Manuver Politik Terstruktur: Dugaan Pembunuhan Karakter dan Demo Terencana FMPPR

Mataxpost.com | PEKANBARU — 06/01
Ancaman aksi demonstrasi dari kelompok yang menamakan diri Forum Mahasiswa Peduli Politik Riau (FMPPR), yang menuntut Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), Ida Yulita Susanti, mundur dari jabatannya, memicu sorotan publik.(06/01)

Gerakan ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kepedulian terhadap perbaikan BUMD dan tata kelola pemerintahan yang bersih, melainkan berpotensi sarat kepentingan politik.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Kegiatan PMA UIR dan Biro Kesra Pemprov Riau Dikecam Publik

212 Editor

Sejumlah warga menilai pola aksi FMPPR lebih menyerupai tekanan terarah terhadap individu tertentu, alih-alih kritik menyeluruh terhadap persoalan besar tata kelola keuangan daerah.

Sikap selektif kelompok ini terlihat dari kurangnya perhatian terhadap isu lain yang berdampak langsung pada keuangan dan kepentingan publik, seperti defisit APBD 2024 sekitar Rp2,2 triliun, dana Participating Interest (PI) PT Riau Petroleum senilai Rp3,5 triliun, dan hibah aset daerah senilai Rp1,4 triliun.

Sejak Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, mendorong SPR menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait jabatan Direktur Utama, isu ini berkembang pesat di media.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Plt Gubernur dalam Hibah Aset Rp1,4 Triliun ke UNRI

429 Ade Monchai

Narasi negatif media dan rencana aksi demonstrasi dari kelompok mahasiswa ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa isu hanya terkait individu tertentu, sementara persoalan sistemik yang memengaruhi keuangan daerah dan tata kelola BUMD lebih luas kurang mendapat sorotan.

Fenomena ini juga melibatkan tokoh publik dengan rekam jejak berbeda, termasuk mantan Gubernur Saleh Djasit yang pernah ditangkap KPK dan Arwin AS, mantan Bupati Siak. Mantan Gubernur Riau 2019–2024, Syamsuar, menyoroti isu pengelolaan SPR-Aryaduta.

Hasil audit BPK dan BPKP mencatat keruntuhan dan ketidakjelasan pengelolaan Hotel Aryaduta merupakan konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan Syamsuar saat menjabat.

Kehadiran tokoh-tokoh ini menimbulkan pertanyaan publik tentang prioritas isu: apakah masyarakat diarahkan fokus pada tekanan terhadap individu tertentu, sementara persoalan besar lain terkait keuangan, aset daerah, dan tata kelola strategis kurang mendapat perhatian?

Pengamat menekankan rangkaian peristiwa ini berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan besar yang lebih substansial, termasuk pengelolaan aset daerah, optimalisasi BUMD, serta kinerja dan tata kelola keuangan strategis pemerintah Riau.

Tanpa kajian yang menyeluruh dan konsisten, aksi dan narasi publik yang masif bisa menimbulkan ketidakpastian, kegaduhan sosial, dan persepsi bahwa isu penting lain diabaikan.

Sejumlah pihak mendorong aparat penegak hukum memantau proses ini secara cermat, memastikan semua aksi berjalan sesuai ketentuan, dan kebebasan berekspresi tetap terlindungi.

Transparansi menjadi kata kunci: dari sumber pendanaan, dasar kajian, hingga konsistensi sikap terhadap isu strategis daerah.

Dengan demikian, kritik yang muncul dapat diterima sebagai kontrol sosial yang sehat, bukan sekadar narasi politik atau tekanan terhadap individu.

Publik memberikan beragam komentar terkait dinamika ini. Warga Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan bahwa kritik harus menyeluruh, bukan hanya terfokus pada satu orang, karena banyak persoalan lain yang belum terselesaikan.

Afriko, tokoh masyarakat, menambahkan bahwa isu besar seperti APBD defisit dan hibah aset harus sama mendapat perhatian, bukan hanya kasus individu.

Seorang mahasiswa di pekanbaru Rian Pratama menegaskan bahwa jika aksi hanya menyorot satu sisi, publik bisa salah fokus, sehingga data dan fakta lebih dibutuhkan daripada narasi yang dipolitisasi.

Redaksi mencoba mengonfirmasi gerakan FMPPR terkait isu ini.

Koordinator FMPPR, Suryadi, menjelaskan bahwa gerakan mereka bersifat independen, tanpa manuver politik atau ancaman, tidak terkait dengan Plt Gubernur Riau maupun tokoh politik tertentu, dan semua aksi serta kritik mereka bersifat hak publik untuk disampaikan.

Redaksi menyoroti ketidakkonsistenan fokus FMPPR dengan pertanyaan,

“Kenapa tidak ikut menyoroti soal hibah ke Unri senilai Rp1,4 triliun, sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang Plt Gubernur?”

Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai Seberapa peka dan optimis kah gerakan FMPPR trhadap perkembangan politik dan isu fiskal di Riau? Apakah tidak tahu soal Hibah ke Unri?? Suryadi memilih bungkam.

Publik kini menunggu langkah tegas aparat dan pemerintah untuk memastikan perhatian terhadap SPR, APBD, dan aset strategis daerah tetap berbasis fakta, menyasar akar persoalan, dan tidak terpecah oleh narasi selektif atau spekulatif.

Penanganan yang transparan dan konsisten dianggap penting untuk menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik di Riau.