Pekanbaru – 6 Februari 2023, Sebuah spanduk besar yang terpampang di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru memicu kegemparan. Dalam spanduk tersebut, Kejari Pekanbaru dituduh “tidak berani” alias pengecut untuk menetapkan RP, anggota DPRD Pekanbaru, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir). Ejekan keras ini menyiratkan kekecewaan masyarakat terhadap langkah hukum yang dinilai lamban dan tebang pilih.
Informasi spanduk yang terpampang di pagar kantor kejaksaan negeri pekanbaru beredar didalam grup whatsapp, membuat Kabid SosPol Grib Ade Monchai kembali meingat bahwa kasus yang diduga melibatkan oknum DPRD Pekanbaru , RP belum klimaks, masih ada oknum yang diduga kuat terlibat atas kasus tersebut bebas berkeliaran .
Dugaan korupsi ini melibatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang bersumber dari Dana Pokir. Proyek tersebut dilaporkan melibatkan penunjukan langsung terhadap kontraktor swasta untuk pengadaan Video Tron di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diduga termasuk DLHK dan Dinas Kesehatan.
Informasi yang bocor ke publik menyebutkan bahwa RP telah diperiksa dalam proses penyelidikan. Namun, hingga kini, Kejari Pekanbaru belum menetapkannya sebagai tersangka, meskipun sejumlah bukti dan keterangan mengarah pada dugaan keterlibatannya. Situasi ini menuai kritik keras dari Kabid Sospol Grib Riau Ade Monchai yang menduga adanya keberpihakan, tebang pilih atau tekanan politik dalam penanganan kasus.
โKami mendesak agar Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru dicopot karena tidak mampu menjalankan tugas secara profesional. Jika RP sudah diperiksa, kenapa dia belum ditetapkan sebagai tersangka,”ujar Ade
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp972 juta dari total pagu anggaran Rp1,2 miliar. Salah satu kontraktor bernama Ajis (MRA) sebelumnya mengungkapkan kepada media bahwa biaya riil proyek hanya sekitar Rp200 juta untuk lima paket Video Tron. Namun, anggaran yang dikeluarkan jauh lebih besar, disertai dugaan mark-up yang signifikan.
Ajis juga mengaku diminta membayar fee proyek sebesar 30 persen kepada Kepala Diskominfo Pekanbaru, Raja Hendra. Kejari Pekanbaru telah menetapkan beberapa tersangka dan sudah ditahan dalam Rutan Sialang Bungkuk dalam kasus ini, termasuk RH dan KDA, yang dinilai lalai menjalankan tugas mereka. Namun, keterlibatan oknum DPRD hingga kini masih belum tersentuh.
Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Nikiy Junismero di berita sebelum nya pernah menjelaskan bahwah pihaknya masih mendalami aliran dana serta keterlibatan oknum-oknum lainnya.
โHubungan antara oknum anggota dewan, termasuk RP, dengan tersangka MRA masih kami selidiki,โ ujarnya.
Namun, pernyataan ini belum meredakan kekecewaan publik. Banyak pihak mendesak Kejari untuk segera mengambil langkah konkret dan menindak semua yang terlibat, tanpa pandang bulu. Masyarakat menganggap bahwa keterlambatan penetapan tersangka terhadap Roni Paslah menunjukkan lemahnya keberanian institusi penegak hukum dalam menghadapi tekanan politik.
Kajari Pekanbaru dalam Sorotan
Desakan agar Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru dicopot kini semakin menguat. Publik menilai, lambannya langkah hukum dalam kasus ini mencoreng citra penegakan hukum di Pekanbaru.
โKalau tidak ada tindakan tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan semakin tergerus,โ tambah Robby seorang tokoh masyarakat di pekanbaru.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi Kejari Pekanbaru untuk menunjukkan integritas dan komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik. Akankah desakan masyarakat mampu mengubah arah penanganan kasus ini? Waktu akan membuktikan.
Hingga berita ditayangkan belum ada informasi siapa yang telah memasang spanduk dipagar kantor kejaksaan negeri pekanbaru, yang pastinya spanduk tersebut adalah sebuah tamparan keras terhadap kejaksaan negeri pekanbaru dalam penegakkan hukum di kota pekanbaru.
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
