Kejagung Perintahkan Kejari di Seluruh Indonesia Usut Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengerahkan seluruh penyidik di tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada era Nadiem Makarim. Salah satu Kejari yang turut dilibatkan adalah Kejari Mataram. (08/08)

Langkah ini diambil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) karena keterbatasan jumlah penyidik di pusat. Pelibatan penyidik daerah diharapkan mempercepat proses pengumpulan alat bukti di lapangan.

“Jampidsus tidak hanya melibatkan penyidik di Gedung Bundar, tetapi juga teman-teman penyidik di beberapa wilayah kejari, karena inikan pengadaannya hampir di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Anang menegaskan para penyidik daerah telah menerima surat tugas resmi untuk menangani perkara tersebut. Koordinasi intensif antara pusat dan daerah disebut terus dilakukan agar proses penyidikan berjalan efektif dan menyeluruh.

Meski penyidikan terus berjalan, Kejagung hingga kini belum menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka. Nadiem telah diperiksa dua kali secara maraton oleh penyidik. Pemeriksaan pertama dilakukan pada Senin (23/6/2025) dengan 31 pertanyaan selama hampir 12 jam. Pemeriksaan kedua berlangsung pada Selasa (15/7/2025) selama sembilan jam.

Eks Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa keputusan belum menetapkan tersangka diambil karena penyidik masih mendalami alat bukti yang ada. Ia menekankan bahwa proses hukum tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian.

“Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu pendalaman alat bukti,” kata Qohar kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek berlangsung selama periode 2019 hingga 2022 dengan nilai anggaran besar dan distribusi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kejagung menduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan yang berpotensi merugikan keuangan negara.