Pekanbaru – Tahun 2024 menjadi tahun terburuk dari kinerja KPK. Sementara di tahun ini, menjadi milik Kejagung untuk unjuk gigi memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia (29/12)
Sejumlah kasus korupsi dengan nilai kerugian negara besar hingga suap fantastis menjadi tontonan yang tersaji sepanjang 2024. Lebih ironis sebab kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku koruptor pada tahun ini, menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pengungkapan kasus korupsi di Indonesia.
Kejaksaan Agung menjadi tokoh utama di tahun ini, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlambat panas akibat sibuk mengurus pola tingkah pimpinan hingga pegawai rumah tahanan.
Alih-alih berkonsentrasi memberantas korupsi, jajaran komisioner KPK malah bergilir masuk ruang pemeriksaan Dewan Pengawas. Rentetan peristiwa dimulai pada 21 desember tahun 2023 saat Ketua KPK periode 2019-2024, Firli Bahuri memutuskan untuk mengundurkan diri akibat tersandung kasus dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya.
Kasus yang mendera Firli bergulir sepanjang 2024, ia bolak balik diperiksa tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Selain itu Firli juga telah diberi sanksi berat oleh Dewas KPK. Kasus yang mendera Firli ini, hingga penghujung tahun belum juga tuntas.
Setelah Firli, menyusul Johanis Tanak, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata. Nama terakhir bahkan juga pernah diperiksa Polda Metro Jaya terkait pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
Ulah para pimpinan ini yang kemudian menurut mantan penyidik KPK Novel Baswedan merusak kerja institusi.
โPimpinan era Firli dkk (dan kawan kawan) begitu merusak KPK. Akibatnya bukan hanya kinerjanya (KPK) yang lemah atau bermasalah, bahkan KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya masyarakat,โ ujar Novel Baswedan kepada media.
Belum lagi dengan kasus dugaan pungli beraroma pemerasan yang terjadi di rumah tahanan negara (Rutan) cabang KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp6,3 miliar.
Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara itu, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.
13 Desember 2024, majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta, menjatuhkan vonis kepada 15 eks pegawai rutan KPK dengan hukuman empat hingga lima tahun penjara.
Lewat rangkuman itulah kemudian disimpulkan kalau 2024 menjadi tahun terburuk kinerja KPK. Sementara di tahun ini, menjadi milik Kejagung untuk unjuk gigi memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia.
โMemang KPK kalah dari kejagung harus diakui, kesalahan adalah di Pimpinan KPK karena tidak mampu me-manajemen. Lebih banyak sibuk sendiri dan banyak kontroversi,โ kata mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo kepada awak media.
Sinyal bahaya sudah barang tentu menyala tentang keberadaan KPK, sebelum pada akhirnya sedikit teredam lewat manuver pimpinan baru era Setyo Budiyanto, dengan memberikan โkado penutup tahunโ menaikan status Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap Wahyu Setiawan, eks komisioner KPU.
Seperti diulas diatas, tercatat sebanyak empat kasus jumbo berhasil diungkap Kejagung, sementara KPK meski terlambat panas, pada akhirnya menelurkan tiga kasus, itupun salah satunya didapat setelah Kejagung menaruh โikhlasโ. (inilah.com)
