Mataxpost | Siak Sri Indrapura – Terdakwa perkara dugaan penyalahgunaan narkotika, Bayu , menyampaikan surat permohonan pribadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak menjelang pembacaan putusan dalam perkara Nomor Register PDM-129/SIAK/04/2026. (21/07)

Dalam surat tersebut, Bayu memohon agar majelis hakim mempertimbangkan pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dirinya belum dapat dibebaskan.

Ia menegaskan tidak bermaksud memengaruhi independensi majelis hakim maupun meminta agar hukum dikesampingkan.

Bayu mengaku memahami bahwa putusan akan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun, ia berharap majelis hakim turut mempertimbangkan kondisi kemanusiaannya sebagai seorang ayah dan anak.

Dalam permohonannya, Bayu menjelaskan bahwa dirinya bekerja sebagai buruh harian sekaligus sopir untuk menghidupi keluarga. Sejak ditahan, ia mengaku kehilangan pekerjaan dan tidak lagi dapat menafkahi keluarganya.

Ia juga mengungkapkan memiliki seorang anak berusia sekitar tujuh tahun yang sejak usia tiga tahun diasuh olehnya setelah ibu kandung sang anak meninggalkan keluarga. Kini, selama dirinya menjalani penahanan, anak tersebut tinggal bersama neneknya yang telah lanjut usia.

Menurut Bayu, kondisi tersebut menjadi beban batin karena ibunya harus mengurus cucunya seorang diri di usia senja, sementara dirinya tidak dapat menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah.

Di hadapan majelis hakim, Bayu menyatakan menyesali penggunaan narkotika yang telah membawanya berhadapan dengan proses hukum. I

a mengakui hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan urinenya positif mengandung metamfetamina dan menyatakan membutuhkan pertolongan agar dapat lepas dari penyalahgunaan narkotika.

Karena itu, ia memohon kesempatan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan. Menurutnya, rehabilitasi merupakan bentuk pembinaan yang memungkinkan penyalah guna narkotika kembali menjalani kehidupan secara sehat, produktif, dan bertanggung jawab.

Bayu juga menyampaikan tekad untuk berhenti menggunakan narkotika, kembali bekerja secara jujur, membesarkan anaknya, serta merawat ibunya. Ia menyebut keluarganya siap mendukung proses rehabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya.

Di akhir surat, Bayu menegaskan tetap menghormati apa pun putusan yang akan dijatuhkan majelis hakim. Meski demikian, ia berharap masih diberikan kesempatan melalui rehabilitasi sebagai titik awal memperbaiki kehidupannya demi keluarga dan masa depan yang lebih baik.

Mataxpost| Siak,– Sidang perkara dugaan tindak pidana narkotika dengan terdakwa Bayu di Pengadilan Negeri Siak memasuki agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi). (22/07)

Dalam persidangan senin 20 Juli 2026, tersebut, tim penasihat hukum yang dipimpin Dedek Feri SH memohon agar majelis hakim menyatakan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam nota pembelaannya, kuasa hukum menegaskan bahwa tuntutan pidana harus didasarkan pada pembuktian yang memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Menurut Dedek Feri SH, selama proses persidangan tidak terdapat alat bukti yang secara langsung menunjukkan Bayu menawarkan, menjual, menjadi perantara, maupun memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Penyidik maupun jaksa tidak menghadirkan pembeli, tidak ada uang hasil transaksi, tidak ditemukan daftar pelanggan maupun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya aktivitas peredaran narkotika. Karena itu kami menilai unsur peredaran belum terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujar Dedek Feri dalam pledoinya.

Selain mempersoalkan unsur peredaran, tim pembela juga menilai dakwaan mengenai permufakatan jahat tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Menurut mereka, jaksa tidak dapat menguraikan secara jelas kapan kesepakatan dilakukan, siapa yang menginisiasi, bagaimana pembagian peran para pihak, maupun tindakan nyata yang menunjukkan adanya kesepakatan melakukan tindak pidana narkotika.

Pledoi juga menyoroti sejumlah fakta persidangan yang dinilai tidak konsisten.

Di antaranya mengenai waktu penangkapan saksi Lasmi yang berbeda antara keterangan para saksi, nominal uang yang disebut menjadi awal kronologi perkara, hingga kesamaan substansi keterangan beberapa anggota Polsek Tualang.

Pembela turut menguraikan keterangan saksi Lasmi yang menyebut uang pembelian narkotika berasal dari Adi sebesar Rp800 ribu dan dari Lasmi sebesar Rp450 ribu.

Menurut Dedek Feri, fakta tersebut justru menimbulkan pertanyaan terhadap konstruksi perkara yang dibangun penuntut umum.

“Apabila benar sebagian besar uang berasal dari Adi, maka secara logis Adi telah memperoleh bagian narkotika yang menjadi haknya. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap rangkaian kronologi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan maupun tuntutan,” katanya.

Tidak hanya itu, penasihat hukum juga menilai terdapat fakta persidangan yang diabaikan dalam surat tuntutan, khususnya keterangan saksi a de charge OS ,IND dan saksi M. Nasir Day yang dinilai berkaitan langsung dengan kronologi awal pengungkapan perkara.

Dalam pledoi, pembela juga meminta perhatian majelis hakim terhadap informasi bahwa setelah saksi OS memberikan keterangan di persidangan, penyidik disebut mencari keberadaan saksi tersebut melalui keluarganya.

Meski tidak menyimpulkan adanya intimidasi, kuasa hukum meminta agar independensi dan kebebasan saksi tetap menjadi perhatian majelis hakim.

Dedek Feri menegaskan, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada penguasaan narkotika daripada peredaran.

Hal itu didasarkan pada hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, berat bersih barang bukti sekitar 0,67 gram, serta tidak ditemukannya bukti transaksi maupun keuntungan dari penjualan narkotika.

Dalam petitumnya, tim penasihat hukum memohon agar majelis hakim menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara sah dan meyakinkan.

Kuasa hukum juga meminta agar Bayu Perdana dibebaskan dari dakwaan primer tersebut atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila menurut hukum terdapat alasan untuk itu.

Sebagai alternatif, apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, pembela memohon agar hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan, antara lain berat barang bukti yang relatif kecil, hasil pemeriksaan urine yang positif metamfetamina.

Tidak adanya bukti transaksi jual beli narkotika, sikap kooperatif terdakwa selama menjalani proses persidangan, masa penahanan yang telah dijalani, serta kondisi pribadi dan keluarga terdakwa.

Menutup pledoinya, Dedek Feri SH menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga menjamin setiap putusan dijatuhkan berdasarkan pembuktian yang sah, objektif, dan meyakinkan.

“Apabila masih terdapat keraguan terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan asas in dubio pro reo, keraguan tersebut harus ditafsirkan demi kepentingan terdakwa. Kami berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan,” tutupnya.

Usai pembacaan pledoi, persidangan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum memasuki tahap putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak.

Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses persidangan dan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Siak Sri Indrapura – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura menggelar rapat persiapan di Ruang Kerja Kepala Rutan Siak, (21/07)

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Siak, Dedy Krihastoni, dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta staf.

Dalam arahannya, Kepala Rutan Siak menekankan pentingnya sinergi dan kekompakan seluruh jajaran agar rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan dapat terlaksana dengan lancar, tertib, dan penuh makna.

Menurutnya, peringatan 17 Agustus bukan hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rasa persatuan, nasionalisme, serta semangat pengabdian bagi seluruh insan pemasyarakatan.

Rapat membahas secara menyeluruh berbagai agenda yang akan dilaksanakan, mulai dari perlombaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari program pembinaan hingga perlombaan bagi pegawai untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat kerja.

Selain itu, dilakukan pembentukan panitia beserta pembagian tugas dan penanggung jawab pada masing-masing bidang guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Sebagai penutup, rapat juga membahas kesiapan pelaksanaan pemberian Remisi Umum bagi Warga Binaan yang memenuhi persyaratan pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

Persiapan administrasi, teknis pelaksanaan, serta koordinasi antarbidang menjadi fokus pembahasan guna memastikan kegiatan berlangsung tertib, khidmat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat persiapan ini, Rutan Siak menunjukkan komitmennya dalam menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan yang tidak hanya menumbuhkan semangat nasionalisme, tetapi juga memperkuat kebersamaan, disiplin, serta nilai-nilai pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan seluruh jajaran pegawai.

#Kemenimipas, #AgusAndrianto, #SilmyKarim, #DitjenPas, #Mashudi, #GunGunGunawan, #PemasyarakatanRiau

MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Riau dapat menghadirkan formulasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan kepastian usaha bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari industri arang bakau.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, mengatakan pemerintah daerah telah memperjuangkan persoalan tersebut hingga ke DPR RI.

Menurutnya, penutupan panglong arang telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari industri arang bakau.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, namun tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

Situasi tersebut kini menampilkan dua kepentingan yang sama-sama penting, yakni penegakan hukum untuk melindungi ekosistem mangrove dan kebutuhan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

Panglong arang bakau di Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi, kembali terlihat beroperasi pada Kamis (16/7/2026). Padahal, lokasi yang sama sebelumnya telah disegel oleh Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada 24 April 2026.

Saat penindakan dilakukan, aparat mengamankan pemilik usaha berinisial CC alias Cen Cen bersama seorang pekerja. Penegakan hukum itu dilakukan karena usaha tersebut termasuk belum memenuhi persyaratan perizinan serta diduga berpotensi mengancam kelestarian ekosistem mangrove yang menjadi benteng alami kawasan pesisir dari abrasi dan kerusakan lingkungan.

Namun dampak kebijakan tersebut meluas hingga ke sektor ekonomi masyarakat. Penutupan panglong arang tidak hanya menyasar usaha yang bermasalah, tetapi juga menyebabkan sebagian besar aktivitas industri arang bakau di Kepulauan Meranti ikut terhenti, termasuk usaha yang mengklaim telah mengurus perizinan.

Kondisi itu memukul perekonomian warga yang selama puluhan tahun menggantungkan kehidupan pada industri arang bakau. Di Desa Sesap, misalnya, sekitar 80 persen masyarakat bergantung pada mata pencaharian yang berkaitan dengan pemanfaatan kayu bakau.

Terhentinya aktivitas produksi membuat banyak pekerja kehilangan pendapatan dan meningkatkan angka kemiskinan di wilayah pesisir.

Ulasan Redaksi MataXPost

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi laut, terdiri dari beberapa pulau besar dan puluhan pulau kecil. Kondisi geografis tersebut membuat pilihan mata pencaharian masyarakat sangat terbatas.

Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari hasil melaut, sementara sebagian lainnya bertahan dari industri arang berbahan baku kayu bakau yang tumbuh subur di kawasan pesisir.

Selama puluhan tahun, hutan mangrove menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Berkat anugerah alam, pohon bakau terus tumbuh di sepanjang pesisir dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

Di tengah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, industri arang bakau menjadi salah satu penopang ekonomi yang sulit dipisahkan dari kehidupan warga.

Apa yang disampaikan Bupati Asmar menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menolak penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Namun, pemerintah daerah berharap penegakan hukum tersebut diikuti dengan solusi dan regulasi yang memberikan kepastian bagi masyarakat pesisir yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup pada industri arang bakau.

Negara tentu memiliki kewajiban menegakkan hukum dan melindungi kelestarian lingkungan. Namun, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada tindakan penegakan hukum semata tanpa menghadirkan solusi bagi masyarakat yang terdampak

Terlebih, Kepulauan Meranti masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan penelusuran Redaksi MataXPost, aktivitas pemanfaatan bakau oleh masyarakat layak menjadi perhatian pemerintah pusat. Yang dibutuhkan bukan hanya penertiban, tetapi juga regulasi yang jelas, pendampingan, serta kepastian hukum agar masyarakat tetap dapat mencari nafkah tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan.

Negara tidak boleh hanya menggunakan pendekatan penegakan hukum. Keberlangsungan hidup masyarakat pesisir juga harus dikaji dari sisi kemanusiaan, sehingga perlindungan terhadap lingkungan dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Oleh: Ade Monchai

Mataxpost | Selatpanjang,- Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi laut, terdiri dari beberapa pulau besar dan puluhan pulau kecil. Kondisi geografis tersebut membuat pilihan mata pencaharian masyarakat sangat terbatas. (21/07)

Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari hasil melaut, sementara sebagian lainnya bertahan dari industri arang berbahan baku kayu bakau yang tumbuh subur di kawasan pesisir.

Selama puluhan tahun, hutan mangrove menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Berkat anugerah alam, pohon bakau terus tumbuh di sepanjang pesisir dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

Di tengah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, industri arang bakau menjadi salah satu penopang ekonomi yang sulit dipisahkan dari kehidupan warga.

Negara tentu memiliki kewajiban menegakkan hukum dan melindungi kelestarian lingkungan. Namun, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada tindakan penegakan hukum semata tanpa menghadirkan solusi bagi masyarakat yang terdampak.

Terlebih, Kepulauan Meranti masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan penelusuran Redaksi MataXPost, aktivitas pemanfaatan bakau oleh masyarakat layak menjadi perhatian pemerintah pusat. Yang dibutuhkan bukan hanya penertiban, tetapi juga regulasi yang jelas, pendampingan, serta kepastian hukum agar masyarakat tetap dapat mencari nafkah tanpa mengabaikan prinsip pelestarian lingkungan.

Negara tidak boleh hanya menggunakan pendekatan penegakan hukum. Keberlangsungan hidup masyarakat pesisir juga harus dikaji dari sisi kemanusiaan, sehingga perlindungan terhadap lingkungan dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak.

MataXPost menilai pemerintah pusat masih memiliki banyak pilihan kebijakan selain hanya mengedepankan penegakan hukum.

Negara dapat hadir dengan membangun sistem tata kelola industri arang bakau yang lebih baik, mulai dari melengkapi legalitas dan dokumen pemasaran, membina pelaku usaha, hingga menertibkan kewajiban perpajakan agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat menetapkan kawasan pemanfaatan bakau secara berkelanjutan. Area yang telah dimanfaatkan perlu segera dihijaukan kembali sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem mangrove.

Mengingat mangrove memiliki kemampuan tumbuh alami di kawasan pesisir, upaya rehabilitasi dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan pengawasan yang baik.

Pemerintah juga dapat menyusun regulasi yang mengatur bagian-bagian pohon bakau yang boleh dimanfaatkan, tata cara penebangan, masa tebang, hingga kewajiban penanaman kembali. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Masih banyak solusi lain yang dapat ditempuh apabila negara benar-benar menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Penegakan hukum tetap penting, namun harus diiringi dengan kebijakan yang memberikan kepastian usaha dan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

Sebab, hukum yang diterapkan tanpa menghadirkan jalan keluar berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari industri arang bakau.

Hutan bakau tidak hanya harus dipandang sebagai ekosistem yang wajib dilindungi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan masyarakat pesisir yang telah diwariskan turun-temurun.

Karena itu, negara perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Perlindungan terhadap hutan mangrove dan perlindungan terhadap rakyat semestinya berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan.

Siak Sri Indrapura – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Siak Sri Indrapura mengikuti kegiatan Penguatan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Rutan beserta jajaran sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh penguatan terkait pentingnya pengawasan internal, peningkatan integritas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta upaya pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Keikutsertaan Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat budaya integritas, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

#Kemenimipas #AgusAndrianto #SilmyKarim #DitjenPAS #Mashudi #GunGunGunawan #PemasyarakatanRiau

Siak Sri Indrapura, – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Siak Sri Indrapura terus mengoptimalkan pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui kegiatan membaca dan mempelajari Al-Qur’an. (20/07)

Program ini menjadi salah satu upaya pembinaan spiritual untuk meningkatkan keimanan, membentuk karakter yang lebih baik, serta menumbuhkan harapan dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Suasana khusyuk tampak saat warga binaan mengikuti pembelajaran Al-Qur’an. Dengan penuh semangat, mereka membaca ayat demi ayat, memperbaiki tajwid, serta mendalami makna yang terkandung di dalamnya.

Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman agama, tetapi juga menjadi sarana introspeksi diri agar mereka siap kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab.

Pembinaan keagamaan merupakan bagian penting dari proses pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga menyentuh aspek mental dan spiritual.

Melalui pembelajaran Al-Qur’an, warga binaan didorong untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang positif.

Kepala Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura menegaskan bahwa pembinaan keagamaan akan terus menjadi salah satu program prioritas dalam membentuk karakter warga binaan.

“Di balik tembok penjara selalu ada kesempatan untuk berubah. Al-Qur’an menjadi cahaya yang membimbing langkah mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Kami berharap nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan selama menjalani masa pembinaan dapat menjadi bekal saat mereka kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Melalui pembinaan yang berkesinambungan, Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura berkomitmen menghadirkan proses pemasyarakatan yang humanis, dengan membekali warga binaan tidak hanya keterampilan, tetapi juga fondasi keimanan dan akhlak sebagai bekal menjalani kehidupan yang lebih baik.

#Kemenimipas #AgusAndrianto #SilmyKarim #DitjenPAS #Mashudi #GunGunGunawan #PemasyarakatanRiau

Mataxpost | Pekanbaru,- Dalam penegakan hukum, transparansi adalah mata uang kepercayaan. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengamankan uang tunai dari rumah dinas dan rumah pribadi Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, publik tentu berharap akan mengetahui kelanjutan dari temuan tersebut. (20/07)

Namun, waktu berlalu. Informasi mengenai uang itu justru semakin kabur.

KPK pernah menyampaikan bahwa uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing itu masih dihitung dan akan didalami keterkaitannya dengan perkara yang sedang disidik.

Setelah itu, publik nyaris tidak lagi memperoleh penjelasan mengenai jumlah akhirnya, status hukumnya, maupun apakah uang tersebut telah menjadi barang bukti atau tidak.

Dalam pemberitaan sebelum nya mataxpost menerbitkan uang sitaan KPK tersebut, senilai 14 Miliar, akan tetapi sampai detik ini keberadaan uang tersebut seakan-akan raib dari radar media nasional.

Ketika sebuah informasi besar diumumkan kepada publik, tetapi akhir ceritanya tidak pernah dijelaskan secara terbuka, ruang kosong itu akan diisi oleh spekulasi. Media sosial, forum diskusi, hingga obrolan masyarakat dipenuhi berbagai tafsir mengenai asal-usul dan tujuan uang tersebut.

Sebagian spekulasi liar masyarakat menyebutkan uang tersebut bukanlah uang sitaan tetapi uang yang diberikan Sf Haryanto kepada penyidik KPK dalam skema menjatuhkan Abdul Wahid dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dinilai sebagian publik adalah skenario kelas atas.

Padahal, dalam negara hukum, kejelasan sama pentingnya dengan penindakan. Publik tidak berhak mengintervensi penyidikan, tetapi publik berhak memperoleh kepastian mengenai informasi yang sejak awal diumumkan secara terbuka.

KPK tentu memiliki alasan yuridis untuk tidak membuka seluruh materi penyidikan. Namun, bukan berarti perkembangan mengenai status barang yang pernah diumumkan kepada masyarakat harus hilang begitu saja dari ruang publik.

Misteri uang tersebut kini bukan lagi sekadar persoalan nominal. Ia telah berubah menjadi ujian bagi transparansi lembaga antirasuah. Semakin lama tidak ada penjelasan, semakin besar ruang bagi rumor, prasangka, dan spekulasi untuk berkembang.

Yang dibutuhkan publik sesungguhnya sederhana: penjelasan. Apakah uang itu masih menjadi bagian dari proses penyidikan? Apakah telah ditetapkan sebagai barang bukti? Atau telah memperoleh status hukum tertentu?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu penting bukan hanya untuk menjawab rasa ingin tahu masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas penegakan hukum itu sendiri.

Sebab, dalam pemberantasan korupsi, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui operasi penggeledahan dan penyitaan, melainkan juga melalui keterbukaan mengenai bagaimana proses itu berakhir.

Mataxpost | Pekanbaru, – Wali Kota Pekanbaru yang juga mantan pembalap nasional, Agung Nugroho, kembali dipercaya memimpin Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Riau. Agung terpilih secara aklamasi sebagai Ketua IMI Riau periode 2026–2030 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) IX IMI Riau yang digelar di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Minggu (19/7/2026).

Kepercayaan tersebut diberikan secara bulat oleh seluruh pemilik hak suara, sekaligus mengantarkan Agung memasuki periode keempat memimpin organisasi otomotif tertinggi di Provinsi Riau.

Musprov IX IMI Riau turut dihadiri Wakil Ketua Umum IMI Pusat Bidang Organisasi John Ismadi Lubis dan Deputi Organisasi dan Keanggotaan IMI Pusat Ryandi Dwinanto.

John Ismadi Lubis mengatakan, Agung Nugroho merupakan figur yang tepat untuk kembali memimpin IMI Riau. Menurutnya, Agung bukan sosok baru di dunia otomotif.

Sebelum terjun ke dunia pemerintahan dan kini menjabat sebagai Wali Kota Pekanbaru, Agung dikenal sebagai pembalap road race nasional dengan nama Agung Kencana.

“Beliau lahir dari dunia balap. Sebagai mantan pembalap nasional, beliau memahami bagaimana membina atlet, membangun organisasi, dan mengembangkan olahraga otomotif. Pengalaman itulah yang menjadi salah satu kekuatan beliau dalam memimpin IMI Riau,” ujar John yang dikutip dari kumparan.com

Ia menilai, selama tiga periode kepemimpinan Agung, dunia otomotif di Riau berkembang pesat. Berbagai kejuaraan regional hingga nasional rutin digelar, pembinaan atlet berjalan berkelanjutan, dan Riau kini menjadi salah satu daerah yang diperhitungkan dalam kalender otomotif nasional.

Selain itu, John mengapresiasi kepemimpinan Agung yang dinilai mampu merangkul seluruh elemen otomotif, mulai dari komunitas, penyelenggara event, mekanik, ofisial hingga pembalap muda, sehingga organisasi tetap solid dan terus berkembang.

Sementara itu, Agung Nugroho mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan amanah tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus memajukan dunia otomotif di Provinsi Riau.

Menurut Agung, pada periode 2026–2030 IMI Riau akan fokus memperkuat pembinaan atlet, memperbanyak penyelenggaraan event otomotif yang profesional dan aman, serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, komunitas otomotif, sponsor, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami ingin semakin banyak putra-putri Riau yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. IMI Riau harus menjadi rumah besar bagi seluruh insan otomotif sekaligus wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi dan bakat secara positif, aman, dan profesional,” kata Agung.

Dengan kembali terpilihnya Agung Nugroho secara aklamasi, IMI Riau diharapkan terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pengurus daerah terbaik di Indonesia sekaligus menjadikan Riau sebagai barometer olahraga otomotif nasional.

Mataxpost | PELALAWAN – Dugaan adanya keterlibatan perusahaan dalam penyelenggaraan Event Bono Fun Run 2025 dan Ketinting Boat Racing yang dibiayai APBD sebesar Rp200 juta mulai menjadi sorotan publik. (19/07)

Sorotan itu muncul setelah sejumlah logo perusahaan terlihat terpampang pada atribut resmi panitia kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora).

Keberadaan logo-logo tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan.

Publik mempertanyakan apakah terdapat dukungan berupa dana, barang, jasa, atau bentuk kontribusi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, serta bagaimana mekanisme penerimaan dan pertanggungjawabannya.

Aktivis Pelalawan, Naldo (27), menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka terkait keberadaan logo perusahaan pada atribut resmi kegiatan.

“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun menuduh telah terjadi pelanggaran. Namun ketika sebuah kegiatan dibiayai APBD sebesar Rp200 juta, lalu muncul logo-logo perusahaan pada atribut resmi panitia, publik tentu berhak mengetahui bentuk kerja sama tersebut. Apakah ada tambahan pendanaan dari perusahaan, berupa uang, barang, atau jasa? Berapa nilainya? Bagaimana mekanisme pencatatannya? Semua itu harus dijelaskan secara transparan,” tegasnya.

Menurut Naldo, transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas penggunaan uang negara. Apabila memang terdapat dukungan dari pihak perusahaan, seluruh prosesnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Pelalawan melakukan audit terhadap penggunaan anggaran kegiatan tersebut. Jika diperlukan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Aparat Penegak Hukum (APH) diminta melakukan pendalaman sesuai kewenangannya.

“Kami meminta Inspektorat turun melakukan pemeriksaan. Ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Jangan sampai muncul dugaan adanya pencampuran dana APBD dengan dukungan perusahaan tanpa penjelasan yang terang kepada masyarakat,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian penggunaan anggaran APBD sebesar Rp200 juta maupun penjelasan terkait keberadaan logo-logo perusahaan pada atribut resmi panitia kegiatan tersebut.

Mataxpost masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Disparpora Kabupaten Pelalawan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, hingga berita diterbitkan dihubungi via whatsapp+62 812-7575****  kadis pariwisata pelalawan Dodi Asma Saputra, S.STP. belum mau merespon awak media.

Mataxpost | Jakarta – Nama Don Ritto mendadak menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini memasuki tahap penuntutan. Sorotan tidak hanya tertuju pada status hukumnya, tetapi juga pada barang bukti bernilai fantastis yang disita penyidik, yakni 74 kilogram emas batangan dan uang tunai senilai lebih dari Rp547 miliar. (19/07)

Perkara tersebut memasuki babak baru setelah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melaksanakan pelimpahan tahap II dengan menyerahkan Don Ritto beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung pada Jumat, 17 Juli 2026.

Tahapan ini menandai berakhirnya proses penyidikan dan dimulainya proses penuntutan sebelum perkara disidangkan di pengadilan.

Di kalangan praktisi hukum, Don Ritto bukan sosok yang asing. Ia dikenal sebagai advokat senior yang telah berkiprah selama lebih dari dua dekade. Don Ritto merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 1989 dengan gelar Sarjana Hukum (SH), kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum (MH).

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), ia juga tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan sejak 2024.

Karier profesionalnya dimulai dengan mendirikan Kantor Hukum Don Ritto & Associates pada 29 Desember 1998 di Jambi. Beberapa tahun kemudian, kantor hukum tersebut dipindahkan ke Bandung dan menangani berbagai perkara pidana, perdata, hukum perusahaan, ketenagakerjaan, tata usaha negara, hingga sengketa korporasi.

Dalam perjalanan kariernya, Don Ritto diketahui pernah menjadi penasihat hukum dalam sejumlah perkara yang ditangani kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun pengadilan.

Selain berprofesi sebagai advokat, nama Don Ritto juga dikaitkan dengan sejumlah badan usaha. Berdasarkan data administrasi perusahaan yang berhasil dihimpun oleh Redaksi namanya tercantum sebagai beneficial owner PT Kantor Omzet Indonesia.

Perusahaan yang mengelola Koin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut menjadi salah satu tempat yang digeledah penyidik dalam rangka pengembangan perkara.

Dalam proses penyidikan, aparat juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi lain yang diduga berkaitan dengan perkara. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita 74 kilogram emas batangan, uang tunai dalam mata uang rupiah dan asing senilai lebih dari Rp500 miliar, delapan koper, dua boks kontainer, sebuah brankas, dokumen transaksi, telepon seluler, serta sejumlah perangkat elektronik lainnya.

Seluruh barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung bersamaan dengan pelimpahan tahap II.

Besarnya nilai barang bukti menjadikan perkara ini sebagai salah satu kasus dugaan TPPU yang menyita perhatian publik. Penyidik menyatakan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari pembuktian perkara, sementara asal-usul aset, pola transaksi, dan dugaan aliran dana masih terus didalami.

Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, Don Ritto menyatakan bahwa uang tunai dan emas batangan yang disita merupakan miliknya dan diperoleh dari sumber yang sah. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari pembelaan pihak tersangka dan kebenarannya masih akan diuji dalam proses persidangan.

Hingga kini, informasi mengenai kehidupan pribadi maupun keluarga Don Ritto relatif terbatas. Belum terdapat informasi resmi yang dipublikasikan mengenai istri, anak, ataupun latar belakang keluarganya.

Dengan telah dilaksanakannya pelimpahan tahap II, Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Persidangan nantinya diharapkan dapat mengungkap secara terang asal-usul aset yang disita, pola transaksi keuangan, serta konstruksi dugaan tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada Don Ritto.

Sesuai asas praduga tak bersalah, Don Ritto tetap memiliki hak untuk membela diri. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah, dan seluruh dugaan yang disangkakan kepadanya harus dibuktikan melalui proses peradilan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MataXpost | Pekanbaru – Identitas pria yang diduga terlibat dalam insiden keributan di Gedung DPRD Riau mulai terungkap. Berdasarkan informasi yang dihimpun MataXpost dari sejumlah sumber, pria tersebut diketahui berinisial DF alias ET. Peristiwa ricuh yang terjadi pada 18 Juli 2026 itu menjadi perhatian publik setelah video dan foto-fotonya beredar luas di media sosial.

Insiden tersebut diduga dipicu oleh memanasnya situasi di lingkungan Gedung DPRD Riau hingga berujung aksi saling dorong dan perkelahian yang melibatkan sejumlah orang.

Penelusuran tim MataXpost terhadap jejak digital menunjukkan bahwa nama ET bukan kali pertama menjadi perhatian publik.

Pada Oktober 2022, DF alias Epi Taher pernah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya dalam perkara dugaan pengeroyokan terhadap seorang jurnalis sekaligus Sekretaris KNPI Riau, MS alias RND. Saat itu, Polda Riau menyatakan para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.

Berdasarkan keterangan resmi kepolisian pada saat itu, ET diduga berperan mengajak sejumlah rekannya menemui korban. Ia juga diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap korban bersama tersangka lainnya, termasuk Har alias AG.

Beberapa hari setelah kejadian, ET dilaporkan menyerahkan diri kepada penyidik Polda Riau untuk menjalani proses hukum.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh MataXpost dari sejumlah sumber, penyidikan perkara tersebut kemudian dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau.

Hingga kini, Redaksi masih berupaya memperoleh salinan maupun dasar hukum penerbitan SP3 tersebut sebagai bagian dari proses verifikasi dan keberimbangan informasi.

Sementara itu, jurnalis yang menjadi korban dalam perkara tersebut, MS alias RND, pada tahun 2025 dikabarkan telah meninggal dunia akibat sakit.

Kasus yang sempat menyita perhatian publik di Riau itu kini kembali menjadi sorotan setelah nama ET disebut dalam kaitannya dengan insiden keributan di Gedung DPRD Riau.

Kemunculan kembali nama tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai jejak hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan.

MataXpost masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kronologi keributan di Gedung DPRD Riau, termasuk mengonfirmasi identitas seluruh pihak yang diduga terlibat serta kemungkinan adanya proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga berita ini diterbitkan, aparat penegak hukum belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas maupun status hukum para pihak yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

MataXpost juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian, termasuk dari DF alias ET dan pihak-pihak lain yang namanya disebut dalam pemberitaan ini, guna memenuhi prinsip keberimbangan dan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya serta hasil penelusuran MataXpost. Penyebutan nama DF alias ET dalam kaitannya dengan keributan di Gedung DPRD Riau masih sebatas informasi yang sedang diverifikasi. Hingga ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum, MataXpost tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip jurnalistik yang berimban