Evarefita, SE, M.Si Kaban BAPENDA Riau Bungkam Soal Evaluasi Kinerja 2024

Website BAPENDA Riau Tidak Bisa Diakses, Apa Saja Kinerja Pegawai?

MataXpost.com

Tiada Kebenaran Yang Mendua

Pekanbaru – Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau yang berperan strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah kini mendapat sorotan tajam. Sebagai institusi yang mengelola pajak dan retribusi daerah, BAPENDA memiliki tanggung jawab besar untuk menyusun kebijakan, mengoordinasikan pendapatan, dan memastikan pengawasan terhadap kontribusi finansial daerah.

Namun, di bawah kepemimpinan Evarefita, SE, M.Si, performa instansi ini dinilai kurang memuaskan. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dan efektivitas kinerjanya, terutama terkait hasil kutipan pajak yang seharusnya menopang APBD Riau. Situasi ini semakin memanas setelah mencuatnya persoalan tunda bayar anggaran tahun 2024 yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah.

Elman, seorang dosen sekaligus pengamat ekonomi di Riau, menyoroti hal ini. “BAPENDA memiliki tugas utama mendukung pendapatan daerah melalui perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Maka, wajar jika masyarakat mempertanyakan sejauh mana kinerja Kaban dalam memenuhi tanggung jawab ini,” ujarnya kepada media.

Menurut informasi dari kalangan media, upaya untuk mengonfirmasi isu ini kepada Evarefita sejak Desember 2024 tidak mendapatkan respons. Beberapa wartawan menyatakan sudah mencoba menghubungi pejabat terkait di BAPENDA Riau, tetapi tidak ada tanggapan yang memadai.

“Kami sudah berusaha untuk berkomunikasi langsung dengan Kaban maupun pejabat lain, namun tidak ditanggapi sama sekali,” ujar salah satu jurnalis lokal.

Keluhan Masyarakat soal Website BAPENDA yang Error

Selain persoalan kinerja, masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mengakses website resmi BAPENDA Riau, www.bapenda.riau.go.id. Platform ini seharusnya menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi terkait pajak dan program-program BAPENDA, namun kini tidak dapat diakses.

“Di era digital seperti sekarang, website adalah wajah sebuah instansi. Ketidakmampuan BAPENDA mengelola situs resmi ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pelayanan publik,” kata Elman.

Kondisi ini semakin memperburuk citra BAPENDA di mata masyarakat, yang berharap transparansi dan kemudahan akses informasi terkait pajak daerah.

Dengan sederet persoalan yang muncul, mulai dari tunda bayar hingga keluhan aksesibilitas, publik menuntut langkah konkret dari Evarefita dan jajarannya. Perbaikan sistem, peningkatan pelayanan, serta keterbukaan informasi menjadi hal mendesak yang harus diwujudkan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Diketahui ,Evarefita, SE, M.Si Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau masuk dalam daftar evaluasi oleh Gubernur Riau tahun 2024 , ada juga beberapa Kepala Dinas lain yang masuk dalam daftar evaluasi seperti Ma’mun Murod Kepala BKD dan beberapa pejabat lainnya dan tentunya Evaluasi tersebut berdasarkan Pemantauan Kinerja.

Hingga berita ini diturunkan, Evarefita belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi kinerja BAPENDA Provinsi Riau untuk tahun 2024. Masyarakat Riau berharap, instansi strategis ini dapat membawa perubahan nyata bagi kondisi keuangan daerah.