Oleh: Redaksi Mataxpost
Pekanbaru – Dua pemimpin di Provinsi Riau, yaitu Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan Gubernur Riau Abdul Wahid, menghadapi tantangan yang hampir serupa di awal masa jabatan mereka: defisit anggaran. Namun, apakah ini hanya sebatas transparansi pengelolaan keuangan atau bagian dari skenario politik yang lebih besar? “Dengan situasi ini, muncul pertanyaan di publik: apakah ke depannya ada potensi masalah hukum yang menjerat pejabat?” (27/03/2025)
Risnandar Mahiwa: Dari Transparansi Defisit hingga OTT KPK
Risnandar Mahiwa dilantik sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024 oleh Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto. Sejak awal menjabat, Risnandar langsung melempar isu defisit anggaran Pemkot Pekanbaru ke publik, menyebut keuangan daerah sedang dalam kondisi kritis. Langkah ini sontak mendapat sorotan luas, terutama dari media-media yang pro-pemerintah.
Namun, hanya dalam hitungan bulan menjabat, Pada tanggal 2 Desember 2024, Risnandar ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pekanbaru. KPK menemukan uang Rp1,39 miliar di rumah dinasnya, yang diduga berasal dari pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Setda Pemkot Pekanbaru sejak Juli 2024. Kasus ini menggemparkan publik dan menjadi contoh nyata bagaimana isu defisit dapat berbalik menjadi bumerang.
Abdul Wahid: Mengulang Pola yang Sama?
Ketika Abdul Wahid dilantik sebagai Gubernur Riau pada Maret 2025, ia langsung mengumumkan bahwa Riau mengalami defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Ia bahkan mengaku “pusing tujuh keliling” menghadapi defisit ini dan menyatakan ketidaktahuannya dalam mencari solusi.
Sontak, media-media besar yang pro-pemerintah menggoreng isu ini secara masif, seolah ingin membangun narasi bahwa pemerintahan sebelumnyaβdi bawah kepemimpinan (SF HariyantoβSyamsuar – Edi Natar) adalah biang keladi dari permasalahan keuangan daerah. Tapi benarkah demikian? Atau justru ini adalah manuver politik yang disengaja untuk menciptakan kegaduhan dan membangun kepercayaan publik terhadap pemimpin baru?
Defisit: Senjata Politik yang Ampuh?
Pengungkapan defisit anggaran oleh pemimpin baru sering kali bukan sekadar transparansi, melainkan juga strategi politik. Ketika seorang pejabat mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang defisit, beberapa hal biasanya terjadi:
1.Membangun legitimasi dan simpati publik β Pemimpin baru ingin terlihat transparan dan jujur, seolah mereka bukan bagian dari masalah tetapi korban dari kebijakan pemerintahan sebelumnya.
2.Melemahkan posisi lawan politik β Pemerintah sebelumnya akan dipandang sebagai biang kerok masalah, sementara pemimpin baru akan mendapatkan simpati masyarakat.
3.Membuka celah permainan anggaran baru β Dengan dalih menutup defisit, pemimpin baru bisa mengusulkan pinjaman daerah, memotong anggaran program tertentu, atau bahkan melakukan manuver anggaran yang bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus Risnandar Mahiwa adalah contoh konkret bagaimana defisit dapat menjadi senjata makan tuan. Apakah Abdul Wahid akan mengalami hal yang sama?
Jejak Kontroversial Abdul Wahid: Tidak Bersih-Bersih Amat
Abdul Wahid selama ini dikenal sebagai figur bersih. Namun, tim investigasi Xpost menemukan bahwa rekam jejaknya tidak sepenuhnya bebas dari noda.
Abdul Wahid dikenal sebagai sosok yang bersih di mata masyarakat. Namun, menurut laporan dari berbagai media online rekam jejak digital menunjukkan bahwa ia pernah terseret dalam kasus korupsi APBD Riau tahun 2014/2015 saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau.
Dalam kasus tersebut, beberapa anggota DPRD Riau disebut menerima ‘jatah’ dari mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, sebagai suap untuk pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meskipun demikian, Abdul Wahid dan beberapa anggota DPRD lainnya hanya berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi APBD 2014/2015.
Apakah Abdul Wahid Akan Mengikuti Jejak Risnandar?
Melihat pola yang terjadi, risiko Abdul Wahid mengalami nasib yang sama seperti Risnandar Mahiwa sangat terbuka. Sejumlah indikator yang perlu dicermati:
1.Media pro-pemerintah sedang “menggoreng” isu defisit dengan intensitas tinggi β Ini bisa menjadi pertanda bahwa ada kepentingan tertentu di balik narasi defisit anggaran.
2.Abdul Wahid punya rekam jejak kontroversial di DPRD Riau β Jika ada manuver politik atau penyelidikan lebih lanjut, bukan tidak mungkin kasus lamanya diangkat kembali.
3.Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang mengungkap defisit sering kali berakhir dalam pusaran hukum β Seperti Risnandar Mahiwa dan banyak contoh lain di berbagai daerah.
Jika Abdul Wahid tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin nama dan jabatannya juga akan terseret dalam kasus yang lebih besar di kemudian hari.
Kesimpulan: Politik Defisit, Siapa yang Diuntungkan?
Fakta bahwa dua pemimpin di RiauβRisnandar dan Abdul Wahidβmemainkan isu defisit di awal kepemimpinan mereka menunjukkan bahwa ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari pola yang lebih besar?
Bagi media pro-pemerintah, isu ini adalah senjata untuk membentuk opini publik dan membangun citra pemimpin baru.
Bagi pemimpin baru, ini adalah alat untuk mencari simpati dan legitimasi, sekaligus membuka jalan untuk kebijakan anggaran baru.
Bagi lawan politik, ini bisa menjadi celah untuk menyerang kembali jika pemimpin baru tidak berhati-hati dalam kebijakan mereka.
Waktu yang akan menjawab atas pertanyaan yang muncul di tengah publik, Tapi yang pasti, dalam politik, defisit bukan hanya soal angka, tetapi juga alat permainan kekuasaan.
Catatan: artikel disusun atas analisis Redaksi tidak bersifat tuduhan.
Laporan ini berdasarkan data hingga 26 Maret 2025. Situasi dapat berkembang dan berubah sewaktu-waktu.
sumber: dari berbagai artikel media online
