Semua Program Gubernur Abdul Wahid Hanya Sebatas Mimpi: 100 Hari Pemerintahan Minim Realisasi

Pekanbaru – Genap 100 hari menjabat sebagai Gubernur Riau, Abdul Wahid menghadapi sorotan tajam dari berbagai pihak. Program-program yang digadang sebagai prioritas seperti pendidikan gratis, penataan lahan konflik, bantuan seragam, dan penguatan ekonomi masyarakat ternyata belum menunjukkan hasil nyata. Banyak pihak menyebut, seluruh janji tersebut baru sebatas narasi dan mimpi yang belum menyentuh rakyat secara langsung. (11/06)

Saat kampanye dan dalam pidato pelantikannya, Abdul Wahid menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan menargetkan tidak ada anak Riau yang putus sekolah. Salah satu bentuknya: bantuan pendidikan dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu.

Namun hingga saat ini, belum ada realisasi nyata dari program tersebut. Pihak sekolah tidak menerima edaran teknis, dan orang tua siswa pun mengaku tak mendapatkan informasi.

“Katanya ada bantuan, seragam gratis. Tapi kami tak tahu ke mana harus mengurus. Pihak sekolah juga diam saja,” ujar Rahayu, orang tua murid di Dumai.

Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum menunjukkan gerakan aktif menyalurkan bansos pendidikan. Padahal, dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, Wahid kembali menyuarakan komitmen bantuan ini.

Menurut informasi yang dihimpun, program tersebut masih dalam tahap verifikasi dan pembahasan lintas OPD. Namun, masyarakat mempertanyakan kenapa belum ada satupun kabupaten/kota yang menerima distribusi seragam atau dana pendidikan.

“Bantuan sekolah yang dijanjikan belum jalan. Kalau memang serius, harusnya program prioritas ini sudah berjalan meski baru 100 hari,” ujar pengamat kebijakan publik Mustakim JM

Gubernur juga menjanjikan penyelesaian konflik lahan yang selama ini membelenggu warga Riau, termasuk pembayaran ganti rugi tanah yang digunakan untuk pembangunan.

Namun kenyataannya, warga yang menanti pembayaran atas lahan yang dipakai pemprov belum juga mendapatkan kejelasan, namun tidak kunjung disalurkan ke warga.

“Tanah kami dipakai negara, dijanjikan akan dibayar. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Sudah puluhan tahun kami tunggu,” kata Lidya

Isu ini diperparah dengan dugaan upaya pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan yang diduga milik Gubernur.

Tokoh masyarakat Riau, Hendro, memberikan kritik terbuka terhadap gaya kepemimpinan Abdul Wahid.

“Dia hanya cari foto-foto dan video ketemu menteri. Tapi hasilnya apa? Bantuan pendidikan belum turun, konflik lahan tak diselesaikan, masyarakat tetap menderita,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan oleh aktivis pemuda, Jakop Sihombing, yang menyindir langkah Gubernur dalam upaya lobi-lobi ke pusat.

“Hebatnya, dia justru sibuk urus izin tambang granit di hutan. Tapi urusan rakyat yang sederhana saja tak kelar,” tegas Jakop.

Abdul Wahid mengusung konsep Tiga Pilar Pembangunan Riau:

1.Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan

2.Peningkatan kualitas SDM

3.Reformasi birokrasi

Namun, dalam evaluasi 100 hari pertama, belum ada satu pun dari ketiga pilar itu yang tampak membumi. Program padat karya belum jalan, Bantuan UMKM belum menyentuh pelaku usaha

Reformasi birokrasi justru memunculkan polemik soal jabatan strategis yang diduga tidak transparan

“Semua program sejauh ini lebih banyak dibicarakan di atas kertas. Tidak ada instrumen implementasi di lapangan yang dirasakan warga,” kata pengamat kebijakan publik Riau,Zulkarnain.

Kekecewaan masyarakat makin dalam karena ekspektasi tinggi yang sudah dibangun sejak pemilu lalu. Warga berharap 100 hari pertama bisa dijadikan tonggak perubahan, tapi yang terjadi justru berjalan di tempat.

“Kami tidak minta yang muluk-muluk. Tapi kalau seragam gratis saja tak bisa dibagi dalam 100 hari, bagaimana mau bangun Riau?” ujar Mukhlis (nama samaran), guru sekolah dasar di Indragiri Hulu.

Mimpi Tidak Cukup untuk Membangun Riau

Seratus hari bukanlah waktu yang cukup untuk menilai seluruh capaian pemerintahan, tetapi menjadi cermin arah dan niat politik. Bila program-program unggulan belum juga dipetakan secara matang dan disosialisasikan ke masyarakat, maka publik berhak bertanya: benarkah ini hanya sebatas mimpi?

Hingga berita ini disusun, redaksi belum menerima tanggapan resmi dari Gubernur Abdul Wahid atau tim komunikasi Pemerintah Provinsi Riau terkait keterlambatan implementasi program prioritas tersebut.