Krisis Keuangan atau Strategi Politik? Kejanggalan Dana Desa Dalam Anggaran Siak 2024-2025

Siak, 16 Maret 2025 – Kabupaten Siak tengah dilanda krisis keuangan besar-besaran. Di saat Dana Desa terus mengalir deras dengan realisasi yang tinggi, ribuan ASN, guru, tenaga honorer, dan kontraktor justru menjerit akibat tunda bayar yang mencapai ratusan miliar rupiah.

APBD Kabupaten Siak tahun 2025 mencapai Rp1,804 triliun, tetapi hingga Maret 2025, realisasi belanja hanya 16,38%. Sementara kepala desa mendapatkan anggaran lebih dulu, pegawai yang menggantungkan hidup pada gaji dan tunjangan justru dibiarkan berjuang sendiri di tengah ketidakpastian.

MataXpost.com

Tiada Kebenaran Yang Mendua

Muncul pertanyaan besar: Apakah ini sekadar kesalahan administrasi atau ada unsur kesengajaan waktu Pilkada Siak 2024? dan jelang PSU 2025 ?

Krisis Keuangan atau Strategi Politik?

Berdasarkan data dan pola anggaran, alasan keterlambatan pembayaran karena DBH belum ditransfer tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Diduga kuat bahwa anggaran daerah dipolitisasi, terutama dengan prioritas Dana Desa di tahun Pilkada.

💡Desakan Publik :

Audit Independen terhadap pengelolaan APBD Siak 2025, terutama realisasi belanja daerah,

Transparansi Anggaran → Pemkab harus menjelaskan secara rinci ke mana aliran dana dan mengapa sektor tertentu yang terkena tunda bayar.

Investigasi Dugaan Politisasi Dana Desa → Jika ada permainan anggaran untuk kepentingan Pilkada, ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu kejanggalan terbesar dalam kebijakan anggaran Siak 2025 adalah prioritas pencairan Dana Desa di tengah tunda bayar sektor lainnya.

🔍 Politisasi Anggaran di Tahun Pilkada? Dana Desa memiliki peran strategis dalam politik lokal. Kepala desa memiliki pengaruh besar terhadap pemilih di tingkat akar rumput. Mengucurkan anggaran besar untuk desa di tahun Pilkada bisa menjadi strategi politik untuk mengamankan loyalitas kepala desa dan jaringan politiknya.

🔍 Apakah Ada “Pemotongan” atau Permainan Fee? Dalam berbagai kasus di daerah lain, pencairan Dana Desa yang diprioritaskan sering dikaitkan dengan permainan fee atau aliran dana ke kelompok tertentu. Apakah ini juga terjadi di Siak? Perlu ada audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di tahun politik ini.

1.Pegawai Menjerit: TUNJANGAN, DAN INSENTIF TAK KUNJUNG CAIR

Sejak Desember 2024, ribuan pegawai di lingkungan Pemkab Siak mengalami penundaan pembayaran hak mereka.

📌 Fakta Tunda Bayar Pegawai:

❌ TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bulan Desember 2024 belum dibayarkan.

❌ Honor tutor belum dicairkan.

❌ Tamsil (Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS) tidak diterima penuh.

❌ Dana insentif daerah sebesar Rp15,17 miliar masih 0% realisasi.

📌 Perbandingan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Insentif Daerah:

✅ 2024: DAU Rp479,44 miliar (realisasi Rp449,27 miliar → 93,71%).

✅ 2025: DAU Rp509,17 miliar (realisasi baru Rp99,60 miliar → 19,56%).

🔍 Kejanggalan:

✅ Mengapa anggaran tersedia tetapi hak pegawai belum dibayarkan?

✅ Apakah ini bentuk tekanan politik terhadap ASN di tahun Pilkada?

✅ Kemana aliran dana DAU yang seharusnya diprioritaskan untuk pegawai?

Dampak terhadap lingkungan lokal:

Ribuan ASN dan guru ada yang terpaksa berhutang atau mencari pekerjaan sampingan, sementara kualitas layanan publik dan pendidikan menurun.

Dampak ekonomi ke UMKM lokal, karena daya beli pegawai turun drastis akibat ketidakpastian gaji.

“Kami sudah bekerja, tapi gaji dan tunjangan tidak turun. Sementara itu, anggaran untuk desa tetap lancar.” – Seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.

2.KONTRAKTOR GULUNG TIKAR: PROYEK SELESAI, UANG TIDAK KUNJUNG CAIR

Tidak hanya pegawai, para kontraktor yang telah menyelesaikan proyek di Kabupaten Siak juga mengalami tunda bayar.

📌 Data Realisasi DAK Fisik (Dana Alokasi Khusus untuk Infrastruktur):

✅ 2024: DAK Fisik Rp50,48 miliar, realisasi Rp47,95 miliar (94,98%).

❌ 2025: DAK Fisik Rp65,43 miliar, tetapi 0% realisasi per Maret 2025.

🔍 Kejanggalan:

✅ Mengapa realisasi DAK Fisik 2025 masih 0%?

✅ Apakah proyek sengaja ditunda karena dana dialihkan ke sektor lain?

✅ Apakah ini strategi untuk “menyandera” pihak ketiga agar tunduk pada kepentingan politik?

Seorang kontraktor lokal yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan:

“Kami sudah menyelesaikan proyek sesuai kontrak, tetapi pembayaran tertunda tanpa alasan jelas. Banyak teman-teman saya di sektor konstruksi yang terpaksa gulung tikar.”ujarnya

Dampak dari tunda bayar :

Banyak proyek infrastruktur terhenti, termasuk jalan dan fasilitas umum yang dibutuhkan warga.
Kontraktor kecil dan pekerja harian kehilangan mata pencaharian, memicu krisis ekonomi lokal.
Potensi kenaikan harga bahan bangunan akibat ketidakpastian pembayaran dari pemerintah.

3.KEANEHAN DANA DESA: UANG CAIR CEPAT, SIAPA YANG DIUNTUNGKAN?

Di tengah kekacauan anggaran ini, Dana Desa justru tetap mengalir dengan cepat.

📌 Perbandingan Dana Desa 2024 vs 2025:

✅ 2024: Rp116,95 miliar (realisasi Rp116,90 miliar → 99,96%).

✅ 2025: Rp116,38 miliar (realisasi Rp69,83 miliar → 60% per Maret 2025).

🔍 Kejanggalan:

✅ Mengapa Dana Desa selalu diprioritaskan, sementara pos lain tertahan?

✅ Apakah ini upaya “mengamankan” suara kepala desa menjelang Pilkada?

✅ Apakah ini bentuk politisasi anggaran daerah yang dapat merugikan masyarakat luas?

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa kepala desa sering kali menjadi mesin politik bagi calon petahana maupun pesaingnya. Dengan anggaran besar yang dikucurkan ke desa, bukan tidak mungkin ini adalah strategi “pengikatan loyalitas” kepala desa.

4.MISTERI UANG MENGENDAP: BELANJA DAERAH DIBEKUKAN?

Dari total Rp1,804 triliun APBD Kabupaten Siak 2025, baru Rp295,64 miliar yang direalisasikan (16,38%).

📌 Pos Anggaran Paling Mencurigakan:

❌ DAK Fisik: 0% realisasi

❌ DID (Dana Insentif Daerah): 0% realisasi

❌ Tunjangan Guru ASN: belum dibayarkan penuh

✅ Dana Desa: 60% sudah terserap

🔍 Pertanyaan Besar yang Harus Dijawab:

❓ Siapa yang menginstruksikan percepatan Dana Desa?

❓ Mengapa tunjangan pegawai dan guru belum dibayarkan?

❓ Mengapa belanja modal proyek 2025 belum berjalan?

❓ Apakah ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan anggaran?

Dugaan Anggaran dipolitisasi jelang PILKADA?

Dari analisis Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Siak 2024-2025, muncul indikasi kuat bahwa diduga anggaran daerah sengaja dipolitisasi menjelang PSU 2025.?

📌 Indikasi Utama:

✅ Dana Desa terserap cepat → Dugaan alat politik untuk mengamankan suara.

✅ Tunjangan ASN & Guru belum dibayarkan → Indikasi penahanan anggaran sektor tertentu.

✅ Realisasi DAK Fisik 2025 masih 0% → Dugaan strategi menyandera proyek.

Jika Pemkab Siak tidak segera menjelaskan dan bertindak transparan, maka publik berhak mendesak audit forensik atas realisasi anggaran 2025 untuk memastikan tidak ada permainan politik dalam distribusi dana.

Hingga berita ditayangkan, awak media belum mendapatkan respon dari Bupati Alfedri, berita akan diperbarui seiring informasi terbaru.