Pekanbaru β Gejolak di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau kembali pecah. Puluhan pegawai dan dosen berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendatangi gedung rektorat, Jumat (8/8/2025), menuntut keadilan terkait tunjangan dan gaji. Aksi ini menambah panjang daftar persoalan di kampus yang tak lepas dari sorotan publik akibat konflik berkepanjangan dan dugaan penyimpangan keuangan.
Massa menilai kebijakan universitas yang memangkas tunjangan PPPK hingga 50 persen dibanding PNS adalah bentuk diskriminasi. Padahal, secara hukum, keduanya memiliki kedudukan setara.
“Kenapa tunjangan PPPK tidak sama dengan PNS? Padahal statusnya sama. Kenapa harus ada potongan 50 persen?” tegas salah satu dosen PPPK di sela aksi.
Selain itu, PPPK yang baru menerima SK pengangkatan pada Mei 2025 mengaku belum menerima gaji hingga tiga bulan berlalu. Tidak ada kejelasan dari pihak universitas, bahkan beredar kabar gaji yang tertunda itu juga akan mengalami pemotongan.
“Tiga bulan gaji belum dibayar, malah ada info akan dipotong 50 persen. Ini sudah keterlaluan,” ujar seorang pegawai.
Aksi ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap manajemen keuangan UIN Suska Riau. Dalam beberapa tahun terakhir, universitas ini kerap diwarnai polemik, mulai dari dualisme kepemimpinan rektor, penundaan pembayaran honor, hingga dugaan penyalahgunaan dana hibah dan anggaran operasional.
Laporan investigasi sejumlah laporan sebelumnya mengungkap adanya indikasi pengelolaan dana kampus yang tidak transparan, termasuk dalam pos anggaran gaji dan tunjangan. Beberapa kasus bahkan telah bergulir di aparat penegak hukum, meski belum semua berujung pada vonis.
Sejak 2020, UIN Suska Riau juga tak lepas dari konflik internal yang melibatkan pimpinan, birokrasi, dan tenaga pendidik. Proses administrasi yang tersendat, program pembangunan yang mangkrak, dan keterlambatan pembayaran hak pegawai menjadi keluhan rutin.
Aksi PPPK kali ini menjadi simbol puncak frustrasi pegawai terhadap sistem birokrasi kampus yang dinilai lamban, tidak transparan, dan rawan intervensi politik internal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak rektorat belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara, para pegawai berjanji akan melanjutkan aksi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
