Alphard di Atas Derita Rakyat: Ironi Kekuasaan di Tengah Hutang Melimpah

PEKANBARU – Di tengah deru defisit keuangan dan jeritan program rakyat yang tersendat, Pemerintah Kota Pekanbaru malah kedapatan membeli mobil dinas mewah seharga Rp1,75 miliar. Tak tanggung-tanggung, unit yang dibeli adalah Toyota Alphard, kendaraan kelas premium yang lebih sering mondar-mandir di jalanan elite ibu kota. (09/04)

Mantan Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus, termasuk yang paling lantang menyoroti kejanggalan pengadaan ini ,dilansir dari media siber TNN.com, ia menyampaikan

“Ia menyebut pembelian Alphard di tengah krisis sebagai bentuk “kebiasaan buruk” pejabat yang selalu berganti mobil tiap periode. “Ganti periode, ganti mobil. Ini jadi budaya elitis yang dilestarikan,” ujarnya tajam.

Menurut Intsiawati, sejumlah kepala daerah di Indonesia justru memilih tidak membeli mobil dinas baru demi efisiensi anggaran.

“Tapi Pekanbaru seolah hidup di planet lain. Di saat masyarakat teriak soal pelayanan, pemerintah justru sibuk urus kenyamanan mobil pejabat.”

Yang lebih mencengangkan, pengadaan ini terkesan dilakukan secara diam-diam. Tidak ada penjelasan resmi siapa yang menyetujui, siapa yang meneken kontrak, dan siapa yang bertanggung jawab. Semuanya melempar bola panas.

Pj Sekda Zulhelmi ‘Cuci Tangan’

Penjabat Sekretaris Daerah Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, ketika dimintai klarifikasi justru ‘buang badan’. Ia menyebut pembelian mobil dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Namun pernyataan ini justru dibantah keras oleh mantan Pj Wali Kota, Roni Rakhmat, yang mengaku sudah menginstruksikan penghentian kegiatan pengadaan sejak Januari 2025.

“Sudah saya sampaikan tidak boleh ada kegiatan, apalagi menyangkut belanja strategis, sebelum wali kota definitif dilantik,” tegas Roni.

Namun fakta berbicara lain: kontrak pembelian Alphard ditandatangani pada 12 Februari 2025, sehari sebelum pergantian Sekda.

Nama Tengku Deni, yang kala itu menjabat Plt Kabag Umum sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mulai disebut-sebut sebagai pihak yang mengeksekusi kontrak tanpa koordinasi. “PA dan Plh Sekda pun tidak tahu,” kata Roni.

Apakah Plt Kabag Umum Deni jalan sendiri?

Intsiawati Ayus menilai Pemko masih punya ruang hukum dan kebijakan untuk membatalkan pembelian tersebut.

“Kalau mobil belum dibayar lunas, masih bisa dibatalkan. Tinggal ada niat atau tidak dari kepala daerah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, jangan sampai pemerintah berdalih tidak ada anggaran untuk rakyat, padahal bisa belanja mewah untuk kenyamanan pejabat.

“Jangan lagi terdengar keluhan dari Pemko tentang dana untuk pelayanan masyarakat. Kalau untuk beli Alphard bisa, untuk rakyat pun harusnya bisa.

Intsiawati mendesak agar Pj Sekda menjelaskan secara terbuka kronologi pengadaan dari awal hingga kontrak diteken.

“Publik butuh kejelasan. Jangan diseret jadi korban kesimpangsiuran informasi dan permainan elite birokrasi,” ucapnya.

Kini bola panas pembelian Alphard bernilai miliaran berada di tangan Wali Kota definitif. Apakah akan dibatalkan demi rakyat? Atau akan diam-diam dikawal sampai mobil parkir di halaman Balai Kota?

Tapi kenyataannya mobil dinas mewah Walikota Agung Nugroho sudah dibayar lunas oleh pemko, tinggal sisa umpatan demi umpatan masyarakat terhadap dagelan para pejabat, saat ini dari aktivis dan LSM meminta agar BPK, KPK, Kejaksaan serta Tim Independen segera untuk meng Audit APBD 2025 yang diduga telah terjadi penyelewengan dan memeriksa aktor aktor kunci atas pengadaan mobil yang terkesan disembunyikan.

Cuitan Tim X Post :

Satu hal yang pasti, sorotan publik tak akan padam sebelum cahaya kebenaran menyibak gelapnya kabut kekuasaan. Pengadaan mobil mewah untuk Wali Kota dan Pimpinan DPRD Pekanbaru hanyalah satu bab dari ironi panjang kekuasaan yang menjauh dari nurani.

Politik, sejatinya bukan panggung hiburan. Di balik tawa yang terdengar, sering tersembunyi luka. Apa yang tampak lucu, bisa jadi jeritan. Dan apa yang dianggap remeh, bisa berakhir sebagai tragedi. Karena dalam politik, horor kerap menyamar jadi humor hingga malapetaka datang mengetuk pintu rakyat.

About The Author

Redaksi

See author's posts