Drama Sidang Videotron: Saksi Seret Nama Anggota DPRD, Publik Desak Kejari Tegakkan Hukum Berkeadilan

PEKANBARU — Sidang kasus dugaan korupsi proyek Videotron Kominfo Pekanbaru di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (28/4/2025), berlangsung panas dan mengundang kehebohan publik. Salah satu saksi kunci, Santi, yang berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan), secara mengejutkan menyebut nama anggota DPRD Pekanbaru berinisial RP dalam keterangannya di bawah sumpah. (04/05)

“Ini adalah salah satu persidangan yang layak diperhatikan publik nasional, didalam ruang sidang didepan hakim, saksi menyebutkan nama anggota DPRD Pekanbaru inisial RP, dan beberapa hari yang lalu Jaksa Penuntut Umum KPK didalam persidangan meungkapkan Sejumlah nama pejabat pemko Pekanbaru dalam kasus korupsi mantan Pj Walikota Risnandar sebagai pemberi Suap, tetapi hingga detik ini, nama nama yang disebutkan tetap aman dn tenang duduk manis dikursi jabatannya”.

Saksi kunci beranama Santi dalam sidang kasus videotron mengatakan:

“Anggaran itu berasal dari dana pokir anggota DPRD Pekanbaru, RP, senilai satu miliar rupiah,” ujar Santi di hadapan majelis hakim.

Pernyataan ini langsung memantik perhatian, mengingat selama ini dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD kerap menjadi sorotan publik karena rawan disalahgunakan dan berpotensi diselewengkan.

Fakta persidangan ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak legislatif dalam proyek tersebut.

Namun hingga saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah yang akan diambil. Baik Kepala Kejari maupun Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) memilih diam saat dimintai konfirmasi dilansir dari Garda45.com

Sikap bungkam Kejari memicu gelombang reaksi keras dari publik. Berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis antikorupsi dan pengamat hukum, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk turun tangan.

Mereka menilai Kejati Riau perlu mengambil alih penanganan kasus ini dan bahkan mencopot Kepala Kejari Pekanbaru jika terbukti lalai atau sengaja menutup-nutupi fakta yang muncul di persidangan.

“Jika Kejari Pekanbaru tidak bergerak cepat, Kejati Riau wajib turun tangan. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau pelindungan terhadap pihak-pihak tertentu,” kata Rk salah satu aktivis antikorupsi di Pekanbaru.

Kasus proyek Videotron Kominfo Pekanbaru sendiri sudah sejak lama menarik perhatian karena nilai anggarannya yang fantastis, yakni mencapai miliaran rupiah, serta indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

“Kejaksaan Negeri Pekanbaru di bawah pimpinan Marcos berubah dari macan menjadi tak bertaring,” ujar seorang mahasiswa yang enggan disebut namanya, menyindir tumpulnya penegakan hukum dalam kasus ini.

Publik kini menanti langkah tegas Kejari Pekanbaru atau jika perlu, Kejati Riau untuk membuktikan bahwa hukum ditegakkan secara berkeadilan, tanpa pandang bulu terhadap jabatan maupun kekuasaan.