Pemangkasan TKD 2025 dan 2026 Tekan Anggaran Daerah, Riau Kian Tenggelam

Mataxpost | Pemerintah daerah di berbagai wilayah mulai merasakan dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2025 dan 2026, Kebijakan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai program publik, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan. (25/03)

Sejumlah kepala daerah menyebutkan berkurangnya alokasi anggaran memaksa mereka memperketat prioritas belanja.

Baca Juga

1 hari  lalu

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Pokir, Reses dan SPPD Fiktif DPRD Pekanbaru Dalam Sorotan

88 Bunga Cantika

Beberapa proyek pembangunan ditunda, sementara program pelayanan masyarakat harus disesuaikan agar tetap berjalan dengan sumber daya terbatas.

Kondisi tersebut terasa lebih berat di Provinsi Riau. Ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pusat membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.

Akibatnya, sejumlah proyek strategis daerah, termasuk pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik, berpotensi mengalami perlambatan bahkan penundaan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Wow, Pokir 2025 Diduga Dikuasai Satu Anggota DPRD Pekanbaru

46 Bunga Cantika

Di sektor layanan dasar, tekanan anggaran juga berisiko menurunkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Keterbatasan dana dapat berdampak pada pengadaan fasilitas, distribusi tenaga, hingga keberlanjutan program-program sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tak hanya itu, perlambatan belanja pemerintah daerah turut berdampak pada perputaran ekonomi lokal. Sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergantung pada proyek pemerintah dan daya beli masyarakat berpotensi ikut tertekan.

Kondisi ini dapat memicu penurunan aktivitas ekonomi daerah serta meningkatkan risiko pengangguran.

Pengamat kebijakan publik, Afriko, menilai pemangkasan TKD berpotensi memperlebar kesenjangan antar daerah, terutama bagi wilayah yang bergantung pada dana pusat seperti Riau.

“Ketika transfer pusat dikurangi, daerah dengan kapasitas fiskal lemah akan paling terdampak. Riau berisiko mengalami perlambatan pembangunan yang lebih dalam jika tidak segera mencari sumber pendapatan alternatif,” ujar Afriko.

Ia juga menambahkan, tekanan anggaran tidak hanya berdampak pada proyek pembangunan, tetapi juga pada kualitas layanan dasar masyarakat.

“Efisiensi memang perlu, tetapi jika terlalu dalam, bisa berdampak pada layanan kesehatan, pendidikan, hingga daya beli masyarakat,” katanya.

Dalam situasi ini, Riau dinilai kian “tenggelam” dalam tekanan anggaran. Jika tidak segera diantisipasi, dampaknya tidak hanya memperlambat pembangunan, tetapi juga berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Pemerintah daerah pun didorong untuk menggali sumber pendapatan baru, memperkuat investasi, serta meningkatkan efisiensi belanja guna menjaga stabilitas ekonomi dan layanan publik