.
KPK Grebek Dinas PUPR Riau, Abdul Wahid – Sf Haryanto Ikut Ditangkap?
Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Sf HaryantoPekanbaru, 3 November 2025 โ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Senin (3/11/2025). Operasi senyap itu menjaring sejumlah pejabat teras Pemprov Riau, termasuk Gubernur Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Haryanto.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim KPK melakukan penindakan di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Dalam operasi tersebut, Kepala Dinas PUPR, Arif Setiawan beserta beberapa pejabat struktural di dinas tersebut juga ikut diamankan.
Sumber internal Pemprov Riau menyebutkan bahwa tim KPK bergerak cepat pada sore hari, tepat saat aktivitas kerja masih berlangsung.
Sejumlah pejabat langsung diamankan dan dibawa menggunakan kendaraan berpelat hitam menuju Mapolda Riau untuk pemeriksaan awal.
Informasi dari sumber lainnya dan terpercaya yang diperoleh redaksi menyebutkan, para pejabat yang diamankan saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di ruang Bagian Resnarkoba Polda Riau, Kota Pekanbaru.
Berdasarkan informasi tersebut, mereka dipisahkan ke dalam beberapa ruangan berbeda selama proses pemeriksaan berlangsung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut, namun belum membeberkan detail perkara maupun barang bukti yang diamankan.
โBenar, ada kegiatan tangkap tangan di Riau. Ada sepuluh orang yang diamankan. Tim masih bekerja di lapangan,โ ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin malam.
Sesuai dengan ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan setelah pemeriksaan awal.
Penangkapan terhadap Gubernur Abdul Wahid, Wakil Gubernur SF Haryanto, serta pejabat Dinas PUPR ini memperpanjang daftar kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Provinsi Riau.
Publik kini menanti langkah transparan dari KPK untuk mengungkap dugaan praktik korupsi yang melibatkan jajaran pimpinan daerah tersebut.
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar