Jakarta, 23 Februari 2025 β Penahanan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025, telah mengguncang panggung politik Indonesia. Hasto ditahan atas dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.
Tak lama setelah penahanannya, publik dikejutkan dengan beredarnya video yang menampilkan Hasto menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai dalang di balik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Dalam video tersebut, Hasto mengklaim bahwa revisi UU KPK merupakan inisiatif Jokowi untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut, terutama menjelang pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai kepala daerah pada Pilkada 2020.
Hasto mengungkapkan bahwa dirinya pernah berdiskusi dengan Jokowi mengenai risiko pencalonan Gibran dan Bobby. Ia menyarankan bahwa jika keduanya terpilih sebagai wali kota, mereka akan rentan terhadap berbagai bentuk gratifikasi dan korupsi. Menurut Hasto, Jokowi kemudian mengarahkan seorang menteri untuk menginisiasi revisi UU KPK guna melemahkan kewenangan lembaga tersebut, sehingga dapat melindungi Gibran dan Bobby dari potensi permasalahan hukum.
Pernyataan kontroversial ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. PDIP sendiri menggelar konferensi pers untuk merespons penahanan Hasto oleh KPK, namun belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dilontarkan Hasto terhadap Jokowi.
Sementara itu, video pernyataan Hasto terus beredar luas di media sosial, memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pengamat politik mengenai kebenaran klaim tersebut serta implikasinya terhadap integritas pemerintahan Jokowi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
