Skandal Dugaan Mega Korupsi 8,3 Triliun PT.Pupuk Indonesia.

Mataxpost| Jakarta, Aroma menyengat tercium dari PT Pupuk Indonesia. Audit independen membongkar dugaan penyimpangan besar dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan milik negara tersebut. Nilainya tidak main-main: Rp 8,3 triliun. (16/06)

Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Index (NPI), Murmahudi, menyebut temuan tersebut bukan sekadar salah hitung, tapi indikasi korupsi sistematis yang terorganisir.

“Ini bukan kesalahan teknis akuntansi. Ini dugaan kejahatan yang merugikan negara dan rakyat secara langsung. Kejaksaan Agung wajib segera turun tangan,” kata Murmahudi kepada wartawan, dilansir dari Viva, Sabtu (14/6).

Murmahudi bahkan menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa kasus ini menyangkut kepentingan strategis nasional dan tidak boleh dibiarkan hanya ditangani di level teknis.

“Presiden harus bersikap. Kami minta Pak Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Negara sedang dirampok dari dalam,” tegasnya.

Meski laporan keuangan PT Pupuk Indonesia mendapat opini “wajar” dari auditor publik, audit independen yang dikaji NPI menunjukkan adanya ketidaksesuaian mencolok, yang berpotensi menjadi skandal besar di sektor ketahanan pangan.

“Uang Rp 8,3 triliun itu bukan angka kecil. Itu uang negara, uang rakyat. Jangan sampai ada impunitas di BUMN,” lanjut Murmahudi.

Murmahudi menambahkan bahwa dugaan korupsi ini bukan hanya berdampak pada neraca negara, tetapi sudah menyentuh kehidupan rakyat kecil, khususnya petani. Kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai daerah diyakini tidak lepas dari persoalan hulu yang bermasalah.

“Kalau di atasnya dikorup, jangan harap distribusi pupuk bisa adil. Petani jadi korban. Dan kalau begini terus, swasembada pangan cuma jadi wacana kosong,” ujarnya.

Desakan Serius untuk Penegakan Hukum
NPI secara terbuka meminta Kejaksaan Agung bertindak tegas, memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, yang dinilai harus dimintai pertanggungjawaban.

“Jangan ada impunitas. Jika ada elite BUMN yang bermain curang, mereka harus diseret ke pengadilan. Negara tidak boleh kalah,” tegas Murmahudi.

Dugaan korupsi triliunan rupiah di sektor pupuk bukan sekadar masalah keuangan — ini persoalan nasional yang menyentuh langsung nasib petani dan kedaulatan pangan Indonesia,

sumber: Viva.co.id