Kepulauan Meranti โ (18/03) Sikap DPRD Kepulauan Meranti dalam menentukan prioritas anggaran daerah menuai sorotan. Dikutip dari beberapa media online didalam rapat antara DPRD dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Senin (17/3/2025), terungkap bahwa pembayaran proyek pengadaan barang dan jasa lebih diprioritaskan dibandingkan penyelesaian kewajiban terhadap ASN, perangkat desa, dan tenaga honorer.
Dari total tunda bayar Rp 119 miliar, sebanyak Rp 38 miliar dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa, sementara hak ASN dan perangkat desa masih menunggu kejelasan. Padahal, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan Siltap desa telah tertunda selama lima bulan.
DPRD Diam Saat Hak ASN dan Perangkat Desa Terabaikan
Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa DPRD tampak lebih fokus membahas pencairan proyek daripada memperjuangkan hak ASN dan perangkat desa? Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Antoni Shidarta serta dihadiri Ketua Komisi II Syafiโi Hasan, tidak ada desakan tegas kepada Pemkab untuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran bagi pegawai dan perangkat desa.
Sebaliknya, justru ada tekanan agar proyek senilai Rp 38 miliar segera dicairkan.
“Kami di desa ini seperti tidak dianggap. Gaji kami belum dibayar, tapi proyek tetap berjalan. Apakah pemerintah lebih memikirkan kontraktor daripada kami?” ujar seorang perangkat desa yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, seorang ASN yang juga belum menerima haknya selama lima bulan mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami sudah berulang kali mempertanyakan soal TPP, tapi selalu dibilang menunggu. Sementara proyek tetap berjalan seperti biasa. Ini tidak adil.”ujaranya
Kenapa Bisa Ada Tunda Bayar?
Yang perlu dipertanyakan adalah, kenapa tunda bayar ini terjadi? Bukankah anggaran dari pusat sudah ditransfer 100 persen? Jika dana sudah tersedia, mengapa hak ASN dan perangkat desa malah dikorbankan?
Padahal, dalam Instruksi Presiden, ditegaskan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tidak boleh dipotong atau ditunda. Namun faktanya, justru belanja aparatur dan perangkat desa yang dikorbankan.
Ironisnya, perjalanan dinas pejabat daerah dan DPRD yang diduga melebihi kuota justru tetap terbayarkan dalam pergeseran anggaran tahun 2024.
Apakah Ada Kepentingan di Balik Proyek?
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius: mengapa DPRD terkesan lebih peduli terhadap proyek daripada kesejahteraan pegawai dan perangkat desa? Apakah ada kepentingan terselubung yang membuat proyek lebih diprioritaskan?
Dalam berbagai kasus di daerah lain, proyek-proyek sering kali menjadi ajang permainan kepentingan, baik itu melalui:
1.Koneksi antara DPRD dan kontraktor proyek
Diduga anggota DPRD memiliki hubungan dengan perusahaan pemenang proyek. Atau bisa jadi oknum DPRD yang bermain proyek.
2.Dugaan โfee proyekโ untuk oknum pejabat
Proyek lebih diprioritaskan karena adanya kepentingan tertentu dalam proses pencairannya.
Jika DPRD benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, seharusnya hak ASN dan perangkat desa menjadi prioritas utama.
Kondisi ini harus segera diselidiki. Masyarakat berhak tahu apakah ada permainan anggaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran hak ASN dan perangkat desa.
Dugaan Pengalihan DBH dan DAU: Mengapa TPP dan ADD Dikorbankan?
Muncul dugaan bahwa DBH dan DAU digunakan untuk membayar proyek fisik, sementara DAK Fisik dan Non-Fisik masih mengalami tunda salur dari pusat. Padahal, DBH dan Dana Desa telah dibayarkan lunas, sehingga seharusnya TPP dan ADD bisa dibayarkan dari anggaran tersebut.
Namun, justru pembayaran TPP dan ADD mengalami tunda bayar, sementara proyek fisik tetap dibiayai. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah hak pegawai dan desa sengaja dikorbankan? Pemerintah daerah perlu transparan dalam alokasi anggaran agar tidak ada kepentingan tertentu yang lebih diutamakan.
Apakah ada penyalahgunaan anggaran?
Ke mana dana yang seharusnya digunakan untuk membayar ASN dan perangkat desa?
Siapa yang diuntungkan dari prioritas anggaran yang tidak berpihak pada pegawai?
Jika pemerintah daerah dan DPRD terus mengabaikan persoalan ini, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan: Apakah mereka bekerja untuk rakyat atau hanya untuk kepentingan proyek?
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
