Pekanbaru β Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Boby Rahmat, menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak. Sorotan itu mencuat usai ditemukannya kembali kasus penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap calon karyawan di tengah kunjungan kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan ke Riau. Warga menilai hal tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan dan pembiaran yang telah berlangsung bertahun-tahun. (25/04)
Seorang warga berinisial TT menyatakan bahwa kasus penahanan ijazah karyawan bukanlah hal baru.
“Itu sudah rahasia umum sejak lama, tapi dibiarkan saja. Sekarang malah muncul lagi di tengah kunjungan Wamen. Ini menunjukkan Kadis gagal menyelesaikan masalah lama yang mestinya sudah tuntas sejak dulu,” kata TT.
Redaksi Mataxpost juga menyoroti bahwa permasalahan tenaga kerja di Riau tidak hanya soal penahanan ijazah. Sejumlah perusahaan swasta dinilai masih mengabaikan hak-hak pekerja, seperti tidak memberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta membayar gaji di bawah upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah.
βKeluhan para keluarga pekerja terkait kecelakaan kerja yang menimpa dan tidak ditindaklanjuti secara layak kerap terjadi, dan ini sudah seperti menjadi hal lumrah,β ujar Baim warga Siak
Kondisi tersebut, menurut warga, dapat terlihat secara langsung jika Wakil Menteri Ketenagakerjaan melakukan inspeksi mendadak ke PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) di Perawang, Kabupaten Siak. Diketahui, ribuan pekerja subkontraktor di perusahaan tersebut diduga tidak memiliki kontrak kerja, tidak mendapat BPJS, slip gaji, dan rawan kecelakaan kerja yang kerap ditutupi.
Selain itu, ketiadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kota Pekanbaru sebagai pusat pemerintahan juga dipertanyakan. Saat ini, BLK hanya terdapat di Kabupaten Rokan Hulu.
“Kenapa pusat pemerintahan malah tidak punya BLK? Anak-anak muda di Riau butuh pelatihan keterampilan agar tidak jadi korban ketenagakerjaan di luar negeri,” ujar TT, merujuk pada kasus sejumlah TKI asal Riau yang baru-baru ini tertangkap dan tertembak di Malaysia.
Masyarakat berharap pemerintah Provinsi Riau tidak lagi abai terhadap persoalan ketenagakerjaan dan mulai memperbaiki sistem secara serius.
βKami ingin pemerintah memberikan perhatian yang tulus, bukan sekadar pencitraan saat pejabat pusat datang,β ucap Murni warga Panam
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia melalui pengabdian yang iklas.
