FKPPI Tegaskan Media Harus Profesional, Hindari Penyebaran Hoaks

Pekanbaru – Menyikapi pemberitaan yang mengaitkan aktivitas tambang pasir ilegal di Kabupaten Kampar, Riau, dengan dugaan keterlibatan oknum TNI, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) turut angkat bicara. Dalam pernyataan resminya, FKPPI mengecam keras tuduhan yang dinilai tendensius dan tanpa dasar fakta yang jelas.

DanSat-Intel FKPPI Hendrik Piliang di Jakarta, selasa 28/1/2025 menyatakan,

“Kami menyesalkan adanya pemberitaan yang sarat opini tanpa didukung data konkret, yang justru berpotensi mencemarkan nama baik pimpinan institusi TNI yaitu Brigjend TNI Sugiyono Danrem 031/WB , tuduhan semacam ini harus ditangani dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.”

FKPPI mendukung langkah Korem 031/Wirabima dan aparat penegak hukum dalam menangani laporan terkait tambang pasir ilegal. Organisasi ini menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan dan berbasis bukti untuk mengungkap kebenaran.

“Kami percaya institusi TNI memiliki komitmen kuat dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan hukum di wilayah ini. Jika ada oknum yang benar-benar terlibat, kami yakin TNI akan lakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, SatGas Intel FKPPI Ade Monchai, juga memberikan pernyataan tegas. “Kami mengecam segala bentuk penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan memiliki muatan tendensius,ujarnya.

Tuduhan seperti ini tidak hanya merugikan nama baik institusi TNI, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat. Kami mengimbau pihak media untuk melakukan peliputan secara profesional, dengan memastikan bahwa fakta adalah dasar dari setiap laporan.

Ade Monchai juga menambahkan bahwa FKPPI sebagai anak anak purnawirawan sekaligus mitra strategis TNI-Polri akan terus mengawasi jalannya penegakan hukum.

“Kami mendukung penuh langkah hukum yang diambil oleh aparat terkait. Jika memang ada bukti konkret tentang keterlibatan pihak tertentu, kami yakin proses hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. Namun, kami juga menolak keras opini liar yang justru mengaburkan fakta dan mengganggu stabilitas sosial,” tegasnya.

Apalagi media tersebut lansung mencatut nama Danrem 031/WB Brigjend TNI Sugiyono dan Kapolda Riau Irjend Pol M.Iqbal dengan tuduhan tidak benar alias HOAX dan memasang foto Danrem 031/WB tampilan utama berita.

FKPPI juga mengimbau media untuk mengedepankan prinsip jurnalistik yang profesional dan berimbang. Pemberitaan yang tendensius hanya akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpercayaan di masyarakat.

“Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan fakta, bukan opini sepihak yang berpotensi memecah belah,” ujar Ade Monchai.

Kepada masyarakat, FKPPI meminta agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Mari kita bersama-sama menjaga suasana kondusif dan mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berjalan. Sebaiknya kita serahkan proses ini kepada pihak yang berwenang,” tambahnya.

FKPPI menutup pernyataannya dengan harapan agar isu tambang ilegal dapat dituntaskan hingga akar permasalahan. Mereka juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat, untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas.

“Keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan kami yakin TNI-Polri serta semua elemen bangsa tetap solid dalam menjaga amanah tersebut,” pungkas Ade Monchai.