SATU GARIS Desak Kementerian Keuangan Audit Total Dana Desa se-Kabupaten Bengkalis

Mataxpost | Pekanbaru,- Organisasi gabungan aktivis dan jurnalis independen SATU GARIS mendesak Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan audit total terhadap pengelolaan dana desa di seluruh Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Desakan tersebut muncul menyusul banyaknya laporan keuangan desa yang dinilai janggal, tidak transparan, serta minim dampak nyata bagi kehidupan masyarakat desa. (08/01)

SATU GARIS menilai besarnya alokasi dana desa yang dikucurkan ke Bengkalis dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan keterbukaan laporan dan evaluasi menyeluruh atas pemanfaatannya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

SPR Nyatakan Alih Kelola Hotel Aryaduta Sudah Sesuai Regulasi dan Libatkan Pemprov Riau

290 Editor

Dalam sejumlah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang beredar ke publik, ditemukan ketidaksesuaian antara pendapatan dan belanja, rincian anggaran yang tidak lengkap, serta penggunaan dana dalam jumlah besar yang tidak terurai secara jelas.

Salah satu sorotan utama adalah dominasi belanja penyelenggaraan pemerintahan desa yang menyerap anggaran sangat besar. Di beberapa desa, anggaran untuk belanja pemerintahan dan gaji perangkat desa mencapai hingga Rp1,8 miliar per tahun, angka yang hampir setara dengan total dana desa yang diterima desa-desa lain di Provinsi Riau.

Kondisi ini dinilai menyimpang dari semangat dana desa yang seharusnya mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Keputusan Strategis Pejabat Sementara: Kewenangan Plt Gubernur Dipertanyakan dalam Hibah Aset Rp1,4 Triliun ke UNRI

312 Editor

Selain itu, SATU GARIS menyoroti adanya alokasi dana bantuan dan pendapatan desa dalam jumlah besar yang tidak disertai rincian penggunaan secara terbuka.

Rincian belanja yang dipublikasikan ke masyarakat kerap tidak mencerminkan total belanja desa, sehingga menyulitkan publik untuk mengetahui secara pasti ke mana dana desa dialokasikan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh warga.

Perbandingan dengan daerah lain turut menguatkan kritik tersebut. Di Kabupaten Kampar, misalnya, terdapat desa yang mengelola dana desa sekitar Rp1,7 miliar per tahun dan mampu menghadirkan pembangunan infrastruktur dasar serta program pemberdayaan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan sejumlah desa di Bengkalis yang dinilai memiliki anggaran besar, namun manfaatnya tidak sebanding dengan dana yang dikelola.

Atas dasar itu, SATU GARIS mendesak Kementerian Keuangan, khususnya Menteri Keuangan Purbaya, untuk tidak hanya terus menyalurkan dana desa, tetapi juga melakukan evaluasi mendalam terhadap jajaran dan mekanisme pengawasan internal kementerian dalam penyaluran dana desa ke Kabupaten Bengkalis.

Audit total dinilai penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan sesuai tujuan dan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi semata.

Selain kepada Kementerian Keuangan, SATU GARIS juga mendorong aparat penegak hukum agar turut melakukan pemeriksaan terhadap desa-desa di Bengkalis yang laporan keuangannya dinilai janggal dan tidak transparan.

Pemeriksaan diminta tidak hanya menyoroti kelengkapan dokumen, tetapi juga menilai dampak riil penggunaan dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

SATU GARIS menegaskan, tanpa audit dan evaluasi menyeluruh, pengelolaan dana desa berisiko terus mengulang pola yang sama, di mana anggaran besar terserap untuk belanja pemerintahan dan gaji perangkat desa, sementara kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa justru terabaikan.