Pekanbaru – Meski sudah berganti direktur, namun suasana kerja di RSD Madani Pekanbaru hingga kini tak sepenuhnya nyaman. Beberapa ASN yang menjabat di rumah sakit plat merah tersebut, merasa tidak nyaman bekerja, karena adanya tekanan dan kegiatan yang diduga tak sesuai aturan.(30/12/2024)
Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit (RS) Madani Pekanbaru pada Jumat (27/12). Dalam sidak tersebut, ditemukan sejumlah kejanggalan terkait pengelolaan rumah sakit yang merupakan aset pemerintah daerah.
Ketua tim sidak, Tekad Abidin, mengungkapkan bahwa sidak dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan masyarakat di RS Madani, mengingat dana miliaran rupiah telah digelontorkan untuk pengoperasian rumah sakit ini.
βKami memeriksa fasilitas seperti ruang rawat inap, ICU, laboratorium, hingga fasilitas MRI. Dari sisi fasilitas, semuanya sudah memadai, bahkan ruang kelas 1 setara dengan VIP di rumah sakit swasta,β ujar Tekad.
Namun, kejanggalan mulai terlihat dari jumlah pasien yang sangat sedikit. “Fasilitas tidak perlu diragukan, tetapi pasien hampir tidak ada. Ini karena pelayanan yang kurang maksimal, sehingga timbul utang sebesar Rp18 miliar ke vendor obat-obatan. Akibatnya, suplai obat ke RS Madani dihentikan,” tambahnya.
Tekad juga menyoroti ketidakseimbangan jumlah pegawai dengan kunjungan pasien. RS Madani memiliki sekitar 900 pegawai, termasuk 600 tenaga harian lepas (THL) yang gajinya dibayar dari dana APBD sebesar Rp22 miliar per tahun. Namun, jumlah pasien hanya berkisar 50 orang.
βPendapatan rumah sakit hanya Rp400 juta per bulan, sedangkan biaya operasional mencapai Rp2 miliar. Kondisi ini sangat tidak efisien dan harus segera diperbaiki,β tegas Tekad.
Tidak hanya itu, sidak juga menemukan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hal ini kerap menimbulkan konflik antara dokter dan manajemen rumah sakit, terutama terkait jasa medis yang tidak sesuai atau tidak dibayarkan.
βInvestasi rumah sakit ini menggunakan APBD dan BLUD, sehingga transparansi anggaran adalah hal utama. Konflik antara dokter dan manajemen harus segera diselesaikan,β kata Tekad.
Ke depan, DPRD Pekanbaru berkomitmen untuk mendukung penuh perbaikan di RS Madani. Tekad menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan agar rumah sakit ini dapat menjadi rujukan utama masyarakat Pekanbaru.
βKami juga meminta puskesmas di Pekanbaru untuk lebih mengarahkan rujukan ke RS Madani. Dengan fasilitas yang baik, seharusnya rumah sakit ini bisa melayani lebih banyak pasien. Namun, manajemen harus segera dievaluasi agar pelayanan menjadi prima,β pungkasnya dikutip dari detik.com.
(Detik, Tribun, Riau12)
