Formasi-KPM Kepung DPRD Kampar, Desak Pemecatan P, Oknum Dewan Tak Bermoral

KAMPAR — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Mahasiswa Kampar Peduli Moral (Formasi-KPM) menggeruduk gedung DPRD Kampar, Senin (30/6), menuntut pemecatan anggota DPRD berinisial P yang diduga terlibat kasus perselingkuhan dan perzinahan. Aksi ini menyorot dugaan pelanggaran etik berat yang dinilai mencoreng marwah lembaga legislatif. (02/07)

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Raja Pradigjaya menegaskan bahwa tindakan amoral P bukan hanya soal pribadi, tetapi telah menjadi aib publik yang merusak citra DPRD Kampar dan mencoreng nama besar Partai NasDem sebagai kendaraan politiknya.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Cipayung Plus Desak DPRD Bentuk Pansus LHP BPK Rp1,76 T, Ketum DPD IMM Riau: “Papan Bunga Saja Mereka Takut!”

4 Editor

“Bagaimana mungkin seseorang yang gagal memimpin dirinya sendiri bisa dipercaya memimpin rakyat? Kampar tidak butuh wakil rakyat yang tak bermoral,” seru Raja lantang di hadapan peserta aksi.

Massa aksi sempat terhalang memasuki kompleks DPRD oleh barikade kepolisian dan Satpol PP. Setelah negosiasi, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar Fahmil akhirnya bersedia membuka ruang dialog terbuka.

Dalam pertemuan yang berlangsung panas itu, mahasiswa secara bergantian menyuarakan tuntutan agar proses etik terhadap P dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi politik. Bahkan, mahasiswa Sofyan menyerukan agar P segera mengundurkan diri demi menjaga stabilitas kelembagaan.

Baca Juga

2 bulan  lalu

SATU GARIS Menilai Satgas PKH Mandul, Tak Mampu Sita Lahan Konservasi yang Dikuasai PT RAPP dan Korporasi HTI Lainnya di Tesso Nilo

48 Editor

“Jika tidak ada tindakan, krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Kampar hanya akan makin dalam. Ini soal harga diri publik,” tegasnya.

Menanggapi tekanan tersebut, Ketua BK Fahmil menyatakan pihaknya tidak akan menutup mata. Ia berjanji BK akan bekerja sesuai tata tertib DPRD dan memberikan sanksi tegas jika pelanggaran terbukti.

“Tidak ada yang akan kami lindungi. BK komit menyelesaikan ini secara tuntas,” ujar Fahmil.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kampar, Eko Sutrisno, turut hadir dan menyampaikan bahwa partainya sangat dirugikan oleh skandal ini. Ia menyatakan tidak menutup kemungkinan rekomendasi PAW (Pergantian Antarwaktu) akan dikeluarkan jika oknum tersebut terbukti melanggar etik dan hukum.

“Kami mendukung pengusutan tuntas. Jika terbukti, partai akan ambil sikap tegas,” katanya.

Dialog berakhir dengan penandatanganan surat komitmen oleh Fahmil dan Eko Sutrisno sebagai bukti keseriusan DPRD menindaklanjuti kasus ini. BK juga membuka ruang untuk pengawasan publik terhadap proses penyelidikan etik.

Aksi Formasi-KPM ini menjadi peringatan keras bagi DPRD Kampar agar tidak lagi mengabaikan moralitas wakil rakyat. Tuntutan publik kini jelas: tidak ada ruang bagi pemimpin yang kehilangan integritas.