Jakarta โ Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menjadi penopang utama pendidikan di Indonesia, ternyata masih rawan diselewengkan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat 12% sekolah menyalahgunakan dana BOS.
โKalau ini disalahgunakan, yang rugi besar adalah siswa,โ tegas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2024, Kamis (30/4/2025) di Jakarta.
Tak Hanya Sekolah, Perguruan Tinggi dan Madrasah Ikut Disorot
Selain temuan KPK, investigasi tim X Post mengungkap dugaan penyimpangan dana hibah di perguruan tinggi. Sejumlah bantuan pemerintah maupun swasta yang seharusnya digunakan untuk riset kampus diduga sering diselewengkan. Modusnya mulai dari program penelitian yang hanya formalitas, laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, hingga penggelembungan anggaran.
Masalah serupa juga mencuat di madrasah. Tim X Post menemukan dugaan pungli dan penyimpangan pengadaan barang di MAN 1 Pekanbaru dan MAN IC Siak, dua sekolah unggulan di bawah Kementerian Agama.
MAN 1 Pekanbaru: Uang Komite Wajib, Padahal Dilarang
Di MAN 1 Pekanbaru, sejumlah wali murid mengeluhkan pungutan wajib berupa โuang komiteโ yang dipungut sekolah. Padahal, aturan resmi pemerintah sudah jelas melarang pungutan wajib di sekolah negeri. Kasus ini bahkan sempat viral di media sosial dan memicu kecaman publik. Para wali murid mendesak adanya audit independen untuk memastikan penggunaan dana sesuai aturan.
MAN IC Siak: Proyek Sarat Penyimpangan, Ada Dugaan Nepotisme Pegawai
Di MAN Insan Cendekia (IC) Siak, dugaan penyimpangan lebih mengkhawatirkan. Investigasi menemukan indikasi penyelewengan dalam proyek pembangunan infrastruktur sekolah serta pengadaan barang seperti komputer dan AC. Laporan anggaran proyek diduga tidak sesuai realisasi di lapangan, dengan adanya dugaan penggelembungan harga.
Yang lebih mencurigakan, proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor berinisial AW, yang diketahui adalah suami dari salah satu staf keuangan sekolah. Parahnya lagi, menurut informasi terbaru yang dihimpun tim X Post, AW kini justru telah diangkat menjadi salah satu pegawai di lingkungan MAN IC Siak. Praktik seperti ini dinilai sebagai bentuk nepotisme terang-terangan dan menabrak prinsip tata kelola yang bersih dan profesional.
Menurut sejumlah sumber internal, kegiatan di MAN IC Siak sudah mengarah pada penyimpangan sistematis, yang layak masuk dalam tahap penyelidikan lanjutan oleh aparat penegak hukum. Publik mendesak agar Kementerian Agama segera mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sekolah tersebut.
Pungli dan Nepotisme Jadi PR Besar
Secara umum, SPI Pendidikan 2024 mencatat 17% sekolah masih memungut biaya ilegal (pungli), 40% terindikasi nepotisme dalam pengadaan barang/jasa, 47% diduga menggelembungkan biaya, dan 42% memanipulasi dokumen.
โPendidikan antikorupsi itu bukan cuma buat murid, tapi harus masuk ke sistem sekolahnya juga,โ ujar Wawan.
Penurunan Tipis, Belum Bisa Disebut Sukses
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, memang ada sedikit perbaikan. Angka penyimpangan dana BOS turun dari 13,39% menjadi 12%, tapi KPK menilai penurunan 1,39% ini belum cukup signifikan.
โIni ironis, padahal pendidikan harusnya membentuk generasi berakhlak mulia dan warga negara yang bertanggung jawab,โ tambah Wawan.
Indeks Integritas Masih โKorektifโ
SPI 2024 mencatat Indeks Integritas Pendidikan di angka 69,50, masuk kategori โKorektifโ. Artinya, sebagian sekolah mulai menerapkan nilai-nilai integritas, tapi masih belum merata dan konsisten.
Kota Pekalongan dan Sulawesi Tenggara Tunjukkan Prestasi
Meski banyak temuan negatif, beberapa daerah menunjukkan capaian positif. Kota Pekalongan berhasil meraih skor Indeks Integritas Pendidikan tertinggi nasional dengan nilai 82,25, masuk kategori โAdaptifโ. Sulawesi Tenggara juga mencatat skor 71,65, tertinggi di antara provinsi lain, menunjukkan upaya serius membangun tata kelola pendidikan yang lebih bersih.
KPK mendorong pemerintah daerah serta kementerian terkait memanfaatkan hasil survei ini untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. Dugaan penyimpangan di madrasah dan perguruan tinggi diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Hasil lengkap SPI Pendidikan 2024 dapat diakses di situs resmi KPK: https://kpk.go.id atau https://aclc.kpk.go.id/pendidikan/spipendidikan/hasil/2024.
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
