Mataxpost | Pekanbaru β Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kota Pekanbaru kerap menyampaikan bahwa daerah mengalami defisit anggaran. Frasa seperti βkondisi keuangan yang menantangβ dan βpenyesuaian kasβ sering digunakan untuk menjelaskan keterlambatan pembayaran proyek, pemangkasan program publik, hingga menumpuknya utang kepada kontraktor. (10/04)
Namun, berdasarkan data APBD dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2023, sejumlah persoalan diduga tidak semata soal kekurangan pendapatan, melainkan arah dan pengendalian belanja. Belanja modal yang tidak sesuai prioritas, pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran, dan minimnya transparansi diduga menjadi penyebab utama kegaduhan anggaran.
Penyusunan APBD 2024 dilakukan sejak pertengahan 2023, di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Muflihun. APBD Murni 2024 disahkan pada 20 November 2023 dengan total belanja Rp2,825 triliun. Namun, beberapa pos anggaran disebut lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan seremonial, pengadaan perlengkapan, dan operasional elite birokrasi, ketimbang untuk layanan dasar masyarakat.
Pada awal 2024, sejumlah OPD mulai mengeluhkan keterbatasan kas. Beberapa kegiatan yang menyasar langsung kebutuhan warga seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan rumah layak huni mengalami penundaan. tetapi dalam anggaran tampak jelas terealisasikan, Sementara itu, pengadaan barang dan jasa serta perjalanan luar daerah, dan kegiatan non-prioritas tetap berjalan seperti biasa.
Sejumlah warga yang ditemui mengaku heran dengan kondisi tersebut.
βJalan di sini sudah rusak lama, tapi tidak juga diperbaiki. Katanya anggaran tidak ada, tapi mobil dinas tetap dibeli,β kata NR, warga Kecamatan Tampan,(07/04/2025)
Hal serupa disampaikan RJ, warga Sukajadi, yang menyebut pembangunan drainase di wilayahnya dibatalkan secara sepihak meski sebelumnya telah masuk dalam usulan Musrenbang.
Pada pertengahan 2024, informasi yang diperoleh Mataxpost menyebut sejumlah dinas mengajukan perubahan anggaran secara terbatas, di antaranya menaikkan alokasi untuk hibah, seremonial, dan pengadaan barang non-mendesak. Pada saat yang sama, beberapa proyek publik diduga mengalami pemangkasan atau ditunda pelaksanaannya.
APBD Perubahan 2024 disahkan pada 4 September 2024, dengan total belanja meningkat menjadi Rp2,895 triliun. Pemerintah menyebutnya sebagai βpenyesuaian realistisβ. Namun, penyesuaian tersebut justru memperbesar beban pada sektor pelayanan dasar.
Pada 2 Desember 2024, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat Pemko Pekanbaru, termasuk Pj Wali Kota Risnandar, Sekda Indra Pomi, dan Plt Kabag Umum. Kasus tersebut masih dalam proses hukum, namun menambah panjang daftar sorotan terhadap tata kelola keuangan Pemko Pekanbaru.
Berdasarkan penelusuran tim Mataxpost, dugaan penyanderaan kas daerah mulai muncul sejak awal tahun. Meskipun pendapatan daerah dalam beberapa sektor menunjukkan peningkatanβseperti dari pajak restoran dan retribusi parkirβnamun pencairan anggaran untuk kegiatan publik tidak berjalan optimal.
Sejumlah sumber internal di Pemko menyebut skema tunda bayar menjadi praktik yang mulai rutin digunakan, dengan prioritas pencairan disebut-sebut lebih berpihak pada proyek yang terkait dengan kelompok tertentu. Proyek-proyek publik yang tidak βterafiliasiβ disebut lebih sering ditunda pencairannya, bahkan dibatalkan.
Nama-nama seperti Muflihun, Indra Pomi,dan Kepala BPKAD Yulianis disebut oleh beberapa sumber sebagai pihak yang berperan penting dalam penentuan skema belanja dan prioritas pencairan pada masa awal 2024. Bappeda juga diduga menyusun perubahan kegiatan dengan pertimbangan yang belum sepenuhnya transparan. Namun, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Sementara itu, belanja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD tercatat meningkat secara signifikan. Beberapa pos yang disorot publik belanja alat perkantoran, pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas luar daerah. Pimpinan DPRD belum memberikan keterangan terkait sorotan tersebut.
Kondisi keuangan Pemko juga dibayangi oleh serangkaian kebakaran yang terjadi secara berdekatan. Pada 8 Agustus 2023, Gedung BPKAD terbakar di tengah sorotan publik terhadap pengadaan barang dan jasa senilai Rp40 miliar. Sebelumnya, Gedung MPP terbakar pada Maret 2023, saat mencuat dugaan korupsi proyek kawasan Tenayan Raya senilai Rp1,4 triliun. Terakhir, Gedung Dinas PUPR terbakar pada 20 September 2024. Beberapa kalangan menyebut kebakaran-kebakaran ini menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan upaya menghilangkan jejak dokumen.
Seorang pejabat internal yang enggan disebutkan namanya menyatakan,
βKalau tidak ada yang ditutup-tutupi, seharusnya semua dokumen bisa diakses. Tapi sekarang banyak yang seperti lenyap begitu saja.βungkapnya
Sejumlah desakan kini mulai mencuat dari masyarakat sipil dan akademisi, di antaranya:
1.Pemeriksaan ulang terhadap pos belanja jumbo di Sekretariat Daerah dan DPRD oleh BPKP atau lembaga audit independen.
2.KPK dan Kejaksaan diminta memperluas penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan APBD 2024.
3.DPRD dan DPD RI diminta membentuk tim pemantau belanja daerah untuk mencegah manipulasi anggaran serupa.
Kota Pekanbaru mungkin tidak sedang benar-benar defisit. Namun, publik kini bertanya-tanya: siapa yang sebenarnya paling menikmati uang rakyat? Di tengah anjloknya pelayanan publik, justru elite birokrasi dan legislatif disebut tetap menikmati kenyamanan fasilitas, perjalanan, dan proyek-proyek pengadaan.
Narasi defisit yang digaungkan berulang kali oleh pemerintah daerah kini mulai dipertanyakan. Sebab, jika anggaran memang terbatas, mengapa pengeluaran untuk elite tak pernah terganggu?
Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak yang disebut dalam laporan ini sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Klarifikasi dan tanggapan dapat disampaikan melalui email resmi redaksi.
Bersambung..
