Pekanbaru, 10 Februari 2025 โ Proyek perawatan halte bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru kini berada dalam sorotan tajam. Dengan total anggaran mencapai Rp 1,17 miliar dari APBD Perubahan 2023, proyek ini terdiri dari enam paket perawatan halte di beberapa titik strategis, yakni di Jalan Imam Munandar, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Soebrantas, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Hang Tuah, dan Jalan Kaharuddin Nasution.
Namun, alih-alih berjalan lancar, proyek ini justru memicu kecurigaan publik. Hingga kini, progres pengerjaan halte-halte tersebut masih menjadi misteri. Kepala UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru, Sarwono, S.ST, memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait perkembangan proyek ini. Sikap diam tersebut justru semakin menimbulkan tanda tanya besar: apakah proyek ini berjalan sesuai rencana atau ada indikasi penyimpangan anggaran?
Ketua Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), Bob Riau, tak tinggal diam. Merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek ini, pihaknya secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada Rabu, 5 Februari 2025. Namun, respons dari kejaksaan dinilai lamban.
“Kami merasa ada ketidakwajaran dalam proyek ini, dan kami sudah melaporkannya ke Kejati Riau. Tapi sampai sekarang, belum ada langkah konkret yang dilakukan. Karena itu, hari ini, Senin, 10 Februari 2025, kami resmi memasukkan surat aksi ke Polresta Pekanbaru. Dalam satu atau dua hari ke depan, kami akan mengguncang kantor Kejaksaan dengan aksi demo besar!” tegas Bob Riau saat ditemui wartawan.
Seruan aksi ini mendapat perhatian luas, terutama di kalangan aktivis anti-korupsi dan masyarakat Pekanbaru yang mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran daerah. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya, APAK berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum. Akankah kasus ini terungkap sebagai skandal besar yang mencoreng pemerintahan daerah? Ataukah ada kepentingan tertentu yang berusaha menutupi kebenaran?
Yang jelas, Pekanbaru akan segera bergemuruh dalam aksi perlawanan terhadap dugaan korupsi. Kejati Riau harus segera bertindak sebelum kepercayaan publik semakin luntur!.
Hingga berita ditayangkan belum ada klarifikasi resmi dari dishub pekanbaru, berita akan diperbarui seiring perkembangan informasi kedepannya.
