Pekanbaru, 7 Februari 2025โ Dunia akademik Universitas Riau (UNRI) tengah diguncang isu besar: dugaan korupsi dana penelitian senilai Rp60 miliar. Klarifikasi yang diberikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNRI, Profesor Mubarak, justru memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Minim transparansi, banyak fakta yang tertutup, dan dugaan penyimpangan semakin kuat.
Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), bersama jurnalis, telah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Prof. Mubarak. Namun, dalam pertemuan tersebut, lebih banyak pertanyaan yang mengambang daripada penjelasan yang konkret.
LPPM: Hanya Administrasi atau Tameng Dugaan Korupsi?
Dalam pertemuan itu, Prof. Mubarak berulang kali menegaskan bahwa LPPM hanya berperan dalam administrasi dan bahwa sistem pencairan dana penelitian langsung dikendalikan oleh kementerian.
“Semua proposal yang masuk atau diusulkan akan dinilai oleh reviewer internal Universitas Riau. LPPM hanya menerima laporan dari pusat,” kata Prof. Mubarak.
Namun, pernyataan ini justru mengundang tanda tanya besar: jika semua dana dikelola langsung oleh pusat, mengapa banyak pertanyaan soal transparansi yang tak terjawab?
Jika LPPM hanya administrasi, mengapa mereka yang dikonfrontasi soal dugaan korupsi ini?
Jika semua sudah sesuai aturan, mengapa sulit bagi pejabat kampus untuk menjelaskan penggunaan dana tersebut?
Dalam sesi tanya-jawab yang dilakukan oleh jurnalis dan aktivis APAK, terdapat delapan pertanyaan kunci yang menyoroti transparansi dana penelitian ini. Namun, sebagian besar pertanyaan tersebut tidak mendapatkan jawaban yang konkret.
- Bagaimana SOP dalam pengelolaan dana ini? jawaban klise: “Semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada.”
-
Apakah dana ini sudah diperiksa oleh Inspektorat dan BPK?,dinyatakan sudah diperiksa di akhir tahun, namun hasilnya tidak dipublikasikan.
-
Berapa jumlah penerima dana dan berapa besar yang mereka terima?, LPPM mengaku hanya menerima laporan dari pusat dan tidak memiliki detailnya.
-
Apakah dana diterima secara tunai atau transfer?
-
Siapa saja yang bisa menerima dana ini?
-
Mengapa tidak ada transparansi dalam biaya penelitian?
-
Apakah output penelitian memberikan manfaat yang nyata?
-
Apakah anggaran digunakan untuk kepentingan umum atau pribadi?
Dari delapan pertanyaan mendasar ini, lebih dari separuhnya tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam pengelolaan dana penelitian di UNRI.
Rektor UNRI dan Pejabat Kampus Pilih Bungkam
Dikonfirmasi terpisah, Rektor UNRI, Ibu Sri, justru memilih diam dan tidak memberikan klarifikasi apa pun. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Prof. Mubarak yang merasa pemberitaan ini telah menyudutkan dirinya.
“Saya sedih dengan tuduhan yang tidak berdasar. Orang tua saya di alam kubur akan menangis mengetahui anaknya difitnah. Saya lebih baik diam, saya memilih bungkam,” ujar Prof. Mubarak dengan nada emosional.
Namun, sikap bungkam ini justru semakin memperkuat kecurigaan. Jika memang tidak ada masalah dalam pengelolaan dana, mengapa para pejabat kampus sulit memberikan jawaban yang gamblang?
APAK: โRiau Darurat Korupsi, Dunia Akademik Harus Bersih!โ
Bob, Ketua APAK, yang turut hadir dalam pertemuan itu menegaskan bahwa transparansi dalam dunia akademik harus menjadi prioritas.
“Dunia pendidikan harus bersih dari korupsi. Saat ini, kondisi Riau darurat korupsi. Jika dana penelitian ini benar-benar digunakan untuk riset, maka hasilnya harus jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, yang kita lihat justru sebaliknya, banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab,” tegasnya.
Dugaan korupsi dana penelitian Rp60 miliar di UNRI semakin kuat karena minimnya transparansi. Jawaban yang diberikan oleh Prof. Mubarak dan sikap bungkam Rektor UNRI hanya memperkuat spekulasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan dana ini.
Jika semua dana benar-benar digunakan sesuai prosedur, seharusnya tidak sulit bagi pihak kampus untuk memberikan data rinci mengenai jumlah penerima, besaran dana yang diberikan, dan manfaat penelitian yang dihasilkan. Namun, kenyataannya, justru banyak hal yang tidak bisa dijelaskan.
Kini, publik menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini. Apakah ini hanya kesalahan administrasi atau benar-benar ada skandal korupsi besar di dunia akademik?
Satu hal yang pasti, semakin lama pihak kampus bungkam, semakin kuat dugaan bahwa ada kejanggalan besar dalam pengelolaan dana penelitian di UNRI.
Bersambung…
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
