Selatpanjang โ Kamis, 12 Juni 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024. Hal ini tercermin dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang lebih tertib dan akuntabel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama pasca-kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Muhammad Adil.
Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (LRAPD) dan pantauan pelaksanaan anggaran semester II 2024, realisasi belanja menunjukkan efisiensi yang lebih terukur, dengan fokus pada program prioritas dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023.
Pada tahun 2024, total realisasi PAD mencapai Rp 78,2 miliar, naik lebih dari 35 persen dibandingkan tahun 2023 yang stagnan di angka Rp 57 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari peningkatan retribusi sektor perizinan, pajak restoran, dan optimalisasi retribusi pelabuhan. Pemerintah juga mulai membenahi aset daerah dan meningkatkan sistem pengawasan keuangan internal.
โKami tidak ingin mengulangi kegagalan tata kelola di masa lalu. Tahun 2024 adalah masa pemulihan. Semua proses penganggaran, penyerapan, dan pelaporan diawasi ketat dan disesuaikan dengan regulasi pusat,โ ungkap Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, kepada mataxpost
Sementara itu, dari sisi belanja, terdapat pergeseran pola yang signifikan. Belanja modal yang semula rawan penyimpangan kini difokuskan pada proyek-proyek strategis berbasis swakelola yang melibatkan masyarakat lokal dan pengawasan multi-pihak, termasuk dari Inspektorat dan BPKP.
Realisasi belanja modal mencapai Rp 203 miliar atau 93 persen dari target, dengan proyek infrastruktur yang menyasar pembangunan jalan lingkungan, perbaikan jembatan penghubung antardesa, dan penguatan sektor pertanian. Dana bantuan sosial dan hibah juga disalurkan lebih tepat sasaran berkat integrasi data penerima berbasis DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Perbaikan ini turut berdampak pada penilaian BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Meranti. Setelah sebelumnya hanya menerima opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) di era Adil, pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024, Meranti berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) โ sinyal positif bahwa pembenahan sedang berjalan.
Pengamat kebijakan publik dari UIN, Ronny Riansah menyebutkan bahwa indikator perbaikan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan pemerintah pusat terhadap Meranti.
โKetika tata kelola membaik, maka bukan hanya transfer pusat yang aman, tapi juga peluang investasi akan terbuka. Kuncinya transparansi dan konsistensi.โ
Meski belum sepenuhnya ideal, arah perubahan APBD Meranti 2024 menunjukkan bahwa pemulihan pasca-keterpurukan era korupsi bukanlah sekadar retorika. Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan pelaksana tugas dan tim teknokratik tampak berkomitmen melaksanakan reformasi fiskal daerah secara bertahap dan terukur.
