Riau – Pada Senin, 24 Februari 2025, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di kediaman Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Riau, Zulfahrianto, S.E alias Anto Sontang, di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, telah berlangsung koordinasi antara Polda Riau dan APDESI Provinsi Riau. Panit 1 Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Riau, IPTU Shafwan, bersama tim, membahas langkah-langkah antisipasi terhadap potensi KKN dalam pengelolaan Dana Desa 2025 serta dukungan APDESI Riau dalam mendukung program pemerintah.
Pada tahun anggaran 2025, pemerintah telah menetapkan besaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang dituangkan dalam Perda APBD Provinsi dan Kabupaten di Riau. Penggunaan anggaran tersebut mulai dijalankan oleh Pemerintah Desa sejak Januari 2025.
Pengelolaan keuangan desa memiliki potensi penyalahgunaan, khususnya di Riau, akibat minimnya pengetahuan, kesempatan, serta niat memperkaya diri. Oleh karena itu, peran DPD APDESI Riau sangat penting dalam mengingatkan para kepala desa agar mematuhi aturan hukum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan negara serta masyarakat.
Dalam pertemuan ini, Zulfahrianto menegaskan kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa se-Provinsi Riau agar mengelola Dana Desa secara efektif, efisien, dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya mendukung program pemerintah, mulai dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur S.F. Haryanto, serta kepala daerah di Riau.
“Saya menghimbau seluruh kepala desa dan perangkat desa di Provinsi Riau agar memanfaatkan anggaran dengan maksimal untuk pembangunan desa, mendukung program pemerintah, dan menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan. Hindari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), karena ada pengawasan dari aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga pengawas seperti BPK dan Inspektorat,” ujar Zulfahrianto.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Riau yang telah bermitra dengan APDESI dalam membangun tata kelola desa yang bersih dari praktik korupsi. “Sinergi ini diharapkan dapat mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan pemerintahan yang transparan, amanah, dan bertanggung jawab. **
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
