Pekanbaru โ Di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah morat-marit, empat pimpinan DPRD Kota Pekanbaru diam-diam mendapatkan kendaraan dinas baru dengan nilai fantastis. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga unit Honda All New Accord RS e:HEV dan satu unit Honda New CR-V 2.0 L RS e:HEV telah dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di akhir tahun 2024. (25/03/2025)
Total anggaran yang digelontorkan untuk empat mobil ini mencapai Rp3,597 miliar. Tiga unit Accord e:HEV masing-masing dibanderol Rp2,79 miliar, sedangkan satu unit CR-V e:HEV menelan biaya Rp800,9 juta. Mobil-mobil mewah ini diperuntukkan bagi Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid (PKS), serta tiga wakilnya Tengku Azwendi Fajri (Demokrat), Andry Saputra (Gerindra), dan Muhammad Dikky Suryadi (PDI-P).
Namun, alih-alih transparan, para pimpinan DPRD ini justru terkesan menutupi keberadaan mobil dinas baru mereka. Sejumlah sumber mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut jarang terlihat di kantor DPRD, sementara para pimpinan tetap menggunakan mobil pribadi untuk perjalanan dinas, seolah berusaha mengaburkan fakta pengadaan tersebut.
Ketika dikonfirmasi, para wakil ketua DPRD Pekanbaru kompak membantah.
“Gak ada itu, jelas sekarang kita lagi efisiensi. Lihat saja di APBD 2025, apakah ada pembelian mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD Pekanbaru. Sampai hari ini pun saya sendiri masih memakai mobil pribadi,” kata Andry Saputra dari Partai Gerindra.
Muhammad Dikky Suryadi dari PDI-P juga berkilah.
“Gak tahu soal itu. Kita aja masih pakai mobil lama,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Pekanbaru, Firman Hadi, juga menghindari tanggung jawab dengan menyatakan bahwa dirinya bukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan tersebut.
Siapa yang Berbohong?
Bantahan para pimpinan DPRD ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika benar mereka tidak menerima mobil dinas baru, ke mana larinya anggaran Rp3,5 miliar yang sudah digunakan? Mengapa tidak ada pejabat yang mau mengakui keberadaan kendaraan mewah tersebut?
Kondisi ini semakin mencurigakan karena selama ini DPRD Pekanbaru gencar berbicara soal efisiensi anggaran, sementara di balik layar justru menikmati fasilitas mewah. Apalagi, pengadaan kendaraan dinas baru ini terjadi di tengah sorotan terhadap berbagai persoalan keuangan di Pekanbaru, mulai dari defisit anggaran hingga polemik retribusi parkir yang mencekik masyarakat.
Jika pengadaan ini benar-benar terjadi, maka publik berhak mengetahui alasan di baliknya. Jika tidak, maka ini bisa menjadi indikasi manipulasi anggaran yang harus diusut tuntas. Masyarakat kini menunggu transparansi dari DPRD Pekanbaruโapakah mereka akan terus menutupi fakta, atau berani bertanggung jawab atas kebijakan yang telah mereka buat?
Sumber: cakaplah
