Mataxpost | Pekanbaru – Narasi defisit anggaran Pemko Pekanbaru semakin dipertanyakan setelah data terbaru menunjukkan pendapatan daerah justru meningkat signifikan. Hingga 24 Desember 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah mencapai Rp816 miliar atau 95,83% dari target APBD, dengan pertumbuhan sebesar 5,22%. Dengan capaian ini, wajar jika muncul dugaan bahwa isu defisit hanya alat untuk menutupi ketidakefisienan pengelolaan keuangan daerah. (01/04)
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, bahkan mengonfirmasi bahwa realisasi pajak daerah terus menggeliat. Pada triwulan pertama 2025, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp201 miliar, namun realisasi sudah mencapai Rp248 miliar atau 123% dari target.
“Realisasi pajak kita sudah Rp248 miliar atau over target sekitar Rp47 miliar,” kata Alek, Senin (31/3/2025).
Realisasi TKDD 2024 dan TKDD 2025: Pemko Pekanbaru Tak Kekurangan Uang
Selain pajak daerah, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga menunjukkan bahwa kas daerah tidak dalam kondisi kritis. Berikut adalah data realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Pemko Pekanbaru:
Realisasi TKDD 2024: Total TKDD 2024: Rp1,689 triliun, Realisasi per 31 Desember 2024: Rp1,672 triliun (98,99%)
Realisasi TKDD 2025 (per 15 Maret 2025): Total TKDD 2025: Rp1,728 triliun, Realisasi per 15 Maret 2025: Rp348,21 miliar (20,14%)
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Ronny Rahmat di konferensi pers pada tanggal 31 Desember yang menyatakan Realisasi APBD pekanbaru hanya 77,89% dan pemko terkendala transfer dari pusat, diduga pernyataan tersebut memakai data yang salah, informasi resmi dari Kemenkeu menyebutkan Realisasi Transfer Pusat ke Pemko Pekanbaru pertanggal 31 Desember 2024 nyaris sempurna 98, 99%.
Dengan dana sebesar ini, bagaimana mungkin Pemko Pekanbaru masih mengklaim mengalami defisit? Jika kas daerah benar-benar dalam kondisi kritis, bagaimana mungkin THR dan gaji ke-13 ASN dapat dibayarkan tanpa kendala?
Kenaikan Target Pajak 2025: Mengapa Pemko Pekanbaru Masih Mengeluh?
Pada tahun 2025, target PAD dari pajak meningkat drastis menjadi Rp1,185 triliun, naik Rp335 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp850 miliar. Fakta ini semakin menguatkan indikasi bahwa Pemko Pekanbaru tidak sedang mengalami defisit riil, melainkan kemungkinan besar hanya memanfaatkan isu ini untuk tujuan tertentu, seperti penundaan pembayaran proyek atau manuver politik.
Jika benar terjadi defisit, maka ada tiga kemungkinan yang perlu ditelusuri lebih lanjut:
1.Salah Kelola Keuangan Daerah: Peningkatan pendapatan daerah tidak sejalan dengan kebijakan belanja, yang menyebabkan pembengkakan utang tunda bayar.
2.Manipulasi Anggaran: Narasi defisit hanya alat untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak tertentu, seperti kontraktor dan tenaga honorer, sementara belanja untuk kelompok tertentu tetap berjalan normal.
3.Dugaan Korupsi Besar-besaran secara sistematis.
Dua Pejabat yang Diduga Membahayakan Keuangan Pemko Pekanbaru
Sejumlah pihak menyebutkan bahwa dua pejabat ini berpotensi memperburuk kondisi keuangan daerah jika terus dipertahankan:
1.Zulhelmi Ariffin (Pj Sekda Kota Pekanbaru)
2.Yulianis (Kepala BPKAD Kota Pekanbaru)
Keduanya disebut-sebut penuh aroma dugaan korupsi yang melekat dan memiliki jejak digital yang mengarah pada ketidakwajaran pengelolaan anggaran serta dugaan permainan pajak. Berbagai artikel media online hingga pemeriksaan oleh KPK terhadap mereka semakin memperkuat kecurigaan bahwa dua pejabat tersebut diduga kuat terlibat dalam praktik yang merugikan keuangan daerah.
Proyek Ditunda, THR ASN Dibayar: Prioritas Anggaran Dipertanyakan, Utamakan Ibadah Umroh daripada Nasib masyarakat.ย
Dugaan bahwa Pemko Pekanbaru mengutamakan sektor tertentu dalam pengeluaran anggaran semakin menguat. Beberapa proyek infrastruktur mengalami penundaan pembayaran, sementara ASN tetap menerima haknya tanpa hambatan. Jika benar terjadi krisis keuangan, harusnya semua pengeluaran terkena dampaknya, bukan hanya proyek dan pembayaran kepada pihak ketiga.
Kontraktor yang belum menerima pembayaran menyesalkan ketidakadilan ini.
“Kami sudah menyelesaikan proyek sesuai kontrak, tetapi pembayaran terus ditunda dengan alasan kas daerah defisit. Tapi THR ASN tetap cair tanpa kendala. Ada yang tidak beres di sini,” ujar seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya.
Bahkan disaat keperluan keluarga yang mendesak menyambut hari lebaran idul fitri ditambah teror yang didapatkan dari tagihan bank atas pinjaman, para kontraktor yang jadi rekanan proyek pemerintah merasa di abaikan dan terzolimi atas sikap pemko pekanbaru, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho beserta Pj Sekda Zulhelmi Ariffin malah pergi umroh ke tanah suci. Seorang kontraktor lainnya menyampaikan
“Walikota dan Pj Sekda seperti buang badan, melepaskan tanggung jawab, walaupun ibadah umroh itu baik akan tetapi melonggarkan kesulitan orang lain lebih mulia dan besar pahalanya kurasa, dan itu sudah kewajiban, ungkap TW dengan nada sedih.
Isu defisit yang dimainkan oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah pertama kali dibongkar oleh Tim X Post dalam beberapa kurun waktu terakhir. Mereka mengungkap bahwa banyak daerah menggunakan narasi defisit sebagai dalih untuk menunda pembayaran kewajiban, termasuk THR ASN, honor pegawai, dan gaji ke-13. Setelah pemberitaan media siber mataxpost.com viral, sejumlah pemerintah daerah hingga Pemerintah Provinsi Riau buru-buru merealisasikan kewajiban tersebut.
Kini, Tim X Post kembali membongkar dugaan kebohongan pejabat terkait defisit dan akan menjabarkan secara lengkap indikasi salah pengelolaan keuangan yang terindikasi korupsi di Pemko Pekanbaru, Tim Media juga akan mengungkap daerah mana saja yang menggunakan narasi defisit dengan tujuan tertentu.
Peringatan: Skandal Baru Jika Utang Tunda Bayar Tak Diselesaikan
Sejumlah pihak meminta Pemko Pekanbaru harus segera menyelesaikan utang tunda bayar terkait sejumlah proyek yang sudah rampung. Jika tidak, bukan tidak mungkin akan muncul Skandal Risnandar-Indra Pomi Jilid Dua, yang bisa mengguncang pemerintahan daerah. Masyarakat Pekanbaru berhak mendapatkan kejelasan atas pengelolaan anggaran yang transparan dan tidak penuh manipulasi.
Defisit atau Dalih untuk Menghindari Kewajiban?
Dengan data penerimaan pajak yang terus meningkat dan target yang lebih besar untuk tahun 2025, klaim defisit anggaran Pemko Pekanbaru semakin tidak masuk akal. Justru, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana uang daerah dikelola dan mengapa skema pembayaran menjadi tidak merata. Ditambah Dugaan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Pekanbaru senilai 3,6 miliar, Jika ada unsur manipulasi, sudah sepantasnya KPK, BPK, dan Aparat hukum harus turun tangan untuk mengusutnya.
Defisit Pemko Pekanbaru, Fakta atau Kebohongan?
Berdasarkan data yang ada, klaim defisit Pemko Pekanbaru patut dipertanyakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat, bahkan melebihi target pada triwulan pertama 2025. Selain itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun 2024 hampir seluruhnya terealisasi (98,99%), sementara pada 2025 sudah mencapai 20,14% dalam tiga bulan pertama.
Kesimpulan pemberitaan diatas dengan kata lain, uangnya “ADA”, tapi diduga pengelolaannya yang bermasalah atau diduga “menguap” untuk kepentingan tertentu.
Jika kas daerah benar-benar kosong, seharusnya tidak ada pembayaran THR ASN, gaji ke-13, atau proyek-proyek yang masih berjalan. Namun, kenyataannya, sebagian kewajiban tetap dibayarkan, sementara utang tunda bayar untuk proyek-proyek tertentu justru masih menggantung.
Masyarakat Pekanbaru berhak mendapatkan jawaban yang transparan, bukan sekadar narasi defisit yang penuh tanda tanya. Apakah Pemko Pekanbaru siap membuka semua data anggaran secara terang-terangan?
Hingga berita ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi pemko pekanbaru terkait realisasi hutang tunda bayar, berita juga akan segera diperbarui seiring informasi.
Ikuti terus laporan investigasi tim X post selanjutnya. Ungkap fakta dengan data. Salam “Tiada Kebenaran Yang Mendua’.
