JMSI Meranti Dinilai Menyudutkan Media, Apakah Ingin Bungkam Informasi Publik?

Kepulauan Meranti – Dukungan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepulauan Meranti terhadap langkah hukum Dinas PUPR Meranti menuai kritik. Redaksi mataxpost menilai sikap Pengurus JMSI Cabang Meranti justru berpotensi membungkam kebebasan pers dan menghambat keterbukaan informasi publik. (16/02/2025)

Sikap tegas Pengurus JMSI Cabang Meranti Nurul Fadli  disalah satu media online, yang menyebut adanya pemberitaan “tidak berimbang” dan “mencemarkan nama baik” dalam laporan investigatif terkait Kepala Dinas PUPR, Fajar Triasmoko, memunculkan pertanyaan: apakah organisasi ini masih berpihak pada kepentingan publik atau justru berupaya melindungi pihak tertentu?

Meragukan Integritas Media yang Kritis?

Sebagai wadah bagi media siber, JMSI seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela kebebasan pers, bukan malah mempersempit ruang jurnalistik yang kritis. Apakah dukungan JMSI cabang Meranti terhadap langkah hukum PUPR ini mencerminkan upaya membatasi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya?

Jika sebuah pemberitaan dianggap tidak akurat, terdapat mekanisme hak jawab dan koreksi sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, langkah hukum yang ditempuh oleh Dinas PUPR dan didukung JMSI cabang Meranti ini bisa saja ditafsirkan sebagai intimidasi terhadap media yang berani mengungkap dugaan permasalahan di institusi publik.

Sebagai organisasi yang besar JMSI seharusnya dengan profesionalisme yang dimiliki berdiri di tengah konflik pemberitaan, dan bisa terlebih dahulu menghubungi Redaksi mataxpost, bukan malah sudutkan media dalam pemberitaan yang Berdasarkan LHP BPK Nomor: 17A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024, ditemukan berbagai indikasi pelanggaran serius dalam proyek swakelola Dinas PUPR Kepulauan Meranti tahun 2023

JMSI Perwakilan Meranti Meragukan Integritas BPK?

Pemberitaan yang disomasi tersebut berkaitan dengan temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika benar demikian, apakah langkah hukum ini juga bisa diartikan sebagai upaya melemahkan kredibilitas hasil audit BPK?

Publik tentu berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran dan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Jika ada indikasi penyimpangan, alih-alih menempuh jalur hukum untuk membungkam media, lebih bijak jika PUPR memberikan klarifikasi terbuka dan transparan kepada masyarakat.

Jangan Bungkam Informasi Publik!

Dalam ekosistem demokrasi, pers memiliki peran krusial sebagai pengawas independen. Upaya mengkriminalisasi jurnalisme investigatif hanya akan mencederai transparansi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah maupun terhadap organisasi JMSI.

JMSI seharusnya menjadi benteng kebebasan pers, bukan alat pembungkaman. Jika benar ada keberatan terhadap suatu pemberitaan, ada mekanisme yang dapat ditempuh tanpa harus mengarah pada tindakan represif terhadap media yang menjalankan tugasnya.

Jika benar ada upaya pembungkaman sebaiknya Ketua DPP JMSI mempertimbangkan kembali posisi Ketua JMSI Kepulauan Meranti.

Apakah ini sinyal bahwa media yang kritis terhadap kekuasaan akan semakin ditekan? Masyarakat tentu perlu mencermati dan memastikan bahwa hak atas informasi tetap terjaga, tanpa intervensi dari pihak-pihak berkepentingan.

Dipertegas oleh Redaksi bahwa setiap berita yang akan ditayangkan, awak media terlebih dahulu mengkonfirmasi pihak Terkait yang akan menjadi subjek pemberitaan.