Mataxpost| Masalah defisit anggaran ini mulai menjadi perhatian serius ketika sejumlah Anggota DPRD Kota Pekanbaru menerima gelombang keluhan dari pegawai hingga masyarakat.(07/11/2024)
Dikutip dari berbagai media, heboh soal kas pemko pekanbaru yang defisit ,terutama ketika dikaitkan dengan adanya penambahan anggaran sebesar lebih Rp400 miliar pada APBD-P 2024
Aggota DPRD kota Pekanbaru Fathullah menjadi yang pertama-tama menanggapi serius permasalahan ini. Bahkan dirinya meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) segera melakukan audit pengelolaan keuangan Pemko Pekanbaru.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap defisit anggaran yang tengah dialami Pemerintah Kota Pekanbaru.
Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, karena sudah banyak sekali kegiatan yang mengalami tunda bayar. Kita juga banyak sekali menerima eluhan dari aparat kita, termasuk pegawai hingga RT RW yang honornya belum dibayar,” sebut anak jati Pekanbaru ini, Kamis (31/10/2024).
Selain dugaan kurang baiknya manajemen keuangan dijaman Pj Walikota sebelum nya, tanggung jawab penuh juga berada di pundak Pj Walikota Risnandar, sebab sudah 6 bulan menjabat Risnandar di nilai gagal dalam memimpin kota pekanbaru.
Semenjak dilantik bulan Mei 2024 menjadi Pj Walikota pekanbaru, Risnandar di bulan Juli mengatakan kas kota pekanbaru mengalami defisit anggaran dan meminta bantuan dana segar dari pemerintah provinsi Riau.
Tetapi setelah lebih kurang 6 bulan menjabat kondisi keuangan pemerintah kota pekanbaru tidak mengalami perubahan, dan satu hal yang paling mencolok perihal kericuhan dengan masyarakat kota pekanbaru terkait tempat wisata kuliner cut nyak dien yang diketahui sampai terjadi aksi perusakan serta penganiayaan oleh sejumlah oknum preman dan oknum TNI terhadap pedagang cut nyak dien.
Tugas Pj Wali Kota untuk mengatasi defisit anggaran bisa berupa:
-Memperbaiki proporsi belanja, misalnya dengan menyeimbangkan belanja pegawai dan belanja operasional dengan belanja pembangunan.
-Mengurangi defisit anggaran dengan melakukan efisiensi, seperti membatasi perjalanan dinas yang tidak penting.
-Memperbaiki sistem birokrasi.
Selain mengatasi defisit anggaran seharusnya Risnandar menjaga kondusifitas warga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, bukan menjadi biang menebar teror kepada masyarakat, semenjak terbitnya Sk Walikota tentang penataan ruang UMKM cut nyak dien telah menimbulkan berbagai masalah antara pemko pekanbaru dan masyarakat.
Juga waktu yang lalu disaat kondisi keuangan Pemko Pekanbaru, sedang alami defisit anggaran. Akan tetapi, sejumlah pejabat Pemko malah pergi keluar negeri. Mereka diketahui pergi ke Thailand pada hari Senin (19/8/2024).
Informasi berhasil dihimpun, ada delapan pejabat Pemko Pekanbaru yang berangkat ke luar negeri, termasuk Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution.
Sementara pejabat Pemko Pekanbaru lainnya, yakni Asisten I Setdako Pekanbaru Masykur Tarmizi, Asisten II Setdako Ingot Ahmad Hutasuhut, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Jamal.
Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, Pelaksana tugas (Plt) kepala DLHK, Kepala Disperindag Zulhelmi Arifin serta Kabag Kerjasama Dedy Damhudi.
Dilansir dari media Jaksanews.com , Tokoh muda di Pekanbaru Ade Monchai angkat bicara perihal terjadi nya defisit anggaran yang dialami oleh pemko Pekanbaru, yang mana ramai di beritakan baru baru ini oleh beberapa media online termuka dikota bertuah ini, Ade Monchai mengatakan Kalau ketua TAPD tidak bisa menjalankan kewajibannya dan berakibat kas daerah kosong, bisa jadi ada indikasi manipulasi data (2/08/2024)
“Anggaran itu kan disusun oleh TAPD yang diketuai oleh ketua TAPD dalam hal ini Sekda Indra Pomi, ujar nya
Ade Monchai menduga penyusunan anggaran yang asal-asalan dipimpin oleh Ketua TAPD mengakibatkan kondisi saat ini (inflasi) Atau data yang dipublis malah dimanipulatif dan cenderung politis dan membuat kisruh di tengah masyarakat, ada apa sebenarnya dengan sekda Indra pomi ? kebenaran persoalan ini harus diungkap oleh APH dan Instansi terkait.
Perlu diketahui Penjabat Walikota Pekanbaru Risnandar meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan audit keuangan tersebab mengalami defisit.
Dalam berita berjudul “Pj Walikota Pekanbaru Minta Bantuan Pemprov Riau untuk Audit Keuangan”, yang dimuat oleh media online Bertuahpos.com, Penjabat Gubernur Riau, S.F. Haryanto mengatakan “Pak Pj Walikota Pekanbaru minta Pemprov Riau untuk melakukan audit Pemko Pekanbaru.
Dikatakan lagi didalam media online kompasiana.com menurut laporan yang diterima Pj Gubri dari Pj Walikota Pekanbaru, defisit anggaran telah menyebabkan gaji pegawai bulan Juli tidak dapat dibayarkan. Namun, masalah ini telah diatasi dengan bantuan dana dari Pemprov Riau. “Mohon maaf saja, jangankan memperbaiki jalan rusak di Pekanbaru, gaji bulan Juli tidak ada, habis karena defisit. Itu lah saya drofing, saya lapor ke Pak Mendagri, dan Pak Mendagri bilang silahkan. Itu sudah saya drofing,” jelasnya.
Melihat fenomena diatas, bagi kami masyarakat Pekanbaru, ada 2 hal yang sangat kontradiksi ditampilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru yang sekaligus juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan apa yang disampaikan oleh Penjabat Gubernur Riau.
Bagaimana mungkin hanya dalam waktu 2 (dua) bulan, dari yang awalnya on the track saat ditinggalkan oleh Penjabat Walikota Muflihun, kemudian menjadi defisit dan ditengarai membutuhkan pahlawan anggaran, yang sebentar lagi sepertinya peran tersebut akan diambil oleh Penjabat Gubernur Riau.
Atas semua informasi yang beredar ditengah masyarakat saat ini Ade Monchai meminta kepada Aparat Penegak Hukum memeriksa dan menyelidiki kebenaran informasi yang disampaikan oleh Sekda Indra Pomi.
Masalahnya, kejadian begini bukan baru pertama kali berlangsung. Kami mencatat, tanggal 18 Juni 2024, beberapa media online memberitakan bahwa, ASN Pemko Pekanbaru terancam tidak menerima gaji ke-14 karena gaji yang telah dianggarkan, lenyap tengah malam.
About The Author
