Dana Desa Rp4 Miliar per Tahun Diduga Tak Berjejak, Kades Sei Siput Dikecam dan Dilaporkan ke KPK

Sei Siput, Bengkalis – Masyarakat dan organisasi masyarakat (Ormas) di Desa Sei Siput, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, murka. Kekecewaan mereka memuncak setelah berbagai permintaan klarifikasi dan audiensi kepada Kepala Desa Sei Siput diabaikan, meskipun yang dipersoalkan menyangkut anggaran desa yang nilainya sangat besar: lebih dari Rp4 miliar setiap tahun. (22/07)

Anggaran fantastis tersebut, yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), mestinya mampu mengangkat kualitas hidup dan infrastruktur desa. Namun, hingga kini warga menyebut tidak ada pembangunan signifikan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

> “Setiap tahun dana desa di atas Rp4 miliar masuk ke sini. Tapi faktanya, jalan-jalan masih rusak, program pemberdayaan minim, kantor desa tak terurus. Ke mana uangnya?” kecam Syahrial, tokoh masyarakat sekaligus pengurus Ormas lokal, Senin (21/7).

Berbagai upaya dialog secara resmi telah ditempuh, termasuk surat permintaan audiensi dan kunjungan langsung ke kantor desa. Namun, sang kepala desa terus menghindar dan menutup diri dari publik. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 24 huruf e dan Pasal 68 ayat (1) huruf b dan c, yang menegaskan kewajiban pemerintahan desa untuk bersikap terbuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat.

> “Ini bukan sekadar soal etika kepemimpinan, tapi sudah menyentuh dugaan pelanggaran hukum. Dana publik dalam jumlah besar tidak boleh dikelola diam-diam tanpa transparansi,” ujar Nurman, warga Sei Siput

Kemarahan warga makin membuncah ketika melihat gaya hidup sang kepala desa yang dinilai glamor dan tak sebanding dengan pendapatan resmi. Ia kerap terlihat mengendarai mobil mewah, berlibur ke luar daerah, dan menunjukkan pola konsumsi yang mencolok sementara desa tetap dalam kondisi memprihatinkan.

Karena merasa tak mendapat ruang penyelesaian di tingkat desa maupun kecamatan, warga bersama sejumlah Ormas resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

> “Kami sertakan dokumen APBDes, dokumentasi kondisi desa, dan keterangan saksi. Kami harap KPK bisa mengusut. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi soal masa depan desa kami,” tegas Sy pengurus Ormas lokal

Laporan juga akan dilayangkan ke Inspektorat Daerah dan Dinas PMD Kabupaten Bengkalis. Warga mendesak agar audit menyeluruh segera dilakukan, serta ada intervensi langsung dari pemerintah kabupaten untuk menyelamatkan tata kelola pemerintahan desa.

> “Kami akan terus bergerak. Kalau pemerintah daerah diam, kami akan lanjutkan tekanan lewat jalur hukum dan publikasi. Kami ingin desa ini bersih dari praktik korup,” tandasnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Desa Sei Siput belum memberikan tanggapan apapun, baik kepada media maupun masyarakat. Kantor desa pun tertutup rapat dan sulit diakses publik.

Masyarakat berharap, langkah tegas ini menjadi titik balik bagi transparansi anggaran di desa-desa lain. Karena bagi warga Sei Siput, diam berarti kalah dan hari ini mereka memilih melawan.