Lanjutan sengkarut tata kelola APBD 2023 hingga 2024
PEKANBARU – Suasana Perekonomian Kota Pekanbaru yang tampak dari luar baik baik saja yang nyatanya memilukan, berbagai isu dengan dugaan gonjang-ganjing anggaran, Pj Gubernur Riau di bulan Mei 2024 saat itu melantik Risnandar Mahiwa sebagai Pj Wali Kota menggantikan Muflihun. Seorang Pejabat dari Kementrian Dalam Negeri yang ditunjuk memimpin pekanbaru, Publik berharap akan ada pembenahan, namun realitanya jauh dari harapan. (09/04)
Baru beberapa hari menjabat, Risnandar lantang menyuarakan defisit anggaran dan langsung mengemis bantuan keuangan kepada Pemprov Riau. Defisit yang dimaksud mencapai Rp200 miliar, ditambah dengan utang tunda bayar sebesar Rp182 miliar. Namun alih-alih melakukan pembenahan tata kelola dan koreksi anggaran, Risnandar justru ikut hanyut dalam dugaan pusaran penyimpangan yang tercipta pendahulunya.
Belanja tak prioritas tetap dijalankan. Proyek-proyek lama dilanjutkan tanpa audit menyeluruh. Bahkan beberapa kegiatan diduga fiktif tetap dicairkan. Risnandar seolah terperangkap dalam skema yang lebih besar dari dirinya.
Memasuki September 2024, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama DPRD menyetujui APBD Perubahan 2024 sebesar 3,3 triliun, dengan dalih menyesuaikan struktur anggaran terhadap defisit yang disebut-sebut sudah tak tertolong, yang diperuntukkan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga, Tapi alih-alih memangkas belanja tidak prioritas, perubahan anggaran justru dipakai untuk meresmikan beberapa kegiatan baru yang lebih absurd.
Yang paling mencolok adalah munculnya pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD Kota Pekanbaru. Sebuah ironi: saat Pemko sibuk meminta bantuan keuangan ke provinsi, dan puluhan kegiatan pembangunan dihentikan karena tak ada uang, justru muncul alokasi kendaraan baru yang nilainya ratusan juta rupiah.
Mobil dinas ini dianggarkan secara khusus dalam belanja Sekretariat DPRD dan diduga dimasukkan ke dalam struktur perubahan. Prosesnya berlangsung cepat, tertutup, dan lolos tanpa sorotan publik.
Tak berhenti di situ. Pada waktu hampir bersamaan, APBD Murni 2025 juga disahkan. Anehnya, struktur APBD 2025 tetap menyisakan belanja-belanja tak prioritas bahkan sejumlah kegiatan dari tahun sebelumnya yang sedang disorot tetap dicantumkan ulang. Ini memperkuat dugaan bahwa pembahasan APBD bukan ditujukan untuk menyelamatkan keuangan daerah, tapi yang dinilai untuk menyelamatkan proyek-proyek yang sudah dikondisikan.
Hingga akhirnya pada 2 Desember 2024, babak kelam itu tiba. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Pj Wali Kota Risnandar Mahiwa dan Sekretaris Daerah Indra Pomi Nasution. Mereka ditangkap dalam dugaan praktik korupsi dan gratifikasi proyek-proyek di APBD 2024. Dokumen pengadaan, bukti transfer, dan catatan pemotongan fee diamankan.
OTT ini membuktikan bahwa persoalan APBD bukan sekadar kesalahan administrasi tapi hasil dari kejahatan yang terorganisir.
“Kita menangkap dua pejabat penting di Pemko Pekanbaru atas dugaan penyalahgunaan anggaran,” kata juru bicara KPK malam itu.
Pada Desember 2024, untuk mengisi kekosongan pasca OTT, Pj Gubernur Riau Rusman Hadi menunjuk Ronni Rakhmat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru yang baru, Ronni Rakhmat pejabat dari provinsi Riau diangkat menjadi PJ walikota untuk mengisi kekosongan kepemimpinan.
Namun Ronni langsung dihadapkan pada fakta tragis: defisit keuangan menembus angka Rp400 miliar,dengan utang tunda bayar mencapai Rp251 miliar. Dalam konferensi pers awal tahun, Ronni menyebut Pemko terancam lumpuh karena defisit belanja tahun 2024 dirancang terlalu optimistis dan di luar kemampuan kas.
Dengan kondisi kas yang sekarat, APBD 2025 yang dirancang dengan gaya โpengetatan anggaran dimasa era Risnandar. Tapi publik mulai bertanya: apakah ini betul-betul untuk menyelamatkan keuangan daerah? Ataukah ini hanya skema baru untuk mengamankan permainan dengan nama berbeda?
Sudah jadi rahasia umum: dalam kondisi darurat, proyek-proyek diduga fiktif justru lebih banyak dimunculkan karena minim pengawasan dan rawan mark-up.
Padahal dari sisi penerimaan, ada potensi pendapatan besar yang tidak dikelola dengan baik:
PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN 2023 DAN PAGU 2024
1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2023, data dari BPKAD menunjukkan target PAD Rp47,65 miliar, tapi yang terealisasi hanya Rp21,48 miliar atau 45,08 persen.
Rincian PAD 2023:
Retribusi Daerah: Rp1,77 miliar (78,47%)
Hasil Kekayaan Daerah: Rp3,59 miliar
Laba BUMD dan Swasta: Rp5,94 miliar
Lain-lain PAD yang sah: hanya Rp13,76 miliar dari target Rp39,45 miliar (34,89%)
Di dalam kategori “Lain-lain PAD yang sah”, tercatat penerimaan dari:
Sewa: Rp1,54 miliar
Jasa giro: Rp1,02 miliar
Denda pajak dan retribusi: hanya Rp2,04 juta
Tuntutan ganti rugi: Rp426,66 juta (15,34%)
Denda keterlambatan pekerjaan: Rp111,5 juta (393,79%)
2.Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
Tahun 2024, anggaran TKDD sebesar Rp1,641,54 miliar, dengan realisasi Rp1,620,54 miliar (98,72%)
Rincian TKDD 2024:
Dana Bagi Hasil (DBH): Rp248,14 miliar, termasuk:
PPh 21: Rp98,37 miliar
Minyak bumi: Rp65,71 miliar
PBB: Rp48,92 miliar
DAU (Dana Alokasi Umum): Rp972,74 miliar (realisasi 99,54%)
DAK Fisik: Rp82 miliar (realisasi 96,19%)
DAK Nonfisik: Rp325,08 miliar (realisasi 96,87%)
Dana Insentif Daerah: Rp13,58 miliar (realisasi 76,28%)
Dengan penerimaan sebesar itu, wajar jika publik mulai bertanya: bagaimana bisa anggaran sebesar itu tetap menimbulkan defisit dan tunda bayar ratusan miliar?Pj Wali Kota baru, Ronni Rakhmat, harus mewarisi APBD 2025 yang tetap disusupi belanja-belanja titipan. Di tengah kondisi keuangan yang sekarat, proyek-proyek misterius masih diloloskan, seolah korupsi sudah menjadi struktur, bukan lagi insiden.
Padahal jika ditilik dari sisi penerimaan, kota ini tak kekurangan uang. Tapi uang itu diduga bocor menguap di tangan mereka yang seharusnya menjaga, namun diduga justru menggerogoti.
“Lucu saja, katanya tidak ada uang, tapi malah beli mobil baru buat pejabat. Sementara jalan rusak di mana-mana tidak diperbaiki,” ujar Rudi (45), warga Kecamatan Bukit Raya.
Dengan penerimaan sebesar itu, muncul pertanyaan publik yang cukup tajam: bagaimana mungkin daerah tetap mengalami defisit dan tunda bayar ratusan miliar rupiah?
“Uang itu ke mana? Kalau dipakai untuk pembangunan, kami pasti bisa lihat hasilnya. Tapi ini tidak jelas,โ ujar Ucup, aktivis pemuda di Pekanbaru.
Banyak pihak mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap belanja APBD tahun-tahun sebelumnya, termasuk pelacakan terhadap proyek-proyek yang diduga bermasalah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama.
โKalau pejabatnya takut buka data anggaran, berarti ada yang disembunyikan. Kami tidak butuh janji, kami butuh perbaikan nyata,โ tegas Indah, mahasiswi Universitas Riau.
Ini bukan hanya kegagalan tata kelola. Diduga sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap publik, terhadap masa depan kota ini. Pekanbaru sedang dihisap oleh lingkaran pejabat yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan anggaran dan wewenang. Sebuah kejahatan terorganisir yang menjadikan APBD bukan alat pembangunan, tapi alat pembagian jarahan.
About The Author
Eksplorasi konten lain dari ๐๐๐๐๐๐๐๐๐.๐๐๐
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
