Siak โ Kisruh Pemilukada Siak semakin menyerupai drama Korea dengan alur penuh intrik dan ketidakadilan. Dari keputusan KPU yang meloloskan pasangan petahana Alfedri-Husni, hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), semua mengarah pada satu pertanyaan besar: Di mana marwah demokrasi jika KPU sendiri tidak bisa dipercaya? (15/03/2025)
KPU diduga bermain dalam Bayang-Bayang Kekuasaan
Seharusnya, jika merasa dicurangi, pasangan petahana Alfedri-Husni menggugat lawannya, Afni-Syamsurizal. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: mereka menggugat KPU sendiri, menuduh adanya kecurangan yang merugikan mereka.
Putusan MK yang akhirnya memerintahkan PSU di Siak menunjukkan satu hal: KPU Siak telah melakukan kesalahan fatal. Lalu, di mana konsekuensi hukumnya? Jika kesalahan KPU menyebabkan ketidakadilan dalam pemilihan, bukankah seharusnya ada pertanggungjawaban yang lebih dari sekadar perintah ulang pemungutan suara?
Salah satu tokoh muda yang mengikuti kasus ini sejak awal, Ade Monchai, dengan tegas mengecam dugaan permainan kotor yang terjadi.
“Dulu saya sudah memprediksi bahwa Siak akan mengalami PSU karena ulah KPU. Bang Indra dulu membesarkan hati saya, mengatakan KPU pasti menjaga marwah. Tapi kenyataannya?ย Tidak ada konsekuensi hukum untuk mereka meskipun kesalahan mereka nyata dan telah diputuskan oleh MK!”
Ade Monchai menilai bahwa putusan PSU bukanlah solusi, melainkan bentuk impunitas terhadap penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran.
“Kalau rakyat yang buat kesalahan sekecil apapun, pasti langsung kena sanksi. Ini KPU, yang seharusnya jadi penyelenggara demokrasi, malah main-main. Kenapa mereka nggak diproses secara hukum?”
Bawaslu Diam, Demokrasi Mati?
Lebih parahnya lagi, Bawaslu yang seharusnya menjadi pengawas independen justru seolah membiarkan drama ini terjadi tanpa tindakan nyata. Jika KPU terbukti bersalah dan MK telah mengonfirmasi adanya pelanggaran, di mana suara Bawaslu? Mengapa tidak ada tindakan tegas terhadap penyelenggara pemilu yang telah mencederai demokrasi?
Ketidakadilan ini membuka pertanyaan besar: apakah penyelenggara pemilu di Siak benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu?
“PSU ini bakal jadi ajang kecurangan lagi kalau KPU-nya masih dibiarkan tanpa konsekuensi hukum. Kalau benar ada kesalahan mereka, harus ada hukuman! Apa rakyat Siak harus terus-terusan jadi korban permainan kotor ini?, saya menduga siasat ini sudah diatur sedari pencalonan alfedri-husni, ungkapnya.
Melihat kondisi ini, Ade Monchai juga meminta tim pasangan Afni-Syamsurizal untuk segera mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pelanggaran ini ke pihak terkait.
“Jangan biarkan mereka lolos begitu saja! Saya minta tim pasangan Afni buat laporan resmi ke pihak terkait. Jangan hanya diam, ini bukan sekadar soal PSU, ini soal keadilan bagi rakyat Siak,!
KPU harus Bertanggung Jawab!
Putusan PSU seharusnya bukan akhir dari masalah ini. Jika KPU benar-benar terbukti melakukan kesalahan fatal yang merugikan demokrasi, mereka harus diproses hukum! Tidak bisa lagi hanya sebatas teguran atau sekadar mengulang pemilihan. Demokrasi tidak boleh menjadi mainan bagi segelintir elit yang ingin mempertahankan kekuasaan.
Masyarakat Siak kini menunggu: Akankah para pelaku kecurangan ini mendapat konsekuensi hukum, ataukah mereka akan kembali melenggang bebas tanpa hukuman?
Hingga berita ditayangkan media belum ada meminta klarifikasi dan konfirmasi kepada KPU serta BAWASLU Siak, dan akan memperbarui berita seiring informasi terbaru.
