Pekanbaru โ Keputusan Gubernur Riau Abdul Wahid menggeser Edi Rusma Dinata, S.Pd., M.Pd., dari jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dan menempatkannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian memicu tanda tanya besar publik. Pasalnya, Edi dikenal sebagai birokrat yang meniti karier panjang di dunia pendidikan dan memiliki integritas sebagai seorang pendidik.
Ironisnya, jabatan strategis yang ditinggalkan Edi kini diisi oleh figur kontroversial: Dr. Arden Simeru, S.Pd., M.Kom., sebagai Sekretaris Disdik, dan beberapa waktu yang lalu Erisman Yahya ditunjuk Wahid sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik. Keduanya disebut-sebut memiliki rekam jejak yang meragukan.
Promosi Bermasalah: Isu Titipan dan Lompatan Karier
Dikutip dari media online lokal, Nama Arden Simeru mencuat dalam isu dugaan titipan siswa di PPDB, khususnya di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Saat masih menjabat sebagai Kabid Pembinaan SMK, Arden diduga terlibat dalam praktik manipulasi kuota siswa melalui jalur zonasi dan prestasi. Meskipun belum terbukti secara hukum, fakta bahwa sosok yang tengah disorot ini justru dipromosikan menjadi Sekretaris Dinas membuat publik geram.
“Ini benar-benar memprihatinkan. Bagaimana mungkin seseorang yang diduga terlibat dalam praktik tidak sehat justru diangkat menjadi pejabat tinggi? Mau dibawa ke mana pendidikan anak-anak kami?” kata Erwin Sitompul, pemerhati pendidikan Riau, Kamis (16/5).
Erwin bahkan mendesak KPK untuk menyita alat komunikasi milik pejabat terkait, termasuk Arden Simeru dan Erisman Yahya. โUntuk membuktikan dugaan banyak titipan yang masuk, KPK harus menyita HP mereka,โ tegasnya.
Erwin juga mengungkap bahwa Arden dulunya hanyalah guru biasa di salah satu SMK negeri di Pekanbaru, namun kariernya melonjak tajam sejak era Gubernur sebelumnyaโmenimbulkan spekulasi adanya perlindungan politik.
Sementara itu, Erisman Yahya yang saat ini menjabat sebagai Kadispora Riau, dipercaya Gubernur Wahid untuk merangkap jabatan sebagai Plt Kadisdik. Penunjukan ini dinilai banyak pihak sebagai blunder kebijakan. Sepanjang menjabat di Dispora, Erisman dinilai gagal membawa kemajuan di bidang olahraga dan kepemudaan. Tak ada program pembinaan pemuda yang menonjol, sementara prestasi olahraga juga stagnan.
โOlahraga di Riau jalan di tempat, pemuda tak punya wadah pembinaan. Kini yang gagal itu malah memegang sektor pendidikan. Ini bukan rotasi, tapi degradasi,โ ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Penempatan dua jabatan strategis kepada satu sosok juga mencederai prinsip reformasi birokrasi. โApakah Pemprov Riau kekurangan SDM berkualitas? Atau ini bagian dari konsolidasi kekuasaan?โ tambahnya.
Langkah Gubernur Wahid dalam memilih pejabat di lingkungan Disdik memunculkan pertanyaan mendalam: kacamata apa yang sebenarnya dipakai Gubernur dalam menilai kapasitas ASN? Apakah kacamata profesionalisme yang menjunjung tinggi keahlian dan rekam jejak? Ataukah kini lebih dominan kacamata loyalitas politik, kedekatan personal, dan kalkulasi jaringan pusat-daerah?
Pergantian yang menyisihkan figur seperti Edi Rusma Dinata dan mempromosikan sosok dengan rekam jejak bermasalah memberi kesan bahwa birokrasi di Riau mulai kehilangan arah. Gubernur seolah lebih memilih kenyamanan politik daripada kualitas pelayanan publik.
Pertaruhan Masa Depan Pendidikan
Dengan mundurnya Edi Rusma Dinataโyang berlatar belakang kuat di dunia pendidikanโdan masuknya figur yang diragukan kompetensinya, banyak kalangan mulai menyuarakan keresahan. Sebagian menilai ini sebagai awal dari kemunduran pendidikan di Bumi Lancang Kuning.
โSudah cukup kami dibingungkan dengan kebijakan yang tidak berpihak pada mutu pendidikan. Sekarang, struktur internal pun dipenuhi dengan promosi yang menimbulkan tanda tanya besar,โ pungkas Mustakim
