Skandal Seragam SMK 3 Pekanbaru: SATU GARIS Ingatkan Plt Gubernur dan Ultimatum Kadisdik Riau

Pekanbaru – Gelombang tekanan publik terus mengguncang Dinas Pendidikan Provinsi Riau setelah lembaga pengawas publik SATU GARIS mengungkap dugaan permainan proyek seragam sekolah di SMK Negeri 3 Pekanbaru dan penonaktifan kepala sekolah secara sepihak yang dinilai sarat kepentingan dan penuh kejanggalan. (07/11)

Dalam pernyataan resminya, SATU GARIS mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau, Erisman Yahya, segera mengembalikan Kepala SMK Negeri 3 Pekanbaru, Mairustuti, ke jabatan semula serta memulihkan nama baiknya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kontroversi Irwan Nasir: Dari Pelabuhan Dorak, Hibah Meranti, Jembatan Selat Ringit hingga ke Kursi Komisaris BRK

698 Editor

Lembaga itu menilai penonaktifan kepala sekolah dilakukan tanpa prosedur yang sah, dan justru membuka ruang praktik kolusi antara oknum komite sekolah dan pihak luar yang memaksakan proyek pengadaan seragam siswa.

“Kami menilai tindakan ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk ketidakadilan yang melemahkan dunia pendidikan. Kadisdik harus segera memperbaikinya,” tegas Ketua Harian Satu Garis Ricky Fathir, Sabtu (9/11/2025).

Selain mendesak Kadisdik, SATU GARIS juga mengarahkan kritik tajam kepada Plt. Gubernur Riau, SF Haryanto.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Sidang Putusan MK: Anggota Polri Dilarang Duduki Jabatan Sipil

143 Editor

Organisasi ini mengingatkan bahwa sebelumnya SATU GARIS telah secara resmi meminta Plt. Gubernur untuk mencopot Kadisdik Riau karena dinilai gagal menjaga integritas sistem pendidikan dan sarat masalah. Namun, hingga kini belum ada tindakan konkret yang dilakukan.

“Plt. Gubernur jangan hanya tampil menggertak di depan kamera awak media, seolah tegas, namun tanpa langkah nyata. Anda sendiri mengakui bahkan menuding bahwa Kadisdik adalah pejabat korup. Jika memang demikian, mengapa pejabat seperti itu masih Anda pertahankan?, Perbaiki apa yang telah dirusaknya, lalu copot jabatan kadisdik tersebut,”seru pernyataan tegas Ketua Umum SATU GARIS Ade Monchai.

Ditempat yang sama, Sekjend SATU GARIS Afrizal Amd CPLA menilai, sikap Plt. Gubernur yang hanya berhenti pada pencitraan tanpa tindakan nyata menunjukkan ketidakpedulian terhadap masa depan pendidikan Riau.

“Kami minta dengan sikap santun kepada Plt Gubernur Sf Haryanto untuk segera menurunkan perintah tegas agar sistem pendidikan dibenahi total. Masyarakat Riau sudah muak melihat gaya kepemimpinan pencitraan yang sibuk berpose di depan kamera namun abai pada fakta di lapangan,” ujar Afrizal

Organisasi gabungan aktivis dan jurnalis tersebut menegaskan, apabila Plt. Gubernur Riau tidak segera mengambil langkah tegas, masyarakat akan menilai bahwa kepemimpinannya tak berbeda dengan Abdul Wahid, sama-sama menunjukkan ketidakpedulian terhadap dunia pendidikan dan generasi penerus bangsa.

“Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka jangan salahkan rakyat, jika kemarahan publik berubah menjadi gelombang perlawanan moral terhadap para pejabat yang lalai dan tak peduli,” tegas Afrizal

SATU GARIS juga menyerukan Ombudsman Riau, Dewan Pendidikan, PGRI, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak sistem pendidikan di daerah tersebut.

“Kembalikan Kepala SMK Negeri 3 ke jabatan semula, bersihkan nama baiknya, usut komite sekolah yang bermain proyek, dan copot pejabat yang menyalahgunakan jabatan.Jika tidak, laporan resmi akan kami layangkan kepada APH dan kami bersama masyarakat akan bergerak turun ke jalan menuntut keadilan,” Tegas Afrizal Amd CPLA.

SATU GARIS menegaskan bahwa dunia pendidikan di Riau saat ini sedang berada di titik rawan moral dan kepercayaan publik.

Jika pejabat publik hanya sibuk dengan pencitraan sementara praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dibiarkan hidup di lingkungan sekolah, maka generasi penerus bangsa akan menjadi korban.

“Kami tidak menuntut lebih dari keadilan dan integritas. Pendidikan bukan panggung pencitraan, melainkan fondasi masa depan. Bila Plt. Gubernur dan Kadisdik Riau masih memilih diam dan mempertahankan sistem yang bobrok ini, maka rakyatlah yang akan turun menuntut perubahan,” tegas pernyataan resmi SATU GARIS.

Dengan ultimatum tersebut, SATU GARIS menutup sikap resminya:

“Bersihkan dunia pendidikan Riau dari tangan-tangan kotor sekarang atau bersiaplah menghadapi gelombang perlawanan rakyat yang muak dengan kepemimpinan pura-pura, dan menindas.