Jakarta, 10 Januari 2025 โ Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pidatonya pada acara peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Dalam pidatonya, Megawati menuding KPK hanya mengincar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam penanganan kasus korupsi.
“Saya ingin bertanya kepada KPK, kenapa hanya Hasto yang kalian kejar? Apakah tidak ada kasus lain yang lebih besar untuk diusut?” ucap Megawati dengan nada geram di hadapan para kader partai.
Megawati juga memberikan tantangan kepada lembaga antirasuah tersebut untuk menindak tegas kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar. Ia meminta KPK untuk tidak hanya fokus pada kasus tertentu yang dianggapnya bersifat politis.
“Kalau KPK memang profesional, saya tantang usut kasus korupsi yang nilainya triliunan rupiah. Jangan hanya fokus pada satu-dua orang, apalagi jika itu hanya soal kecil,” lanjut Megawati.
Pernyataan ini disampaikan di tengah ramainya pemberitaan mengenai penyelidikan KPK terhadap Hasto Kristiyanto terkait dugaan tindak pidana korupsi. KPK sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Megawati, namun pihaknya sebelumnya menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan bukti-bukti hukum, bukan tekanan politik.
Acara HUT ke-52 PDIP ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk jajaran petinggi partai, kepala daerah, dan anggota legislatif dari PDIP. Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga mengingatkan kader PDIP untuk menjaga integritas dan menjauhi perilaku koruptif.
“Kader PDIP harus menjadi contoh yang baik. Jangan sampai ada lagi yang terjerat kasus korupsi. Ingat, kita adalah partai yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat,” tegasnya.
Kritik Megawati terhadap KPK memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Sebagian mendukung pernyataannya, menganggap bahwa lembaga tersebut perlu lebih transparan dan profesional. Namun, ada pula yang menilai kritik tersebut sebagai bentuk tekanan politik terhadap KPK.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu panas dalam dinamika politik nasional di tahun 2025.**
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
