Skandal SKO Riau: Tempat Mencetak Atlet atau Arena Main Belakang Para Pejabat?

Pekanbaru – Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Rumbai, yang semestinya menjadi dapur penggodokan atlet masa depan Riau, justru berubah menjadi panggung sandiwara sarat titipan, intervensi, dan dugaan jual beli kursi. Di balik gemerlap jargon pembinaan prestasi, tercium aroma busuk manipulasi yang sistemik dan terorganisir — menjadikan institusi ini lebih mirip terminal “akses khusus” ketimbang sekolah formal berbasis prestasi. (24/07)

Berdasarkan dokumen dan investigasi eksklusif Mataxpost.com, hanya 11 nama siswa cabang sepak bola yang benar-benar lulus melalui jalur seleksi resmi untuk tahun ajaran 2025/2026. Mereka adalah Rafid Zahir, Alif Alfansyah, Adrian, Divo Pratama, Syam Khaidar, Ahmad Raziq, Taufiq Aufa Jas, Marshal, M. Farel, Altama Hijry, dan Fattan Ghifari Kaunang.

Namun, realitas di lapangan justru menampilkan wajah muram: 47 siswa telah masuk ke asrama cabang sepak bola. Artinya, sebanyak 36 nama diduga adalah “tamu undangan” — siswa siluman yang disisipkan lewat jalur belakang, tanpa proses seleksi yang sah.

Padahal, kuota resmi hanya 10 orang. Artinya, pembengkakan hingga 400% tak mungkin terjadi tanpa skenario besar. Dugaan menguat bahwa praktik ini melibatkan oknum dalam dan luar sekolah, bahkan didorong restu pejabat kunci.

Beberapa siswa dengan peringkat di luar 30 besar termasuk yang disebut berinisial RR dan An justru lolos dan mengisi asrama. Keterangan internal menyebut nama-nama itu berada di bawah bayang-bayang seorang figur kuat berinisial YW, diduga sebagai pengatur jalur belakang dan pelumas sistem seleksi. Sejumlah orang tua juga mengaku dimintai uang hingga jutaan rupiah untuk memastikan nama anak mereka “naik ke daftar utama”.

Kepala SKO Rumbai, Aslim SPd MM, membenarkan bahwa jumlah siswa tahun ini jauh melampaui kuota. Ia berdalih, kelebihan ini sudah atas izin Dinas Pendidikan dan Dispora Riau. Aslim menyebut total siswa baru mencapai 255 orang, padahal kuota hanya 130.

Alih-alih menjelaskan, pernyataan ini seperti membuka kotak Pandora. Jika memang “izin” itu benar adanya, maka skandal ini tak berhenti pada kelalaian sekolah — melainkan masuk ke ranah kolusi antar instansi. Pembiaran sistemik terhadap pembajakan prosedur resmi demi anak-anak “orang dalam” menjadi bentuk baru sabotase terhadap cita-cita olahraga daerah.

Dampaknya nyata. Asrama yang semestinya menampung empat siswa per kamar kini dijejali hingga delapan orang. Suasana yang semestinya menjadi tempat pembinaan intensif berubah menjadi tempat penampungan sempit. Pelatih pun tertekan dengan jumlah siswa tak proporsional yang sulit dibina secara optimal. Kualitas pendidikan dan latihan jatuh bebas dan para siswa murni justru ikut tertindas di antara kerumunan.

Ombudsman RI Perwakilan Riau, melalui Kepala Bambang Pratama, menyatakan telah mengawasi proses PPDB dan menekankan tidak ada ruang untuk jalur khusus dalam lembaga negara. Tapi pernyataan normatif ini dianggap tidak cukup oleh masyarakat sipil.

Organisasi SATU GARIS, yang selama ini mengawal reformasi birokrasi dan pendidikan, justru menuding bahwa kasus ini mengandung unsur korupsi pendidikan. Ketua Umumnya, Ade Monchai, mendesak keterlibatan Kejaksaan Tinggi, Inspektorat, hingga KPK untuk membongkar pola gratifikasi yang mungkin terjadi antar pejabat, pelatih, dan oknum masyarakat.

> “Ini bukan cuma soal etika atau kelebihan kuota. Ini adalah perdagangan masa depan atlet. Kalau hanya Kepala Sekolah yang ditumbalkan, maka rakyat pantas marah. Ini terlalu rapi untuk disebut kecelakaan birokrasi,” tegas Ade Monchai kepada redaksi.

Redaksi Mataxpost.com membuka kanal investigasi publik dan menerima laporan dari siapapun — baik orang tua, siswa, alumni, maupun staf internal — yang memiliki informasi atau bukti terkait jual beli kursi, rekayasa hasil seleksi, dan pungutan liar di lingkungan SKO Rumbai. Informasi dapat dikirim ke redaksi@mataxpost.com atau nomor investigasi resmi di website kami.

Skandal ini, bila dibiarkan, bukan hanya merusak tata kelola pendidikan olahraga di Riau — tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, instansi pengawas, dan dunia olahraga secara keseluruhan. Yang lebih menyedihkan, ini mencetak lebih banyak “atlet koneksi” ketimbang “atlet prestasi”.

> SKO Rumbai sedang dipertaruhkan: apakah tetap menjadi kawah candradimuka atlet masa depan — atau berubah total menjadi sekolah titipan para penyogok dan penguasa?