Pekanbaru β Sebuah skandal menggelegar kembali mencoreng nama baik birokrasi di Kota Pekanbaru. Sosok Kepala UPT Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru (TMP), Sarwono S. St, kini menjadi sorotan tajam setelah terkuak dugaan kepemilikan rumah mewah dan deretan kendaraan mahal yang tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Rumah tersebut, yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp1 miliar, berdiri megah di kawasan pemukiman strategis. Di garasinya, terparkir mobil Fortuner hitam, Pajero Sport, Hilux, Kijang Innova, hingga sepeda motor premium. (04/08)
Yang lebih mengkhawatirkan, menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, anggaran proyek perawatan halte dan operasional Trans Metro Pekanbaru yang diduga dikorupsi ini bersumber dari Dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Dishub Pekanbaru. Dana BLUD yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan publik justru diduga dijadikan ladang basah oleh oknum pejabat, termasuk untuk mendanai gaya hidup mewah dan konsumtif.
BLUD sejatinya dirancang sebagai sistem fleksibel agar unit pelayanan pemerintah bisa lebih profesional dan mandiri dalam memberikan pelayanan. Namun di tangan yang salah, fleksibilitas ini justru menjadi celah kebocoran anggaran yang nyaris tanpa kontrol ketat. Tidak ada proses tender, tidak ada mekanisme audit terbuka, dan tak ada transparansi publik.
Temuan ini diungkap oleh tim investigasi LSM PETIR, yang juga mencatat bahwa nama Sarwono tidak muncul dalam basis data LHKPN. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pejabat tersebut menyembunyikan kekayaan yang tidak sah. Jakop Sihombing dari PETIR menyebut bahwa kekayaan Sarwono sangat janggal untuk ukuran seorang aparatur sipil negara dengan pangkat dan golongan setingkatnya. Ia bahkan menyebut ini sebagai sinyal awal dari praktik korupsi berjamaah yang terorganisir di dalam tubuh Dinas Perhubungan.
Fakta ini muncul bersamaan dengan memburuknya kondisi Trans Metro Pekanbaru. Moda transportasi publik yang seharusnya menjadi kebanggaan kota kini tak ubahnya proyek gagal yang menyedot anggaran namun minim manfaat. Layanan TMP saat ini boleh dikatakan berada di titik nadir. Bus-bus yang dulu beroperasi dengan semangat reformasi transportasi kini seperti raib ditelan bumi. Halte-halte yang menjadi simpul harapan mobilitas warga hanya menyisakan besi tua, karat, dan debu. Banyak halte bahkan berubah fungsi menjadi tempat tidur gelandangan, ruang iklan tak resmi, atau sekadar lahan kosong tanpa arti.
Padahal, Pemerintah Kota Pekanbaru menggelontorkan anggaran tak sedikit untuk menunjang proyek ini. Dalam APBD Perubahan 2023, tercatat dana Rp1,17 miliar digelontorkan untuk perawatan enam halte utama yang tersebar di Jalan Imam Munandar, HR Soebrantas, Sudirman, Soekarno-Hatta, Hang Tuah, dan Kaharuddin Nasution. Masing-masing paket bernilai Rp195 juta. Tapi hingga hari ini, tidak ada transparansi realisasi di lapangan. Sarwono sendiri memilih diam dan menutup akses informasi, seolah proyek ini bukan tanggung jawabnya.
Ironisnya, di tengah buruknya pelayanan TMP, Sarwono justru tampil dengan gaya hidup yang mencolok dan penuh kemewahan. Ketua Umum LSM Satu Garis, Ade Monchai, menyampaikan kritik keras terhadap Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ia menilai kepala daerah harus segera bertindak dan melakukan evaluasi menyeluruh. Bila perlu, mencopot dan mengusut tuntas Sarwono beserta seluruh struktur bawahannya.
Ade menegaskan, kegagalan TMP bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi bagian dari kegagalan moral dan pengawasan. Ia menyebut bahwa jika anggaran transportasi publik saja bisa dijarah demi memperkaya diri, maka tidak ada lagi jaminan bahwa program-program strategis lainnya aman dari tangan-tangan busuk, SATU GARIS juga laporkan masih menyelidiki anggaran Dana BLUD tahun 2024 dan 2025 yang digunakan oleh Dushub UPT Transmetro Pekanbaru.
βKita dulu bangga TMP sebagai solusi macet, murah, ramah lingkungan. Sekarang masyarakat hanya bisa menghela napas setiap kali melihat halte yang terbengkalai. Bus-bus itu seperti sudah punah. Lalu kami lihat, pejabatnya justru hidup mewah. Ini penghinaan bagi warga kecil yang butuh transportasi umum,β ujar Ade.
Satu Garis juga menyampaikan bahwa warga kecil lah yang paling dirugikan. Di tengah harga BBM yang fluktuatif, kemacetan yang makin parah, dan cuaca ekstrem yang melanda Pekanbaru, moda transportasi publik adalah kebutuhan primer. Namun yang terjadi justru sebaliknya, proyek perawatan dan operasional Transmetro tidak hanya gagal secara teknis, tetapi juga secara etis.
Tak tinggal diam, Sejumlah Aliansi Pemuda Anti Korupsi di pekanbaru dikabarkan telah resmi melaporkan dugaan korupsi proyek halte TMP ini ke Kejaksaan Tinggi Riau sejak 5 Februari 2025. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun pernyataan resmi dari pihak Kejati, apalagi tindakan hukum. Ketiadaan langkah konkret dari penegak hukum menimbulkan kecurigaan bahwa skandal ini sengaja diredam.
Ketua Harian Satu Garis, Ricky Fathir, bahkan menyebut kondisi ini sebagai puncak kehancuran sistemik. Ia menggambarkan bahwa TMP yang dulu menjadi kebanggaan warga kini telah berubah menjadi simbol kegagalan total akibat keserakahan dan kebodohan pejabat yang tidak layak memegang jabatan.
βKami sudah bosan mendengar janji reformasi birokrasi. Kami ingin tindakan nyata! KPK segera turun tangan memeriksa Sarwono serta menyelidiki seluruh anggaran perawatan halte dan bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Jika benar indikasi selama ini mengarah kepadanya dan terbukti korupsi, kami minta ia ditangkap,β tegas Ricky
Ia menambahkan, skandal ini tidak boleh dianggap angin lalu. Ini bukan sekadar proyek abal abal, melainkan penghancuran sistem pelayanan publik secara sadar. Jika dibiarkan, maka akan menjadi preseden buruk bahwa korupsi pada sektor publik bisa terjadi tanpa risiko.
Masyarakat Pekanbaru saat ini menanti sikap tegas dari Wali Kota Agung Nugroho. Apakah ia akan berpihak pada rakyat dan segera mencopot pejabat korup, atau memilih diam dan membiarkan TMP mati perlahan menjadi bangkai program yang tak berguna?
Hingga berita ini diturunkan, Sarwono belum memberikan tanggapan apapun terkait rumah mewah yang diduga miliknya, dan Harta yang tak dilaporkan didalam LHKPN kepada KPK.
MataXpost akan terus mengawal dan memperbarui laporan ini sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi, keadilan, dan kepentingan publik.
Berita akan diperbarui seiring perkembangan informasi ke depannya, Redaksi juga membrikan hak jawab seluasnya kepada kepala UPT transmetro, Sarwono sesuai UUD Pers no 40 tahun 1999.
