.
Disdik Riau Pasang Portal Setelah Digerebek KPK, Transparansi Publik Dipertanyakan
Mataxpost | Pekanbaru,- Dalam situasi di mana anggaran untuk pendidikan dan gaji guru bahkan sempat tertunda karena kekurangan dana, belanja untuk portal elektrik senilai Rp330 juta di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Disdik Riau) memunculkan pertanyaan besar mengenai prioritas yang dijalankan institusi ini. Kantor yang dibiayai oleh uang rakyat semestinya mudah diakses publik, bukan sebaliknya.
Fasilitas kantor Disdik Riau dibangun dan dibiayai penuh oleh pajak masyarakat. Para pejabat yang bekerja di dalamnya pun digaji dengan uang rakyat.
Karena itu, ruang tersebut seharusnya terbuka bagi publik, bukan berubah menjadi panggung bagi arogansi kekuasaan yang dibatasi palang besi.
Publik tidak hanya membayar fasilitas kantor, tetapi juga menggaji para pejabat agar melayani, bukan menjauh dari pengawasan.
Transparansi pun seolah tertutup rapat bersama portal yang kini berdiri tegak di depan pintu masuk.
Publik mulai mempertanyakan: jika alasan pemasangan portal adalah untuk menertibkan tamu atau mencegah pencurian, mengapa baru dipasang setelah penggeledahan? Dan mengapa akses publik kemudian ikut dibatasi, termasuk bagi pewarta yang datang untuk mencari informasi?
Bagi kalangan insan pers, langkah itu lebih terasa sebagai upaya menutup akses informasi ketimbang peningkatan keamanan.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau bahkan melontarkan kritik keras terhadap kebijakan tersebut.
โKantor Gubernur saja terbuka, betul kan? Ini kan terbuka,โ ujarnya ketika diminta tanggapan. Ia bahkan menegaskan, โKalau dia takut dikejar wartawan, nggak usah jadi Kadis. Mundur aja.โ
Sindiran itu jelas diarahkan kepada Kepala Disdik Riau yang dinilai lebih memilih berlindung di balik palang besi daripada menghadapi publik secara terbuka.
Di sisi lain, polemik terkait Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman yahya terus menjadi perbincangan. Mulai dari dugaan korupsi anggaran pendidikan, kisruh pemecatan kepala sekolah di beberapa daerah, persoalan SPMB 2025, hingga skandal pengelolaan SMU Plus dan SPO.
Berbagai dugaan itu kini bergulir bersamaan di ruang publik dan menunggu kejelasan penindakan dari Aparat penegak hukum.
Kepala Disdik Riau, Erisman Yahya, diberbagai media menyebut proyek portal tersebut sebagai โprogram lamaโ yang dipakai untuk menertibkan tamu dan mencegah pencurian tetapi belum menjelaskan mengapa portal baru dipasang sekarang, setelah penggeledahan, dan siapa saja yang diperbolehkan akses.
Dalam situasi di mana anggaran untuk pendidikan dan gaji guru bahkan sempat tertunda karena kekurangan dana, belanja untuk portal elektrik senilair 330 juta menjadi simbol ketidakpahaman terhadap prioritas: pelayanan publik dan transparansi justru tertutup oleh palang besi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Disdik Riau apakah portal elektrik tersebut akan dibuka kembali atau tetap dipertahankan.
Namun tekanan sosial dan reputasi publik bagi pejabat terkait tampaknya makin besar dan banyak yang menanti: bukan palang besi, melainkan keterbukaan sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pelayanan publik.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar