Direksi BUMD Mangkir dari RDP, DPRD Siak: Mereka Buat Rakyat Kecewa!

Siak – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Siak pada Senin (3/2/2025) berujung pada kekecewaan mendalam. Pasalnya, Direktur PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) Bob Novitriansyah dan Direktur PT Samudera Siak (SS) Juprizal tak hadir dalam forum penting tersebut.

Ketidakhadiran mereka dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap kepentingan masyarakat, terutama terkait polemik pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Siak, Sabar Sinaga, meluapkan kekesalannya atas absennya dua pimpinan BUMD itu.

“Kami undang, mereka tidak hadir. Apa maksudnya? Jangan sampai mereka abai terhadap panggilan rakyat! Ini bukan perusahaan swasta, ini BUMD yang seharusnya tunduk pada kepentingan daerah,” tegasnya.

Menurutnya, DPRD ingin menggali lebih dalam kondisi terkini serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan industri Tanjung Buton.

“Kami mendapat informasi bahwa ada banyak permasalahan di kawasan ini, dan kami ingin mendengar langsung dari para direktur. Tapi sayangnya, mereka malah memilih untuk tidak hadir,” ungkap Sabar Sinaga.

Lebih mengejutkan lagi, DPRD Siak mendapati bahwa pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton kini tidak lagi dipegang oleh PT Samudera Siak, melainkan telah diserahkan kepada KSOP. Hal ini dinilai sebagai kemunduran yang berdampak buruk bagi daerah.

“Ini kemunduran bagi PT SS! Kenapa bisa seperti ini? Kami perlu tahu alasannya. Ini bukan sekadar bisnis, tapi menyangkut kepentingan daerah dan rakyat Siak!” ujar Sabar dengan nada geram.

Selain itu, DPRD juga menyoroti tujuh rekomendasi dari Pansus BUMD yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. “Bagaimana nasib rekomendasi Pansus BUMD 2024? Apa saja yang sudah dilakukan? Jangan sampai rekomendasi hanya jadi kertas kosong tanpa realisasi,” tambahnya.

DPRD menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari para pimpinan BUMD. “BUMD itu bukan tempat cari gaji buta! Harus ada kontribusi nyata bagi daerah. Jangan sampai ini jadi kado pahit bagi masyarakat di awal 2025,” tegas legislator asal Partai Demokrat tersebut.

DPRD Siak juga meminta Pemkab Siak untuk serius dalam mengawasi pengelolaan BUMD agar bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Jangan sampai BUMD hanya jadi beban tanpa manfaat. Kami akan terus kawal ini sampai tuntas!” pungkasnya.

Ini menjadi peringatan keras bagi BUMD di Siak agar lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah rakyat. DPRD berjanji akan terus mengusut polemik ini hingga ada kejelasan bagi masyarakat Kabupaten Siak.