Pekanbaru – Mantan Wali Kota Pekanbaru, Firdaus MT, kembali disorot publik atas dugaan keterlibatannya dalam mega korupsi terkait proyek pembangunan kawasan Tenayan Raya, yang kini menjadi pusat pemerintahan Kota Pekanbaru. (22/1/2025)
Proyek tersebut disebut-sebut memakan anggaran yang sangat besar, namun hasilnya dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Kawasan Tenayan Raya direncanakan sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, menggantikan kantor lama Wali Kota Pekanbaru.
Namun, proyek ini sejak awal menuai kritik terkait transparansi pengelolaan anggaran dan kualitas pembangunan yang dipertanyakan.
Beberapa pihak menduga adanya mark-up anggaran dan ketidakwajaran dalam proses pengadaan proyek.
Kawasan Mega Proyek Tenayan Raya 1,4 Triliun
Selain persoalan dugaan korupsi, kawasan ini juga mendapat keluhan dari masyarakat. Lokasinya yang dianggap jauh dari pusat kota menyulitkan akses masyarakat untuk mengurus administrasi.
Bahkan, hingga kini kawasan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan infrastruktur pendukung, seperti transportasi umum dan fasilitas publik lainnya.
“Proyek ini lebih terlihat sebagai upaya memperindah citra tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat. Padahal, dana besar telah dikeluarkan untuk pembangunan ini,” ujar seorang tokoh masyarakat Pekanbaru yang enggan disebutkan namanya.
Menurut beberapa laporan, serta rekam jejak digital dari para aktivis yang lakukan demonstrasi menuntut aph agar segera bertindak tegas, dugaan korupsi ini mencakup penggelembungan biaya pada tahap perencanaan, pengadaan lahan, hingga pembangunan gedung-gedung pemerintahan.
Hal ini menambah panjang daftar masalah yang diwariskan Firdaus selama dua periode kepemimpinannya, termasuk utang Pemko sebesar Rp 200 miliar, kontrak parkir 10 tahun, dan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah kota.
Desakan Investigasi dari banyak pihak, termasuk aktivis anti-korupsi, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek ini. Ini bukan hanya soal uang rakyat yang disalahgunakan, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kenapa begitu sulitnya membuktikan dugaan mega korupsi tersebut,.?Penegak hukum yang diharapkan bertindak tegas, akan tetapi Aparat Penegak hukum yang berada di Riau tak mampu menyentuh seorang Firdaus.
Pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan yang baru menghadapi tantangan besar untuk membenahi berbagai persoalan yang ditinggalkan. Selain harus melunasi utang dan memperbaiki infrastruktur yang rusak, mereka juga dihadapkan pada tuntutan masyarakat untuk memberikan transparansi dalam mengelola keuangan daerah.
Dengan berbagai warisan permasalahan ini, banyak pihak berharap agar kasus-kasus seperti dugaan korupsi di kawasan Tenayan Raya tidak terulang lagi di masa mendatang, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Berita akan diperbarui seiring perkembangan informasi kedepannya, bersambung..
sumber : berbagai media online.
