Mataxpost.com โ Pekanbaru adalah kota terbesar di Provinsi Riau dan merupakan pusat perekonomian serta pemerintahan di wilayah tersebut. Kota ini memiliki berbagai tantangan serius, termasuk isu korupsi, ketidaktransparanan anggaran, serta dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Saat ini, Pekanbaru sedang disorot karena masalah tunda bayar yang semakin parah, defisit anggaran yang membengkak, serta dugaan praktik oligarki yang menguasai kebijakan pemerintahan. Banyak aktivis dan masyarakat sipil dari tahun ke tahun yang menuntut transparansi dalam penggunaan APBD dan pengelolaan sumber daya daerah.
Tahun 2025 seharusnya menjadi awal perubahan bagi Pekanbaru, namun realitas yang terjadi justru sebaliknya. Kota ini masih dilingkupi aroma dugaan praktik korupsi yang masih mengakar, oligarki yang masih menguasai pemerintahan, tunda bayar yang membebani keuangan daerah, serta ketidaktransparanan anggaran yang menimbulkan banyak kecurigaan. Lebih buruknya lagi, Pekanbaru kini klaim berada di ambang kebangkrutan dengan defisit anggaran yang diklaim mencapai Rp400 miliar. (25/03/2025)
Apakah ini murni akibat salah kelola keuangan, atau ada skenario besar yang telah dirancang untuk mempertahankan sistem korup yang sudah berjalan bertahun-tahun?
Korupsi dan Oligarki Semakin Menguat
Alih-alih mengalami perbaikan hingga tahun 2024 dugaan korupsi di Pekanbaru justru semakin menggurita. Dugaan penyimpangan keuangan daerah terus mencuat, mulai dari pengelolaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), proyek infrastruktur yang diduga penuh dengan praktik mark-up, hingga kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding kepentingan masyarakat.
Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran Pemko Pekanbaru. Beberapa proyek strategis dicurigai menjadi ladang bancakan, dengan modus penggunaan perusahaan ‘titipan’ untuk menguasai proyek-proyek besar di kota ini.
Pengaruh oligarki dalam pemerintahan semakin kuat. Beberapa kebijakan yang diambil Pemko Pekanbaru terkesan lebih berpihak kepada elite bisnis yang memiliki koneksi dengan pejabat di pemerintahan. Penguasaan aset, pengelolaan parkir, dan perizinan usaha menjadi ladang permainan kelompok tertentu.
Defisit Rp400 Miliar: Salah Kelola atau Korupsi Sistematis?
Pemko Pekanbaru mengklaim mengalami defisit anggaran Rp400 miliar, yang menyebabkan banyak proyek tertunda dan pembayaran terhadap kontraktor serta pegawai honorer macet. Namun, jika melihat tren kenaikan pendapatan dari pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, klaim ini patut dipertanyakan.
Transfer Dana Pusat ke Pekanbaru
- 2022: Rp1,43 triliun
-
2023: Rp1,52 triliun (+6,3%)
-
2024: Rp1,62 triliun (+6,6%)
-
2025 (hingga Maret): Rp348,21 miliar (sekitar 20,14% dari total pagu Rp1,72 triliun)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pekanbaru
- 2022: Rp765,3 miliar (realisasi 95,66%)
-
2023: Rp890,28 miliar (realisasi 87,44%)
-
2024: Rp822,6 miliar (realisasi 97%)
-
2025 (target): Rp1,185 triliun
Jika PAD dan dana transfer terus meningkat, mengapa Pemko Pekanbaru masih mengalami defisit besar? Apakah ini tanda kebocoran anggaran yang sengaja diciptakan?
Tunda Bayar Meroket: Bukti Ketidakwajaran?
Ledakan utang tunda bayar yang terjadi dalam tiga tahun terakhir semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran Pemko Pekanbaru.
Utang Tunda Bayar Pekanbaru
- 2022: Rp185,34 miliar
-
2023: Rp347 miliar
-
2024: Melebihi Rp400 miliar
Banyak kontraktor mengaku belum menerima pembayaran proyek yang telah mereka selesaikan. Bahkan, ada yang harus berutang ke bank untuk menyelesaikan proyek pemerintah. Namun, di sisi lain, belanja rutin Pemko tetap berjalan normal.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: Jika kas daerah kosong, mengapa anggaran tetap mengalir ke pos-pos tertentu.
Seharusnya dengan anggaran PAD yang besar dan TKDD yang terealisasi hampir 100 โ , utang Tunda Bayar proyek, TPP, THR bisa dibayarkan oleh pemko pekanbaru.
Permasalahan tunda bayar ini juga berdampak pada kegiatan reses anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dikutip dari beberapa media online, anggota dewan mengeluhkan belum dibayarkannya kegiatan reses mereka, yang seharusnya sudah direalisasikan. Fathullah, anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, mengkritik pengelolaan keuangan Pemko yang dinilainya paling buruk dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Juga terlihat dari teriakan para aktivis anti korupsi di pekanbaru masih lantang bersuara meminta pemko pekanbaru membayar tunda bayar sebelum lebaran idul fitri 2025.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini berbicara, langsung menyinggung soal tunda bayar.
โApa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sudah kami sampaikan. Persoalan yang paling dominan adalah banjir, sampah, jalan rusak dan drainase. Adanya utang tunda bayar Pemko Pekanbaruย sebesar Rp 400 miliar, sedikit banyak juga berdampak terhadap kegiatan reses kita (DPRD Pekanbaru, red) kali ini,โ ungkap Dikky.
Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Pekanbaru Gabpeknas Pekanbaru meminta DPRD Kota Pekanbaru untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas tunda bayar proyek Pemerintah Kota yang sudah berlangsung lama. Edwin, Ketua Gabpeknas Pekanbaru, menyatakan bahwa tunda bayar ini sangat memberatkan kontraktor, terutama yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan berharap ada solusi konkret dari DPRD.
Dugaan Korupsi di OPD Strategis: Pola Lama Berulang
KPK telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap pejabat OPD di Pekanbaru, terutama dinas yang mengelola anggaran besar. Berikut beberapa dinas yang diduga bermasalah:
1.BPKAD Pekanbaru
2.Dinas PUPR Pekanbaru
3.Dinas Perhubungan (Dishub)
4.Dinas Kesehatan (Dinkes)
5.Dinas Pendidikan (Disdik)
6.Dinas Kominfo
7.Dinas Perindag
8.Sekda
9.Bapenda
Hampir semua OPD di lingkungan pemko pekanbaru terindikasi korup, bahkan dalam kasus OTT KPK terhadap Sekdako Indrapomi dan Pj Walikota Risnandar beberapa waktu yang lalu, sebanyak 40 pejabat diperiksa oleh KPK,tapi sayangnya tidak informasi resmi perkembangan pemeriksaan tersebut, Jika OPD strategis ini terus bermasalah, defisit yang terjadi bukan karena kurangnya dana, tetapi karena adanya korupsi sistematis yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Zulhelmi Arifin dalam pusaran dugaan korupsi jadi Pj Sekdako
Nama Zulhelmi Arifin, Pj Sekda Pekanbaru, kini menjadi sorotan. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kadisperindag Pekanbaru dan diperiksa oleh KPK dalam dugaan kasus korupsi. Namun, alih-alih dijauhkan dari jabatan strategis, ia justru diangkat menjadi Sekda yang memiliki kendali penuh atas pengelolaan anggaran.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa Zulhelmi memiliki hubungan dengan elite politik yang sedang berkuasa dan kelompok oligarki yang ingin mempertahankan sistem korup di dalam birokrasi Pekanbaru.
Apakah ini bagian dari skenario besar untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu?
Jika melihat semua fakta yang terungkap, Pekanbaru bukan hanya mengalami krisis keuangan, tetapi juga menghadapi ancaman kebangkrutan moral dan tata kelola pemerintahan.
- Dana dari pusat terus meningkat, tetapi keuangan daerah tetap defisit.
-
PAD bertambah setiap tahun, tetapi utang tunda bayar melonjak drastis.
-
Banyak OPD yang diperiksa KPK karena dugaan penyimpangan anggaran.
-
Sektor parkir yang seharusnya menjadi sumber PAD justru dikuasai oligarki dan pejabat korup
Jika situasi ini terus berlanjut, Pekanbaru tidak hanya akan menghadapi kebangkrutan fiskal, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Apakah Walikota Pekanbaru Agung Nugroho dan Wakilnya Markarius Anwar membawa perubahan atau justru menjadi aktor baru dalam skandal dugaan korupsi dilingkup Pemko nantinya?
Apakah KPK akan bertindak lebih jauh? ataukah oligarki di balik Pemko Pekanbaru akan terus melanggengkan sistem ini. Masyarakat Pekanbaru menunggu jawaban!
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
