Pekanbaru – Tiang reklame ilegal yang berdiri di persimpangan Jalan Datuk Setia Maharaja, Pekanbaru, tetap kokoh meski seharusnya telah ditertibkan. Keberadaannya yang tak tersentuh penindakan menuai sorotan, terutama setelah terpasang baliho ucapan selamat dari Pangdam I Bukit Barisan kepada Gubernur Riau yang baru dilantik. (23/02)
Baliho tersebut bertuliskan: “Pangdam beserta keluarga besar Kodam Bukit Barisan ucapkan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.”
Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pejabat publik memasang iklan di tempat yang jelas-jelas ilegal. Dugaan pun mencuat bahwa pemasangan baliho tersebut hanyalah strategi pemilik tiang reklame agar keberadaannya tetap aman dan tak dirobohkan oleh pemerintah setempat.
Seperti yang kita ketahui, tiang reklame yang berdiri di persimpangan Jalan Datuk Setia Maharaja adalah ilegal dan sudah lama kosong. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemko Pekanbaru,” ujar Tyo, salah satu warga Pekanbaru
“Belakangan ini, baliho ucapan selamat dari Pangdam I Bukit Barisan kepada Gubernur Riau tiba-tiba terpasang di tiang reklame tersebut. Tentu saja, ini merupakan hal yang wajar jika memang benar dipasang oleh pihak yang bersangkutan. Namun, sulit membayangkan seorang pejabat negara dengan sadar memasang iklan di tempat ilegal,” lanjutnya.
Tyo meyakini bahwa ini adalah strategi pemilik tiang ilegal agar terhindar dari penertiban dan kewajiban membayar pajak reklame kepada daerah.
“Ini trik cerdas untuk mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah ditertibkan. Dengan memasang baliho seorang jenderal, pemilik reklame ilegal merasa mendapat perlindungan dan yakin bahwa tiangnya tidak akan dirobohkan,” tambahnya.
Namun, yang lebih mengejutkan adalah adanya oknum berbaju loreng yang terlihat memasang baliho tersebut. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah tiang reklame ilegal ini benar-benar milik pihak swasta atau ada keterlibatan institusi tertentu?
“Kami sangat menyayangkan adanya oknum berseragam loreng yang terlihat memanjat tiang untuk memasang baliho tersebut. Hal ini memberikan kesan seolah-olah tiang reklame ilegal ini merupakan aset milik TNI. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi institusi TNI, terutama TNI AD. Oleh karena itu, kami meminta klarifikasi dari pihak Korem apakah benar ada keterlibatan mereka dalam pemasangan baliho ini atau ini hanya ulah pihak swasta yang ingin berlindung di balik nama besar institusi,” pungkas Tyo.
Satpol PP pun disorot karena tidak bertindak meski keberadaan tiang tersebut sudah beberapa kali diberitakan agar ditertibkan. Bahkan, Alek Kurniawan, ketika dihubungi awak media beberapa waktu lalu, menyatakan bahwa benar tiang tersebut belum ada izin dan meminta pengusaha yang memiliki tiang reklame di Simpang Parit Indah harus segera menertibkannya sendiri sebelum Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil tindakan. Namun, hingga kini, Satpol PP masih belum bergerak.
Diharapkan kepada Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, untuk mempertimbangkan kembali kepemimpinan Kepala Satpol PP Pekanbaru yang dinilai tidak bekerja dengan maksimal dalam menertibkan reklame ilegal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemko Pekanbaru maupun Korem setempat mengenai polemik reklame ilegal ini. Masyarakat berharap ada langkah tegas untuk menertibkan reklame yang melanggar aturan dan mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemasangannya.
Berita akan segera diperbarui seiring perkembangan informasi yang akan didapatkan.
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
