Pekanbaru, Riau โ Universitas Riau (UNRI) tengah menjadi sorotan publik setelah mencuat dugaan penyalahgunaan dana penelitian senilai Rp 60 miliar di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNRI. (04/2/2025)
Dana yang seharusnya digunakan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat pada periode 2022-2024 ini diduga tidak Transparan dalam pengelolaannya.
Isu ini bermula dari laporan internal LPPM UNRI dan Liga Transparansi Kampus (LTK) yang menyoroti kurangnya rincian dan transparansi dalam laporan penggunaan dana.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran tidak diketahui peruntukannya, dan laporan tahunan yang dipublikasikan dinilai tidak memberikan informasi yang memadai.
Ketua LTK, M Ade, bahkan mendesak Kejaksaan Tinggi Riau untuk melakukan audit independen terhadap penggunaan dana tersebut.
“Kami meminta penyelidikan yang komprehensif untuk memastikan apakah dana Rp 60 miliar tersebut benar-benar dikelola sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua LPPM UNRI, Prof. Dr. Mubarak, M.Si., membantah adanya penyalahgunaan dana dan menyatakan bahwa pengelolaan dana telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Setiap tahapan, mulai dari penerimaan proposal hingga seminar hasil penelitian, dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya
Namun, bantahan tersebut tidak serta merta meredakan kekhawatiran. Pasalnya, publik masih menuntut penjelasan yang lebih rinci dan transparan mengenai alokasi dana penelitian tersebut.
Oleh karena itu, berbagai pihak mulai mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun tangan untuk melakukan audit investigasi yang lebih mendalam.
“Kami berharap BPK dan KPK dapat segera melakukan audit investigasi untuk mengungkap kebenaran dari isu ini. Jika terbukti ada penyalahgunaan dana, maka pelaku harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar salah satu perwakilan dari internal UNRI yang tidak ingin disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi isu tersebut kepada Ketua LPPM UNRI, Prof. Dr. Mubarak, serta Kejaksaan Tinggi Riau.
Pentingnya Keterlibatan BPK dan KPK
Keterlibatan BPK dan KPK dalam kasus ini sangat penting untuk memastikan proses audit berjalan independen dan objektif.
BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, sementara KPK memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
Dengan melibatkan kedua lembaga ini, diharapkan dapat ditemukan kebenaran mengenai dugaan penyalahgunaan dana penelitian di UNRI. Jika terbukti ada penyimpangan, maka langkah-langkah hukum yang tegas harus diambil untuk menindak pelaku dan mengembalikan kerugian negara.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, terutama di lingkungan perguruan tinggi.
Dana penelitian merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik dan dipertanggung jawabkan kepada publik.
Oleh karena itu, UNRI sebagai institusi pendidikan tinggi yang notabene merupakan lembaga publik, dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan yang rinci dan mudah diakses oleh publik, serta melibatkan pihak eksternal yang independen dalam proses audit.
Mari kita tunggu bersama hasil dari audit yang akan dilakukan oleh BPK dan KPK. Semoga kasus ini dapat segera terungkap dan menjadi pelajaran bagi kita semua akan pentingnya menjaga amanah yang diberikan oleh negara.
