Mataxpost | Pekanbaru,- Gelombang tekanan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian menguat. Sejumlah tokoh masyarakat Riau memastikan akan segera melaporkan dugaan kejanggalan dalam penggeledahan rumah Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, ke Dewan Pengawas KPK. (01/03)
Langkah ini dipicu oleh belum adanya keterbukaan KPK terkait jumlah dan status uang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut.
Berdasarkan informasi dari sumber yang dinilai kredibel, uang yang ditemukan di dalam brankas rumah pribadi SF Hariyanto disebut mencapai sekitar Rp14 miliar.
Namun hingga kini, angka tersebut belum pernah diumumkan secara resmi oleh KPK, memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Salah satu tokoh masyarakat berinisial BS menegaskan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti awal yang mengarah pada dugaan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.
βDalam waktu dekat laporan kami sampaikan ke Dewas KPK. Kenapa uang sebesar itu tidak dibuka ke publik? Ada apa?β tegasnya.
Sorotan publik semakin tajam karena penggeledahan yang dilakukan KPK sebelumnya juga menghasilkan penyitaan dokumen serta uang tunai dalam berbagai mata uang.
Namun, hingga saat ini KPK belum mengungkap secara rinci total nilai maupun status hukum temuan tersebut.
Isu ini berkembang di tengah panasnya dinamika politik Riau pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025.
Minimnya penjelasan kronologi dan barang bukti sejak awal membuat publik menilai penanganan kasus ini tidak sepenuhnya transparan.
Perbedaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat turut memicu spekulasi. Abdul Wahid langsung diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, sementara SF Hariyanto hanya menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum kembali ke daerah.
Di sisi lain, beredar pula informasi terkait dugaan aliran dana dari Sekretaris Dinas PUPR Riau, Ferry Yunanda, kepada SF Hariyanto. Informasi ini masih membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Ketiadaan penjelasan terbuka dari KPK dinilai menjadi celah yang memperbesar spekulasi liar di tengah masyarakat. Tokoh masyarakat menilai transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
βKalau tidak dibuka, kecurigaan publik akan terus membesar. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kepercayaan,β ujar BS.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan klarifikasi resmi terkait jumlah uang yang disita, asal-usulnya, maupun status hukumnya. Upaya konfirmasi kepada SF Hariyanto juga belum mendapatkan respons.
Publik kini menunggu, apakah KPK akan membuka fakta secara terang, atau justru membiarkan polemik ini terus bergulir tanpa kepastian.
Tidak ada komentar