost | Pekanbaru ,- Kompleks DPRD Kota Pekanbaru berubah menjadi zona investigasi, ketika tim penyidik Kejaksaan Negeri Pekanbaru datang dengan agenda yang membuat para pejabat dan staf terdiam. Sejak pukul 11.30 WIB, penyidik bergerak cepat, menyisir lantai demi lantai, membuka lemari arsip, hingga menelusuri komputer di ruangan strategis. (12/12)
Mengutip gegas.co, ruang kerja Sekwan Hambali Nanda Manurung menjadi salah satu titik paling lama diperiksa. Penggeledahan baru melambat ketika jarum jam mendekati pukul 18.20 WIB.
Sumber internal menyebutkan bahwa operasi ini menjadi bagian dari fase lanjutan penyelidikan dugaan SPPD fiktif yang nilainya mencapai Rp1,13 miliar. Kasus tersebut sebelumnya telah menyeret 44 orang, namun Kejari disebut belum puas dengan temuan yang ada.
Indikasi alur dana, perintah perjalanan, dan pertanggungjawaban anggaran yang saling bertentangan memaksa penyidik memperdalam kemungkinan adanya aktor-aktor baru di balik praktik tersebut.
Ketegangan pecah di area parkir Gedung DPRD ketika seorang staf Sekwan berinisial J diduga berupaya menyembunyikan buku rekeningβbarang yang diyakini berkaitan langsung dengan aliran dana perjalanan dinas.
Aksi itu tertangkap kamera oleh seorang wartawan televisi nasional. Menyadari dirinya direkam, J langsung merampas ponsel wartawan dan melemparkannya ke arah taman samping gedung.
Situasi sempat ricuh sejenak sebelum penyidik yang berada tidak jauh dari lokasi bergerak cepat mengamankan buku rekening itu dan menenangkan keadaan.
Ponsel wartawan akhirnya ditemukan kembali, sementara staf yang terlibat diperiksa secara singkat untuk memastikan kronologi.
Insiden ini menjadi sorotan karena menambah dugaan bahwa ada upaya pihak tertentu untuk menggagalkan penyidikan atau setidaknya menghilangkan bukti yang dapat membuka tabir kasus lebih jauh.
Hingga malam hari, sejumlah dokumen, hard disk, dan beberapa berkas elektronik disita untuk pemeriksaan lanjutan. Penyidik membawa pulang temuan tersebut dengan pengawalan ketat.
Pihak Kejari belum memberikan pernyataan resmi, namun pantauan lapangan memperlihatkan bahwa penggeledahan kali ini jauh lebih komprehensif dibanding operasi sebelumnya.
Langkah Kejari yang menyasar pusat administrasi DPRD memberi sinyal kuat bahwa pola anggaran perjalanan dinas di lingkungan legislatif akan dibongkar hingga ke akarnya.
Ada kekhawatiran bahwa praktik penggelembungan dan manipulasi dokumen perjalanan dinas bukan hanya terjadi dalam satu periode anggaran, melainkan berlangsung selama bertahun-tahun.
Publik kini menunggu perkembangan resmi: apakah temuan terbaru ini akan menyeret pejabat lain, apakah angka kerugian negara akan bertambah, dan apakah pola korupsi berjamaah yang telah lama menjadi buah bibir di lingkungan dewan akhirnya menemukan titik terang.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
Tidak ada komentar