Pekanbaru, 15 Mei 2025 — Aroma busuk korupsi masa lalu kembali menyengat ruang-ruang kekuasaan di Pemerintah Kota Pekanbaru. Meski Penjabat (Pj) Wali Kota Risnandar Mahiwa telah diproses hukum, sejumlah nama yang disebut Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pengadilan tetap bertengger di kursi Kepala OPD Pemkot Pekanbaru hingga hari ini.
Nama-nama tersebut, menurut catatan fakta persidangan, diduga kuat terlibat dalam praktik suap yang melibatkan Risnandar dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru saat itu, Indra Pomi Nasution. Fakta-fakta tersebut bukan sekadar desas-desus, tapi disebut secara eksplisit oleh JPU dalam ruang sidang.
Namun publik bertanya-tanya: mengapa wajah-wajah lama ini belum tersentuh rotasi, apalagi proses hukum? Sorotan kini mengarah tajam kepada Wali Kota definitif Agung Nugroho, yang diduga kuat menggunakan pengaruh politiknya untuk mempertahankan keberadaan pejabat-pejabat tersebut. Diketahui, Agung tak hanya menjabat sebagai Wali Kota Pekanbaru, namun juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau—posisi strategis yang diyakini memperkuat jejaring kekuasaan sekaligus tameng bagi loyalisnya.
Kondisi ini menjadi salah satu tuntutan utama Barisan Lantang Aktivis Indonesia (BALAPATISIA) dalam Aksi Jilid 2 yang digelar Kamis (15/5) di depan Gedung DPRD Kota Pekanbaru. Dalam orasinya, mereka menyebut stagnasi bersih-bersih birokrasi sebagai indikasi kuat bahwa Wali Kota Agung tidak serius memberantas korupsi, bahkan terkesan melindungi aktor-aktor lama yang diduga menjadi bagian dari “lingkaran setan” warisan Risnandar.
“Kami minta Wali Kota mencopot seluruh kepala OPD yang namanya disebut dalam fakta persidangan KPK. Kalau tidak, kami yakin ini bagian dari perlindungan politik yang keji. Pemerintahan ini tidak layak dipercaya!” tegas Cep Permana Galih, Koordinator Lapangan BALAPATISIA.
Aksi BALAPATISIA juga menggambarkan kemarahan rakyat yang meluas terhadap persoalan struktural lain yang tak kunjung diselesaikan: tumpukan sampah, banjir abadi, jalan rusak, hingga kebijakan parkir yang saling bertabrakan antar regulasi.
Dalam tuntutan yang disuarakan, mereka juga menyoroti utang tunda bayar yang menjerat Pemkot Pekanbaru dan mematikan napas pengusaha lokal. Nilainya bukan main—mencapai lebih dari Rp 400 miliar, akumulasi dari tahun 2017 hingga 2022, ditambah utang tahun anggaran 2024 yang belum terbayarkan.
“Banyak kontraktor yang terpaksa menjual rumah dan aset pribadi. Ini kejahatan birokrasi terhadap dunia usaha!” ujar Cep lantang.
Ketika sistem pemerintahan disandera kepentingan politik dan pejabat diduga korup masih dilestarikan dalam birokrasi, publik patut bertanya: untuk siapa sesungguhnya kekuasaan ini dijalankan?
BALAPATISIA pun mengultimatum: jika dalam waktu dekat DPRD dan Wali Kota Pekanbaru tak juga bertindak, gelombang aksi lanjutan akan digelar dengan massa lebih besar, bahkan hingga ke kantor pusat pemerintahan.
“Jika jeritan rakyat diabaikan, kami akan datang lagi. Bukan hanya ke DPRD, tapi ke Balaikota, Dinas PU, bahkan ke istana negara. Ini belum klimaks!” pungkas Cep.
Pekanbaru sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, harapan untuk bersih-bersih pemerintahan. Di sisi lain, kekuatan politik yang dituding membentengi warisan kelam masa lalu. Wali Kota Agung Nugroho kini berdiri di tengah badai. Apakah ia akan menjadi bagian dari solusi—atau justru bagian dari masalah?
