Pekanbaru โ Ketua Aliansi Pemuda Indonesia Terang (APIT) Ade Monchai , mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak hanya mengusut dugaan kasus korupsi super jumbo di Perusahaan Listrik Negara (PLN), tetapi juga membongkar praktik mafia yang selama ini merugikan masyarakat. Ia menilai, selain dugaan korupsi besar yang melibatkan oknum internal PLN, perusahaan ini juga kerap bertindak semena-mena terhadap rakyat dengan kebijakan yang tidak manusiawi, seperti pencabutan meteran listrik hanya karena keterlambatan pembayaran satu hari serta pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang jelas. (12/03)
“PLN ini bukan hanya diduga menjadi sarang korupsi, tapi juga telah menindas rakyat dengan kebijakan yang tidak adil. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan yang layak, bukan justru diperlakukan seperti objek eksploitasi,” tegas Ade.
Menurutnya, pencabutan meteran listrik tanpa toleransi menunjukkan bahwa PLN lebih mengedepankan pendekatan represif ketimbang pelayanan. Padahal, masyarakat sudah membeli meteran tersebut sebagai hak milik pribadi, bukan sekadar pinjaman dari PLN.
“Kalau rakyat sudah membeli meteran, itu hak mereka. Kenapa PLN bisa seenaknya mencabut? Ini bukan sekadar urusan SOP, tapi soal keadilan dan hak asasi. Jangan sampai PLN justru menjadi alat penindasan bagi rakyat,” ujar Ade dengan geram.
Selain itu, pemadaman listrik yang kerap terjadi tanpa pemberitahuan terbuka semakin menunjukkan buruknya sistem pelayanan PLN. Ade menduga ada potensi permainan mafia listrik di dalam perusahaan ini yang harus segera dibersihkan.
“Jika PLN memang benar-benar profesional, mereka harus transparan soal pemadaman listrik. Jangan hanya menyalahkan faktor teknis, tapi tidak ada kejelasan kapan perbaikan dilakukan dan bagaimana mitigasinya. Ini harus dibuka ke publik agar tidak ada permainan di baliknya,” tambahnya.
Ade menegaskan bahwa PLN membutuhkan reformasi total agar kembali berfungsi sebagai BUMN yang benar-benar melayani masyarakat. Ia menyoroti tiga aspek utama yang harus dibenahi: pembersihan internal dari mafia dan oknum korup, perbaikan kebijakan yang lebih adil, serta pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga independen.
1.Bongkar Mafia dan Oknum Korup di Tubuh PLN
Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung membongkar Dugaan korupsi jumbo di PLN tapi kami juga meminta Kejaksaan Agung untuk tidak hanya fokus pada skandal korupsi besar yang sedang diusut, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya mafia di dalam PLN. Ia menduga, ada jaringan oknum yang memainkan kebijakan pencabutan meteran dan pemadaman listrik untuk keuntungan kelompok tertentu.
“Korupsi di PLN ini harus dibongkar sampai ke akar. Jangan hanya menyentuh kasus besar, tapi juga permainan kecil yang merugikan rakyat sehari-hari. Jika tidak dibersihkan, ini akan terus menjadi ladang basah bagi oknum yang ingin memperkaya diri,” ujarnya.
Ia meminta agar audit independen dilakukan terhadap seluruh kebijakan dan keuangan PLN, serta adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kontrak kerja sama yang melibatkan pihak ketiga.
2.Hapus Kebijakan Sewenang-wenang yang Merugikan Rakyat
Ade menegaskan bahwa kebijakan pencabutan meteran listrik harus dievaluasi ulang. Menurutnya, PLN seharusnya memiliki mekanisme toleransi pembayaran yang lebih manusiawi, bukan langsung melakukan pencabutan yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat.
“PLN harus memahami bahwa listrik adalah kebutuhan dasar. Jangan sampai hanya karena telat sehari, orang kehilangan akses listrik di rumahnya. Ini bukan soal bisnis semata, tapi soal hak hidup rakyat,” ujarnya.
Selain itu, ia menuntut adanya sistem pemberitahuan pemadaman listrik yang lebih transparan dan akurat agar masyarakat tidak merasa dirugikan akibat kebijakan yang tidak jelas.
3.Perketat Pengawasan Pemerintah dan Lembaga Independen
Menurut Ade, pengawasan terhadap PLN selama ini masih lemah, sehingga perusahaan ini cenderung bertindak tanpa kontrol yang ketat. Ia mendesak pemerintah dan DPR untuk lebih serius dalam mengawasi kebijakan PLN agar tidak terus merugikan rakyat.
“PLN tidak boleh dibiarkan berjalan seperti kerajaan kecil yang kebal dari pengawasan. Harus ada lembaga independen yang benar-benar mengawasi kebijakan mereka, bukan hanya audit formalitas yang tidak berdampak apa-apa,” tegasnya.
Ia pun menyerukan agar pemerintah segera melakukan reformasi total terhadap PLN agar perusahaan ini benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan publik yang transparan, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
